|
Berita terkait selengkapnya
Untuk Periksa Abdullah Puteh, KPK Tak Dimungkinkan Minta Ijin Presiden
>
Menkeh HAM : Anggota KPU Bisa Dipidana
>
Mendagri: Penundaan Perpu Tunggu Perkembangan Logistik
>
Pemerintah Optimis Pemilu Berjalan Sesuai Rencana
>
Alisansi Turunkan Bagul Unjuk Rasa di Bundaran HI
>
Gubernur Belum Menunjuk Pelaksana Bupati Kampar
>
Gubernur Riau akan Jalankan Tugas Pemerintahan di Kampar
>
Warga Kampar Siap Menerima Pengganti Jefri Noer
>
Presiden, KPU, dan DPR Akan Putuskan Darurat Pemilu
>
Puluhan Warga Terluka Menuntut Bupati Kampar Turun
>
Dana Taktis Pemilu Bisa Dipakai Tanpa Seizin DPRD
>
Warga Kampar Akan Menemui Mendagri
>
Pemprov Banten Akan Beli Kapal Patroli
>
Investor Mengeluhkan Peraturan Daerah
>
Presiden Minta TNI/Polri Bantu Distribusi Logistik Pemilu
>
Properti Komersial Tanpa IMB Akan Dintindak Tegas
>
Tangerang Secara Bertahap Bebas Becak
>
Kades di Malang Dilarang Hadiri Acara Deklarasi
>
Pemprov Banten Tak Akan Mengubah Bentuk Bantuan
>
Para Guru di Kampar Mengancam Akan Mogok dan Golput
>
Pemerintah Bentuk Satuan Petugas Kesehatan Pemilu
>
Hakim PTUN Tetapkan Penundaan Pemecatan Alzier-Ansyori
>
Bupati dan Walikota Se-Banten Tolak Bantuan Provinsi
>
Gubernur Se-Indonesia Bahas Demam Berdarah
>
DPR Setujui RUU Pembentukan Kabupaten dan Provinsi Baru
>
PNS yang Ditahan Diserahkan ke Pemda Kampar
>
Bupati Kampar Diminta Tidak Mengeluarkan Kebijakan Strategis
>
Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal
>
Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar
>
DPRD Kampar Pecat Jefri Noer
>
Aturan Pejabat Berkampanye Segera Ditandatangani
>
Kabinet Bahas Otonomi Daerah
>
Depdagri Minta Daerah Membuat Kotak Suara Sendiri
>
Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri
>
Tim Pembela Otonomi Papua Somasi KPU
>
DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung
>
Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI
>
LSM Kecam Usulan Operasi Terpadu di Papua
>
Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22
>
Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan
>
Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan
>
Penentuan Calon Walikota Bogor Didemo
>
Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru
>
Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu
>
Dua Anggota GAM Ditangkap di Aceh Selatan
>
7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru
>
TNI Serahkan Barang-Barang Milik Ersa Siregar
>
Pemerintah Bangun Tol di Luar Jawa Pertengahan 2004
>
Daerah Minta Penerapan Revisi UU Pemda Setelah Pemilu
>
Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003
>
Mendagri Didemo Warga Cilegon
>
Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri
>
2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun
>
Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat
>
Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati
>
Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Disahkan
>
DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar
>
Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden
>
Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu
>
DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah
>
DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah
>
KNPI Tangerang Demo Gubernur
>
Banten dan Jakarta Diminta Bawa Sengketa Pulau ke Pemerintah Pusat
>
Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan
>
Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi
>
Depdagri Yakinkan 22 Pulau di Kepulauan Seribu Milik Jakarta
>
LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau
>
Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah
>
DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri
>
Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999
>
Sutiyoso Minta Kewenangan Kelola Pinjaman Luar Negeri
>
Keppres Pelantikan Gubernur Sumsel Belum Keluar
>
Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan
>
Megawati Diminta Datang Ke Papua
>
Mendagri: Daerah Harus Siapkan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah
>
Mendagri Kucurkan Dana Otsus Papua Rp. 1,4 Triliun
>
Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua
>
Kepala Daerah Dipilih Langsung setelah Pemilihan Presiden
>
Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB
>
Daerah Dilarang Beli Kapal Perang
>
Sutiyoso Tuntut Kewenangan Lebih Mengatur Jakarta
>
Departemen Kehakiman Akan Kaji UU Otonomi Khusus Papua
>
Mendagri: Pemerintah akan Merevisi UU Otonomi Daerah
>
Pejabat Struktural Daerah akan Digeser ke daerah Pemekaran
>
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menghindari Politik Uang
>
Empat Daerah Jadi Contoh Proyek Peningkatan Pelayanan Publik
>
Mendagri Tetap Lantik Gubernur Bali
>
Gubernur DKI Sutiyoso Bantah Lakukan Pemborosan
>
Total Pendataan Pemilih Sebanyak 213 Juta Penduduk
>
Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Kampanye Pemilu Ditunda
>
Masyarakat Lumajang Minta Verifikasi Suksesi Bupati
>
Pemerintah Kota Solo Ubah Nama Stadion Sriwedari
>
Sutiyoso Minta Tambahan Dana Rp 579 Miliar
>
Gubernur Jawa Barat Minta Sebagian Kewenangan Kabupaten dan Kota
>
Pegawai Negeri Tak Mau Pindah ke Kabupaten Pemekaran
>
DPRD Karanganyar Menyerahkan Kemelut ke Mendagri
>
Warga Sigi Biromaru Minta Daerahnya Dimekarkan
>
Mendagri Akan Meresmikan Tiga Kabupaten Baru di Sumatra Utara
>
Pusat dan Daerah Capai Kesepakatan Penyelenggaraan Pembangunan
>
Kepala Daerah Aceh Akan Dipilih Langsung
>
Ketua BPK Mengakui Pemeriksaan di Daerah Belum Optimal
>
Mendagri : Pemerintah Mau Gubernur Dipilih Rakyat
>
Investasi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Infrastruktur
>
Pemilu di Kabupaten Pemekaran Dapat Ditangani KPU Kabupaten Induk
>
Pemerintah Tidak Membantu Dana Kampanye Calon Presiden
>
Oesman Sapta Membantah Kunjungan Pimpinan MPR Hura-hura
>
Mendagri Lantik DPP BUMD se-Indonesia
>
Asosiasi DPRD Nilai Pemerintah Pusat Setengah Hati
>
Manuel Kaisiepo: 60 Perda di KTI Hambat Investasi
>
ADB Akui Ada Tumpang Tindih Lembaga Audit
>
Penelitian Khusus di Aceh untuk Melihat Kesetiaan pada Negara
>
Papua Minta Perhatian
>
Jusuf Kalla: Pemerintah Suka Telat Merumuskan Kebijakan
>
Kabupaten Puncak Jaya Protes Bagi Hasil Freeport
>
Oetarto: Perlu Ada Perubahan Kebijakan Bagi Hasil Migas
>
Bagi Hasil Migas Bisa Retakkan Pusat Dan Daerah
>
Kepala Daerah Dimungkinkan Dipilih Secara Langsung
>
DPRD Sumatra Utara Serahkan Berkas Pemilihan Gubernur ke Mendagri
>
Menteri Dalam Negeri Setujui Calon Gubernur Jawa Barat
>
Klausul “Indonesia Asli” Dibahas di Panitia Kerja DPR
>
Pemerintah Nilai Klausul “Pengkhianat Negara” Tidak Tegas
>
KASAD : GAM Melanggar 500 Kali
>
BP Perpakiran Kok Rugi ?
>
Mendagri Bantah Warga Papua Tolak Pemekaran
>
Keppres Pelantikan Gubernur Lampung Tidak Akan Turun
>
Mendagri Anggap DPRD Lampung Keliru Karena Pilih Alzier
>
Calon Presiden dan Wakilnya Harus Lakukan Kampanye Sendiri
>
Dirjen Otda Kaji 22 Daerah Menjadi Kabupaten
>
Sutiyoso Pertanyakan Alasan Pemerintah Pusat Soal Kemayoran dan Gelora Bung Karno
>
Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Jakarta Akan Direvisi
>
4.000 Kontraktor di Sumatra Selatan Terancam Bangkrut
>
DPRD DKI Jakarta Setujui Kenaikan Tarif Air dan Angkutan Kota
>
KTP “Kilat Khusus” Untuk Keluarga Presiden
>
Kekosongan Pimpinan Pemda Karena Belum Ada Usulan Gubernur
>
Pemerintah Siapkan Pembentukan Penyidik PNS Daerah
>
Menteri Dalam Negeri Masih Kaji Penundaan Pemilihan Kepala Daerah
>
PNBP Telekomunikasi Diusulkan Dibagi Antar Pusat dan Daerah
>
DPRD Desak Dikmenti Selesaikan Kasus Usakti
>
Asosiasi Bupati Tolak Restrukturisasi Pemerintahan Daerah
>
Mendagri Berencana Mengubah Bentuk Perusahaan Daerah
>
Mendagri Minta Uni Eropa Arahkan LSM-LSM
>
Pemerintah Akan terapkan Sistem Pengenal Tunggal
>
Pemerintah Akan Cabut Status Darurat Sipil Maluku Utara
>
Pemerintah Resmikan Mahkamah Syariah di Aceh
>
Harun Al Rasid : Pemekaran Papua Cacat Hukum
>
Menakertrans Tuding UU Otonomi Hambat Hak Buruh
>
Natuna Tolak Bergabung dengan Provinsi Riau
>
Depdagri Menolak Disebut Sarang Koruptor
>
Mendagri : Pemekaran Papua Jalan Terus
>
Dewan Minta Kejelasan Pemerintah Soal Otonomi Khusus
>
Depdagri: Pemekaran Wilayah Papua untuk Percepatan Kesejahteraan
>
Depdagri Berencana Revisi PP Soal Keuangan DPRD
>
Pemda Banten Minta Masalah Kepulauan Seribu Diselesaikan
>
Pemda DKI Jakarta Bicarakan Kerjasama dengan Pemda Banten
>
Apkasi Tolak Rencana Revisi UU Otonomi
>
Obligasi Daerah Belum Siap Diterbitkan Saat Ini
>
RUU Pemilihan Presiden Tunggu Amanat Presiden Megawati
>
Mendagri: Integritas Calon Gubernur Lampung Kewenangan DPRD
>
Pemerintah Intervensi Pemilihan Gubernur Lampung
>
Hari Sabarno : Penangkapan Teroris Bukan Untuk Pojokkan Agama
>
Pemda Belum Diizinkan Pinjam Dana ke Luar Negeri
>
Mendagri: Implementasi Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah
>
Sulawesi Tenggara akan Dipimpin Seorang Caretaker
>
Tujuh Kebijakan Perjuangan Papua Diumumkan
>
Andi Malarangeng: Mega Sebaiknya Jangan Mengeluh
>
Otonomi Khusus Makassar Dapat Timbulkan Gejolak
>
Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan Rekomendasikan Otonomi Khusus atau Referendum
>
Meski Diprotes, UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan
>
UU Otonomi Daerah Akan Tetap Dilaksanakan
>
Sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Belum Maksimal
>
UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan Awal 2002
>
Special Autonomy Law To Be Implemented in Papua Beginning Early 2002
>
Menkeu Tunda Pelaksanaan Pinjaman Daerah Hingga Akhir 2002
>
Revisi UU Otonomi Daerah Tidak Libatkan Dewan Penasehat Presiden
>
State Officials May Possess Firearms
>
Mendagri: 68 Perda Bermasalah Dikembalikan ke Daerah
>
Gubernur Solossa: Rakyat Papua Dukung Otonomi Khusus
>
Hamzah Haz Minta Kebocoran DAU 40 Persen Diklarifikasi
>
Pemerintah Kembalikan 68 Peraturan Daerah Bermasalah
>
Rakyat Papua Diminta Optimis dengan Otonomi Khusus
>
Pemda Aceh Utara Siapkan Kapal Kargo untuk Pengusaha Lokal
>
Presiden Minta Daerah Kendalikan Isu Otonomi
>
President Megawati Calls Upon Local Governments to Handle Autonomy Issue
>
RI Siap Kirim Pasukan ke Afganistan Jika Diminta PBB
>
Kisruh Pengelolaan Otorita Batam: Mendagri Akan Gelar Dialog Segitiga
>
UU Otonomi Daerah Tetap Akan Direvisi
>
Pusat Masih Gamang Mengimplementasi Otonomi Daerah
>
Pemerintah Berupaya Mendapat Pinjaman dari Daerah Pada 2002
>
Banten Disokong Asosiasi Perusahaan Internasional
>
Pemda Harus Turut Persiapkan Proyek di Daerahnya
>
Dana untuk Orang Miskin di Daerah Masih Dikelola Sentralistik
>
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Masih Diperdebatkan
>
Andi Mallarangeng: “Wajar FUD Dibentuk”
>
Kritik Terhadap Penanganan Otonomi Khusus Aceh Warnai Rapat Paripurna MPR
>
Menko Polkam Sosialisasikan Program Presiden Mega
>
Tak Ada Hambatan untuk Sosialisasi UU Nangroe Aceh
>
Pemerintah Tetap Konsisten Pada Kebijakan Otonomi Daerah
>
Government's Policy Consistent on Regional Autonomy
>
UU Otonomi Khusus Irian Segera Direalisasikan
>
Presiden Megawati Tetap ke Aceh Awal September
>
Pemerintah Merespon Konflik di Aceh dan Irian
>
Otonomi Khusus Jangan Menghilangkan Keistimewaan Aceh
>
Proses Pendidikan Perlu Dipercepat
>
Pemerintahan Megawati Diharapkan Tetap Jalankan Kebijakan Otonomi Daerah
>
KPP-Otda Minta UU Otonomi Daerah Direvisi
>
“Peraturan Daerah Harus Tetap Mengacu UU Nasional”
>
Aceh Diusulkan Peroleh Keuangan 85 Persen
>
Presidium Dewan Papua Minta Referendum
>
DPR Akan Bentuk Pansus Papua
>
DPRD Riau Bentuk Tim Perjuangan Ladang CPP Blok
>
Aceh Membentuk Dinas Khusus Syariah Islam
>
Pembagian Keuangan Pusat-Daerah Tak Adil Bisa Timbulkan Masalah
>
DPRD Papua Tolak RUU Otonomi Khusus versi Pemerintah
>
Ada Indikasi Pembangkangan Bupati Terhadap Gubernur
>
Irianjaya Tidak Bisa Menjadi Propinsi Kristen
>
Irian Jaya Cannot Claim to be a Christian Province
>
Investor Asing Tunggu Kepastian Hukum Otonomi Daerah
>
Rakyat Aceh Tidak Memerlukan UU Nangroe Aceh
>
Pernyataan Sutjipto Memperuncing Persoalan
>
PKB Dukung Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh
>
DPA Pertanyakan Kesiapan Pemerintah
>
“Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhambat Budaya”
>
Sebaiknya Tidak Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah
>
Diusulkan Diberlakukan Dalam Konteks Nasional
>
Polri Putuskan Sistem Kepolisian Nasional
>
"Kalau Kebablasan Bisa Jatuhkan Diri Sendiri"
>
Aktivis Riau Merdeka Incar Caltex
>
Dekonsentrasi Polisi Ciri Khas Otonomi Daerah
>
Bisa Picu Reaksi Berlebihan Pemerintah Daerah
>
Diragukan, Komitmen Pusat terhadap Otonomi Daerah
>
Setuju Kewenangan Keamanan Diserahkan ke Daerah
>
Tim Perancangnya Dibentuk Mei Mendatang
>
Mental Bupati Harus Segera Diubah
>
Depdagri dan Kadin Bentuk Tim Pemantau Bersama
>
Kantor Depdagri Dikejutkan Ledakan Petasan
>
DPRD Lampung Hanya Ciptakan Alasan Pembenar
>
“Gus Dur Tak Bisa Diharapkan Gairahkan Otonomi Daerah”
>
Dewan Bantah Lakukan Pembakangan Sipil
>
Pemda Tidak Bisa Sembarangan Terapkan Pungutan Pertambangan
>
Bali Minta 40 Persen Keuntungan BUMN
>
DPRD Lampung Pelopori Pembangkangan Sipil
>
Perlu Dibentuk Badan Pengawas Legislatif di Daerah
>
467 Jabatan Struktural Dihapus
>
LSM Tuntut Gubernur Cabut Perda Upah Pungut
>
Pengusaha dan Penguasa Daerah Masih Sering Konflik
>
Tahun 2001 Adalah Tahun Inisiasi
>
Otonomi Suatu Daerah Tidak Akan Dicabut
>
|