Berita terkait selengkapnya
•Pemkab Kuningan Perketat Aturan Pendakian Gunung Ciremai >
•Ja'far Umar Thalib Temui Menko Polkam >
•Tidak Ada Pengamanan Khusus di Daerah Konflik >
•Jumlah Penduduk Miskin Turun >
•Izin Pengerukan Pasir Laut Langgar UU >
•Pemkab Bekasi Serahkan Kasus Maruta ke BPK >
•Untuk Periksa Abdullah Puteh, KPK Tak Dimungkinkan Minta Ijin Presiden >
•Menkeh HAM : Anggota KPU Bisa Dipidana >
•Mendagri: Penundaan Perpu Tunggu Perkembangan Logistik >
•Pemerintah Optimis Pemilu Berjalan Sesuai Rencana >
•Alisansi Turunkan Bagul Unjuk Rasa di Bundaran HI >
•Gubernur Belum Menunjuk Pelaksana Bupati Kampar >
•Gubernur Riau akan Jalankan Tugas Pemerintahan di Kampar >
•Warga Kampar Siap Menerima Pengganti Jefri Noer >
•Presiden, KPU, dan DPR Akan Putuskan Darurat Pemilu >
•Puluhan Warga Terluka Menuntut Bupati Kampar Turun >
•Dana Taktis Pemilu Bisa Dipakai Tanpa Seizin DPRD >
•Warga Kampar Akan Menemui Mendagri >
•Pemprov Banten Akan Beli Kapal Patroli >
•Investor Mengeluhkan Peraturan Daerah >
•Presiden Minta TNI/Polri Bantu Distribusi Logistik Pemilu >
•Properti Komersial Tanpa IMB Akan Dintindak Tegas >
•Tangerang Secara Bertahap Bebas Becak >
•Kades di Malang Dilarang Hadiri Acara Deklarasi >
•Pemprov Banten Tak Akan Mengubah Bentuk Bantuan >
•Para Guru di Kampar Mengancam Akan Mogok dan Golput >
•Pemerintah Bentuk Satuan Petugas Kesehatan Pemilu >
•Hakim PTUN Tetapkan Penundaan Pemecatan Alzier-Ansyori >
•Bupati dan Walikota Se-Banten Tolak Bantuan Provinsi >
•Gubernur Se-Indonesia Bahas Demam Berdarah >
•DPR Setujui RUU Pembentukan Kabupaten dan Provinsi Baru >
•PNS yang Ditahan Diserahkan ke Pemda Kampar >
•Bupati Kampar Diminta Tidak Mengeluarkan Kebijakan Strategis >
•Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal >
•Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar >
•DPRD Kampar Pecat Jefri Noer >
•Aturan Pejabat Berkampanye Segera Ditandatangani >
•Kabinet Bahas Otonomi Daerah >
•Depdagri Minta Daerah Membuat Kotak Suara Sendiri >
•Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri >
•DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung >
•Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI >
•Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22 >
•Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan >
•Papua Bisa Bernasib seperti Aceh >
•Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan >
•Tiga Penjabat Bupati di Maluku Dilantik >
•Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru >
•Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu >
•Rokok dan Kendaraan Bermotor akan Kena Pajak Barang Mewah >
•7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru >
•Daerah Minta Penerapan Revisi UU Pemda Setelah Pemilu >
•Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003 >
•Mendagri Didemo Warga Cilegon >
•Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri >
•2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun >
•Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat >
•Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati >
•DPRD Papua akan Bahas Masalah-Masalah Papua >
•Hak Uji UU Pemekaran Papua Diprioritaskan >
•Gus Dur tentang Pemekaran Papua: "Pemerintah Cari Penyakit" >
•MK Daftar Uji UU Pemekaran Papua >
•DPR Sahkan 24 Kabupaten Baru >
•Dana untuk Daerah Pemekaran masih Jadi Masalah >
•KPU Kesulitan Putuskan Jenis Pemilihan >
•DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar >
•Pemekaran Tidak akan Pengaruhi Pemilu 2004 >
•Sebagian Besar Calon Kabupaten Baru Belum Siap >
•Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden >
•Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu >
•Revisi UU Pemekaran Wilayah Papua Tak Masuk Bahasan >
•DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah >
•DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah >
•Pemekaran Papua Bisa Batalkan Pemilu 2004 >
•Jenis Pengujian UU Pemekaran Dinilai Tidak Jelas >
•KNPI Tangerang Demo Gubernur >
•Banten dan Jakarta Diminta Bawa Sengketa Pulau ke Pemerintah Pusat >
•Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan >
•Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi >
•Depdagri Yakinkan 22 Pulau di Kepulauan Seribu Milik Jakarta >
•LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau >
•Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah >
•Komisi Pertahanan DPR Mendukung Pemekaran Irian Jaya Barat >
•Kunjungan DPR ke Manokwari Disambut Demonstrasi >
•DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri >
•Masyarakat Timika Akan Gugat Megawati >
•Perselisihan Antar Warga Pecah di Mamasa >
•Tim Administratif Provinsi Kepri Segera Dibentuk >
•Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999 >
•Sutiyoso Minta Kewenangan Kelola Pinjaman Luar Negeri >
•Keppres Pelantikan Gubernur Sumsel Belum Keluar >
•Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan >
•Megawati Diminta Datang Ke Papua >
•Mendagri: Daerah Harus Siapkan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah >
•Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua >
•Kepala Daerah Dipilih Langsung setelah Pemilihan Presiden >
•Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB >
•Megawati Sayangkan Bentrok Soal Pemekaran Wilayah >
•Pemerintah Diminta Laksanakan UU Pembentukan Kepulauan Riau >
•Daerah Dilarang Beli Kapal Perang >