Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Berita terkait selengkapnya
Untuk Periksa Abdullah Puteh, KPK Tak Dimungkinkan Minta Ijin Presiden >
Menkeh HAM : Anggota KPU Bisa Dipidana >
Mendagri: Penundaan Perpu Tunggu Perkembangan Logistik >
Pemerintah Optimis Pemilu Berjalan Sesuai Rencana >
Alisansi Turunkan Bagul Unjuk Rasa di Bundaran HI >
Gubernur Belum Menunjuk Pelaksana Bupati Kampar >
Gubernur Riau akan Jalankan Tugas Pemerintahan di Kampar >
Warga Kampar Siap Menerima Pengganti Jefri Noer >
Presiden, KPU, dan DPR Akan Putuskan Darurat Pemilu >
Puluhan Warga Terluka Menuntut Bupati Kampar Turun >
Dana Taktis Pemilu Bisa Dipakai Tanpa Seizin DPRD >
Warga Kampar Akan Menemui Mendagri >
Pemprov Banten Akan Beli Kapal Patroli >
Investor Mengeluhkan Peraturan Daerah >
Presiden Minta TNI/Polri Bantu Distribusi Logistik Pemilu >
Properti Komersial Tanpa IMB Akan Dintindak Tegas >
Tangerang Secara Bertahap Bebas Becak >
Kades di Malang Dilarang Hadiri Acara Deklarasi >
Pemprov Banten Tak Akan Mengubah Bentuk Bantuan >
Para Guru di Kampar Mengancam Akan Mogok dan Golput >
Pemerintah Bentuk Satuan Petugas Kesehatan Pemilu >
Hakim PTUN Tetapkan Penundaan Pemecatan Alzier-Ansyori >
Bupati dan Walikota Se-Banten Tolak Bantuan Provinsi >
Gubernur Se-Indonesia Bahas Demam Berdarah >
DPR Setujui RUU Pembentukan Kabupaten dan Provinsi Baru >
PNS yang Ditahan Diserahkan ke Pemda Kampar >
Bupati Kampar Diminta Tidak Mengeluarkan Kebijakan Strategis >
Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal >
Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar >
DPRD Kampar Pecat Jefri Noer >
Aturan Pejabat Berkampanye Segera Ditandatangani >
Kabinet Bahas Otonomi Daerah >
Depdagri Minta Daerah Membuat Kotak Suara Sendiri >
Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri >
Tim Pembela Otonomi Papua Somasi KPU >
DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung >
Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI >
LSM Kecam Usulan Operasi Terpadu di Papua >
Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22 >
Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan >
Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan >
Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru >
Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu >
Dua Anggota GAM Ditangkap di Aceh Selatan >
7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru >
TNI Serahkan Barang-Barang Milik Ersa Siregar >
Pemerintah Bangun Tol di Luar Jawa Pertengahan 2004 >
Daerah Minta Penerapan Revisi UU Pemda Setelah Pemilu >
Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003 >
Mendagri Didemo Warga Cilegon >
Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri >
2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun >
Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat >
Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati >
Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Disahkan >
DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar >
Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden >
Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu >
DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah >
DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah >
KNPI Tangerang Demo Gubernur >
Banten dan Jakarta Diminta Bawa Sengketa Pulau ke Pemerintah Pusat >
Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan >
Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi >
Depdagri Yakinkan 22 Pulau di Kepulauan Seribu Milik Jakarta >
LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau >
Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah >
DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri >
Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999 >
Sutiyoso Minta Kewenangan Kelola Pinjaman Luar Negeri >
Keppres Pelantikan Gubernur Sumsel Belum Keluar >
Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan >
Megawati Diminta Datang Ke Papua >
Mendagri: Daerah Harus Siapkan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah >
Mendagri Kucurkan Dana Otsus Papua Rp. 1,4 Triliun >
Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua >
Kepala Daerah Dipilih Langsung setelah Pemilihan Presiden >
Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB >
Daerah Dilarang Beli Kapal Perang >
Sutiyoso Tuntut Kewenangan Lebih Mengatur Jakarta >
Departemen Kehakiman Akan Kaji UU Otonomi Khusus Papua >
Mendagri: Pemerintah akan Merevisi UU Otonomi Daerah >
Pejabat Struktural Daerah akan Digeser ke daerah Pemekaran >
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menghindari Politik Uang >
Empat Daerah Jadi Contoh Proyek Peningkatan Pelayanan Publik >
Mendagri Tetap Lantik Gubernur Bali >
Gubernur DKI Sutiyoso Bantah Lakukan Pemborosan >
Total Pendataan Pemilih Sebanyak 213 Juta Penduduk >
Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Kampanye Pemilu Ditunda >
Masyarakat Lumajang Minta Verifikasi Suksesi Bupati >
Pemerintah Kota Solo Ubah Nama Stadion Sriwedari >
Sutiyoso Minta Tambahan Dana Rp 579 Miliar >
Gubernur Jawa Barat Minta Sebagian Kewenangan Kabupaten dan Kota >
Pegawai Negeri Tak Mau Pindah ke Kabupaten Pemekaran >
DPRD Karanganyar Menyerahkan Kemelut ke Mendagri >
Warga Sigi Biromaru Minta Daerahnya Dimekarkan >
Mendagri Akan Meresmikan Tiga Kabupaten Baru di Sumatra Utara >
Pusat dan Daerah Capai Kesepakatan Penyelenggaraan Pembangunan >
Kepala Daerah Aceh Akan Dipilih Langsung >
Ketua BPK Mengakui Pemeriksaan di Daerah Belum Optimal >
Mendagri : Pemerintah Mau Gubernur Dipilih Rakyat >
Investasi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Infrastruktur >
Pemilu di Kabupaten Pemekaran Dapat Ditangani KPU Kabupaten Induk >
Pemerintah Tidak Membantu Dana Kampanye Calon Presiden >
Oesman Sapta Membantah Kunjungan Pimpinan MPR Hura-hura >
Mendagri Lantik DPP BUMD se-Indonesia >
Asosiasi DPRD Nilai Pemerintah Pusat Setengah Hati >
Manuel Kaisiepo: 60 Perda di KTI Hambat Investasi >
ADB Akui Ada Tumpang Tindih Lembaga Audit >
Penelitian Khusus di Aceh untuk Melihat Kesetiaan pada Negara >
Papua Minta Perhatian >
Jusuf Kalla: Pemerintah Suka Telat Merumuskan Kebijakan >
Kabupaten Puncak Jaya Protes Bagi Hasil Freeport >
Oetarto: Perlu Ada Perubahan Kebijakan Bagi Hasil Migas >
Bagi Hasil Migas Bisa Retakkan Pusat Dan Daerah >
Kepala Daerah Dimungkinkan Dipilih Secara Langsung >
DPRD Sumatra Utara Serahkan Berkas Pemilihan Gubernur ke Mendagri >
Menteri Dalam Negeri Setujui Calon Gubernur Jawa Barat >
Klausul “Indonesia Asli” Dibahas di Panitia Kerja DPR >
Pemerintah Nilai Klausul “Pengkhianat Negara” Tidak Tegas >
KASAD : GAM Melanggar 500 Kali >
BP Perpakiran Kok Rugi ? >
Mendagri Bantah Warga Papua Tolak Pemekaran >
Keppres Pelantikan Gubernur Lampung Tidak Akan Turun >
Mendagri Anggap DPRD Lampung Keliru Karena Pilih Alzier >
Calon Presiden dan Wakilnya Harus Lakukan Kampanye Sendiri >
Dirjen Otda Kaji 22 Daerah Menjadi Kabupaten >
Sutiyoso Pertanyakan Alasan Pemerintah Pusat Soal Kemayoran dan Gelora Bung Karno >
Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Jakarta Akan Direvisi >
4.000 Kontraktor di Sumatra Selatan Terancam Bangkrut >
DPRD DKI Jakarta Setujui Kenaikan Tarif Air dan Angkutan Kota >
KTP “Kilat Khusus” Untuk Keluarga Presiden >
Kekosongan Pimpinan Pemda Karena Belum Ada Usulan Gubernur >
Pemerintah Siapkan Pembentukan Penyidik PNS Daerah >
Menteri Dalam Negeri Masih Kaji Penundaan Pemilihan Kepala Daerah >
PNBP Telekomunikasi Diusulkan Dibagi Antar Pusat dan Daerah >
DPRD Desak Dikmenti Selesaikan Kasus Usakti >
Asosiasi Bupati Tolak Restrukturisasi Pemerintahan Daerah >
Mendagri Berencana Mengubah Bentuk Perusahaan Daerah >
Mendagri Minta Uni Eropa Arahkan LSM-LSM >
Pemerintah Akan terapkan Sistem Pengenal Tunggal >
Pemerintah Akan Cabut Status Darurat Sipil Maluku Utara >
Pemerintah Resmikan Mahkamah Syariah di Aceh >
Harun Al Rasid : Pemekaran Papua Cacat Hukum >
Menakertrans Tuding UU Otonomi Hambat Hak Buruh >
Natuna Tolak Bergabung dengan Provinsi Riau >
Depdagri Menolak Disebut Sarang Koruptor >
Mendagri : Pemekaran Papua Jalan Terus >
Dewan Minta Kejelasan Pemerintah Soal Otonomi Khusus >
Depdagri: Pemekaran Wilayah Papua untuk Percepatan Kesejahteraan >
Depdagri Berencana Revisi PP Soal Keuangan DPRD >
Pemda Banten Minta Masalah Kepulauan Seribu Diselesaikan >
Pemda DKI Jakarta Bicarakan Kerjasama dengan Pemda Banten >
Apkasi Tolak Rencana Revisi UU Otonomi >
Obligasi Daerah Belum Siap Diterbitkan Saat Ini >
RUU Pemilihan Presiden Tunggu Amanat Presiden Megawati >
Mendagri: Integritas Calon Gubernur Lampung Kewenangan DPRD >
Pemerintah Intervensi Pemilihan Gubernur Lampung >
Hari Sabarno : Penangkapan Teroris Bukan Untuk Pojokkan Agama >
Pemda Belum Diizinkan Pinjam Dana ke Luar Negeri >
Mendagri: Implementasi Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah >
Sulawesi Tenggara akan Dipimpin Seorang Caretaker >
Tujuh Kebijakan Perjuangan Papua Diumumkan >
Andi Malarangeng: Mega Sebaiknya Jangan Mengeluh >
Otonomi Khusus Makassar Dapat Timbulkan Gejolak >
Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan Rekomendasikan Otonomi Khusus atau Referendum >
Meski Diprotes, UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan >
UU Otonomi Daerah Akan Tetap Dilaksanakan >
Sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Belum Maksimal >
UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan Awal 2002 >
Special Autonomy Law To Be Implemented in Papua Beginning Early 2002 >
Menkeu Tunda Pelaksanaan Pinjaman Daerah Hingga Akhir 2002 >
Revisi UU Otonomi Daerah Tidak Libatkan Dewan Penasehat Presiden >
State Officials May Possess Firearms >
Mendagri: 68 Perda Bermasalah Dikembalikan ke Daerah >
Gubernur Solossa: Rakyat Papua Dukung Otonomi Khusus >
Hamzah Haz Minta Kebocoran DAU 40 Persen Diklarifikasi >
Pemerintah Kembalikan 68 Peraturan Daerah Bermasalah >
Rakyat Papua Diminta Optimis dengan Otonomi Khusus >
Pemda Aceh Utara Siapkan Kapal Kargo untuk Pengusaha Lokal >
Presiden Minta Daerah Kendalikan Isu Otonomi >
President Megawati Calls Upon Local Governments to Handle Autonomy Issue >
RI Siap Kirim Pasukan ke Afganistan Jika Diminta PBB >
Kisruh Pengelolaan Otorita Batam: Mendagri Akan Gelar Dialog Segitiga >
UU Otonomi Daerah Tetap Akan Direvisi >
Pusat Masih Gamang Mengimplementasi Otonomi Daerah >
Pemerintah Berupaya Mendapat Pinjaman dari Daerah Pada 2002 >
Banten Disokong Asosiasi Perusahaan Internasional >
Pemda Harus Turut Persiapkan Proyek di Daerahnya >
Dana untuk Orang Miskin di Daerah Masih Dikelola Sentralistik >
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Masih Diperdebatkan >
Andi Mallarangeng: “Wajar FUD Dibentuk” >
Kritik Terhadap Penanganan Otonomi Khusus Aceh Warnai Rapat Paripurna MPR >
Menko Polkam Sosialisasikan Program Presiden Mega >
Tak Ada Hambatan untuk Sosialisasi UU Nangroe Aceh >
Pemerintah Tetap Konsisten Pada Kebijakan Otonomi Daerah >
Government's Policy Consistent on Regional Autonomy >
UU Otonomi Khusus Irian Segera Direalisasikan >
Presiden Megawati Tetap ke Aceh Awal September >
Pemerintah Merespon Konflik di Aceh dan Irian >
Otonomi Khusus Jangan Menghilangkan Keistimewaan Aceh >
Proses Pendidikan Perlu Dipercepat >
Pemerintahan Megawati Diharapkan Tetap Jalankan Kebijakan Otonomi Daerah >
KPP-Otda Minta UU Otonomi Daerah Direvisi >
“Peraturan Daerah Harus Tetap Mengacu UU Nasional” >
Aceh Diusulkan Peroleh Keuangan 85 Persen >
Presidium Dewan Papua Minta Referendum >
DPR Akan Bentuk Pansus Papua >
DPRD Riau Bentuk Tim Perjuangan Ladang CPP Blok >
Aceh Membentuk Dinas Khusus Syariah Islam >
Pembagian Keuangan Pusat-Daerah Tak Adil Bisa Timbulkan Masalah >
DPRD Papua Tolak RUU Otonomi Khusus versi Pemerintah >
Ada Indikasi Pembangkangan Bupati Terhadap Gubernur >
Irianjaya Tidak Bisa Menjadi Propinsi Kristen >
Irian Jaya Cannot Claim to be a Christian Province >
Investor Asing Tunggu Kepastian Hukum Otonomi Daerah >
Rakyat Aceh Tidak Memerlukan UU Nangroe Aceh >
Pernyataan Sutjipto Memperuncing Persoalan >
PKB Dukung Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh >
DPA Pertanyakan Kesiapan Pemerintah >
“Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhambat Budaya” >
Sebaiknya Tidak Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah >
Diusulkan Diberlakukan Dalam Konteks Nasional >
Polri Putuskan Sistem Kepolisian Nasional >
"Kalau Kebablasan Bisa Jatuhkan Diri Sendiri" >
Aktivis Riau Merdeka Incar Caltex >
Dekonsentrasi Polisi Ciri Khas Otonomi Daerah >
Bisa Picu Reaksi Berlebihan Pemerintah Daerah >
Diragukan, Komitmen Pusat terhadap Otonomi Daerah >
Setuju Kewenangan Keamanan Diserahkan ke Daerah >
Tim Perancangnya Dibentuk Mei Mendatang >
Mental Bupati Harus Segera Diubah >
Depdagri dan Kadin Bentuk Tim Pemantau Bersama >
Kantor Depdagri Dikejutkan Ledakan Petasan >
DPRD Lampung Hanya Ciptakan Alasan Pembenar >
“Gus Dur Tak Bisa Diharapkan Gairahkan Otonomi Daerah” >
Dewan Bantah Lakukan Pembakangan Sipil >
Pemda Tidak Bisa Sembarangan Terapkan Pungutan Pertambangan >
Bali Minta 40 Persen Keuntungan BUMN >
DPRD Lampung Pelopori Pembangkangan Sipil >
Perlu Dibentuk Badan Pengawas Legislatif di Daerah >
467 Jabatan Struktural Dihapus >
LSM Tuntut Gubernur Cabut Perda Upah Pungut >
Pengusaha dan Penguasa Daerah Masih Sering Konflik >
Tahun 2001 Adalah Tahun Inisiasi >
Otonomi Suatu Daerah Tidak Akan Dicabut >
DPRD Sul-Sel Sepakat Tunda Penetapan RAPBD >
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Batal Disahkan >
Kadin Khawatirkan Pungutan-pungutan di Daerah >
Tata Ruang Sulawesi akan Ditinjau Ulang >
Kawasan Timur Indonesia Tertinggal 40 Tahun >
Penafsiran Berbeda Warnai Pelaksanaan Otonomi Daerah >
Pemerintah Harus Hati-hati Kembangkan Wilayah Otonom Baru >
Perhatian Pemerintah dan DPR Rendah >
Menhut akan Keluarkan 36 SK Sinkronisasi >
DPD Muncul Akibat Terabaikannya Kepentingan Daerah >
JMPTOD dan FTA Yakin Desakan Mereka Berhasil >
Kantor Men-PAN akan Dorong Mulusnya Pelaksanaan Otda >
Rakyat Papua Adakan Musyawarah Besar Bulan Maret >
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Terganjal Bupati >
Rakyat Lampung Dukung Pembangkangan Sipil >
Gubernur Se-Indonesia Usul Pemberlakukan UU tentang Otonomi Daerah >
Gubernur Oemarsono Tolak Temui JMPTOD dan FTA >
Otonomi Daerah Sebabkan Gaji Guru Terlambat >
Irian Jaya Inginkan DAU-nya Naik Lima Kali Lipat >
“RUU Otonomi Khusus Irian Jaya Sedang Digodog” >
“Pembangunan KTI Tergantung Kreatifitas Kepala Daerah” >
“Pembangunan Kawasan Timur Berat dan Penuh Tantangan” >
Australia Pertanyakan Pelaksanaan Otonomi Daerah >
“Irian Jaya Special Autonomy Bill Still Drafted” >
Australia Questions Regional Autonomy >
Seluruh Gubernur Minta DAU Ditambah >
Asosiasi DPRD Provinsi Lakukan Rapat Kerja >
JMPTOD dan FTA Akan Ajukan Judicial Review >
Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Otonomi Daerah >
Gubernur Seluruh Indonesia Bahas Perimbangan Keuangan >
31 Governors Discuss Autonomy, Fiscal Balance Laws >
JMPTOD Kampanyekan Pembangkangan Sipil di Lampung >
Pemerintah Pusat Jamin Gaji PNS Sulawesi Utara >
Izin Pemda Keluarkan HPH Ditinjau Ulang >
Masyarakat Adat Khawatirkan UU tentang Pemerintah Daerah >
Pembangkangan Sipil Ancam Lampung >
Pemda Riau Tetap Terima 2/3 dari Bagian Pertamina >
Anggota DPRD Sulut Ancam Demo >
Pembahasan RAPBD Lampung Tunggu Renstra Rampung >
DPRD DKI Siapkan Perda tentang Dewan Kota/Kabupaten >
Masalah Utama Otonomi Daerah Adalah Pengembalian Aset >
DKI Jakarta Tak Siap Laksanakan Otonomi Daerah >
”Aceh Siap Laksanakan Otonomi Khusus” >
"Kapal Asing Mulai Singgahi Sabang 20 Februari" >
Keterlibatan Masyarakat Setempat Kunci Keberhasilan >
Daerah Tak Bisa Kuasai 80 Persen Pendapatan Minyak >
DPRD Sulawesi Utara Tak Puas dengan DAU >
Isu Otonomi Daerah Terlalu Dipolitisir >

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data