Berita terkait selengkapnya
•Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal >
•Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar >
•Kabinet Bahas Otonomi Daerah >
•Swasta akan Dilibatkan Mengelola Seulawah Air >
•Mantan Bupati Kolaka Jadi Tahanan Kota >
•Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri >
•Anggota DPRD NTB Disel >
•DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung >
•Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI >
•Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22 >
•Anggota KPU Sumsel Dapat Nissan Terrano >
•Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan >
•Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan >
•Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru >
•Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu >
•7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru >
•Pemerintah Kota Bekasi Usulkan KTP dan Puskesmas Gratis >
•Daerah Minta Penerapan Revisi UU Pemda Setelah Pemilu >
•Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003 >
•Ditemukan Pelanggaran pada RAPBD Jakarta 2004 >
•Bengkaknya RAPBD 2004, DKI Dinilai Mengelabui Publik >
•Mendagri Didemo Warga Cilegon >
•DPR Usul Perubahan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah >
•Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri >
•2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun >
•Sisa Anggaran Dipakai untuk Beli Mobil Dinas Pemda >
•Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat >
•Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati >
•DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar >
•Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden >
•Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu >
•DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah >
•DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah >
•KNPI Tangerang Demo Gubernur >
•Banten dan Jakarta Diminta Bawa Sengketa Pulau ke Pemerintah Pusat >
•Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan >
•Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi >
•Banyak Anggota DPRD Sumsel Mangkir >
•LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau >
•Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah >
•DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri >
•Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999 >
•Sutiyoso Minta Kewenangan Kelola Pinjaman Luar Negeri >
•Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan >
•Megawati Diminta Datang Ke Papua >
•Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua >
•Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB >
•Daerah Dilarang Beli Kapal Perang >
•Sutiyoso Tuntut Kewenangan Lebih Mengatur Jakarta >
•Pejabat Struktural Daerah akan Digeser ke daerah Pemekaran >
•Empat Daerah Jadi Contoh Proyek Peningkatan Pelayanan Publik >
•Gubernur DKI Sutiyoso Bantah Lakukan Pemborosan >
•Pemerintah Kota Solo Ubah Nama Stadion Sriwedari >
•Sutiyoso Minta Tambahan Dana Rp 579 Miliar >
•Gubernur Jawa Barat Minta Sebagian Kewenangan Kabupaten dan Kota >
•Pegawai Negeri Tak Mau Pindah ke Kabupaten Pemekaran >
•Warga Sigi Biromaru Minta Daerahnya Dimekarkan >
•Mendagri Akan Meresmikan Tiga Kabupaten Baru di Sumatra Utara >
•Pusat dan Daerah Capai Kesepakatan Penyelenggaraan Pembangunan >
•Mahasiswa di Yogya Menyumbang Pendapatan Daerah Rp 2,94 Triliun >
•Kwik: “Target Pertumbuhan Ekonomi 2003 Tak Tercapai” >
•Menjelang Pemilihan Gubernur Anggota DPRD NTB Diisoloasi di Hotel >
•Ketua BPK Mengakui Pemeriksaan di Daerah Belum Optimal >
•Semua Anggota DPRD Padang Tersangka Korupsi >
•Tak Jelas, Dana Penginapan Anggota DPRD NTB Saat Suksesi >
•Investasi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Infrastruktur >
•Pemilu di Kabupaten Pemekaran Dapat Ditangani KPU Kabupaten Induk >
•Oesman Sapta Membantah Kunjungan Pimpinan MPR Hura-hura >
•Asosiasi DPRD Nilai Pemerintah Pusat Setengah Hati >
•Manuel Kaisiepo: 60 Perda di KTI Hambat Investasi >
•ADB Akui Ada Tumpang Tindih Lembaga Audit >
•Menghabiskan Dana Rp. 3 Miliar, Pejabat Jepara Diprotes >
•Jusuf Kalla: Pemerintah Suka Telat Merumuskan Kebijakan >
•Kabupaten Puncak Jaya Protes Bagi Hasil Freeport >
•Dituduh Memboroskan Uang Pengusaha, Pejabat Banten Batal ke Belanda >
•Oetarto: Perlu Ada Perubahan Kebijakan Bagi Hasil Migas >
•Bagi Hasil Migas Bisa Retakkan Pusat Dan Daerah >
•Kepala Daerah Dimungkinkan Dipilih Secara Langsung >
•Sutiyoso Berjanji Akan Menindak Aparatnya yang Menyeleweng >
•BP Perpakiran Kok Rugi ? >
•Dirjen Otda Kaji 22 Daerah Menjadi Kabupaten >
•Sutiyoso Pertanyakan Alasan Pemerintah Pusat Soal Kemayoran dan Gelora Bung Karno >
•Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Jakarta Akan Direvisi >
•4.000 Kontraktor di Sumatra Selatan Terancam Bangkrut >
•DPRD DKI Jakarta Setujui Kenaikan Tarif Air dan Angkutan Kota >
•Kekosongan Pimpinan Pemda Karena Belum Ada Usulan Gubernur >
•PNBP Telekomunikasi Diusulkan Dibagi Antar Pusat dan Daerah >
•DPRD Desak Dikmenti Selesaikan Kasus Usakti >
•Asosiasi Bupati Tolak Restrukturisasi Pemerintahan Daerah >
•Natuna Tolak Bergabung dengan Provinsi Riau >
•Pemda Banten Minta Masalah Kepulauan Seribu Diselesaikan >
•Pemda DKI Jakarta Bicarakan Kerjasama dengan Pemda Banten >
•Majelis Rektor PTN Desak Realisasi 20 Persen Anggaran Pendidikan >
•Apkasi Tolak Rencana Revisi UU Otonomi >
•Obligasi Daerah Belum Siap Diterbitkan Saat Ini >
•DPRD Jakarta Pertanyakan Alokasi Anggaran pra Rancangan APBD >
•Pemda Belum Diizinkan Pinjam Dana ke Luar Negeri >
•Mendagri: Implementasi Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah >
•Andi Malarangeng: Mega Sebaiknya Jangan Mengeluh >
•UU Otonomi Daerah Akan Tetap Dilaksanakan >
•UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan Awal 2002 >
•Menkeu Tunda Pelaksanaan Pinjaman Daerah Hingga Akhir 2002 >
•Revisi UU Otonomi Daerah Tidak Libatkan Dewan Penasehat Presiden >
•State Officials May Possess Firearms >
•Mendagri: 68 Perda Bermasalah Dikembalikan ke Daerah >
•Gubernur Solossa: Rakyat Papua Dukung Otonomi Khusus >
•Hamzah Haz Minta Kebocoran DAU 40 Persen Diklarifikasi >
•Pemerintah Kembalikan 68 Peraturan Daerah Bermasalah >
•Rakyat Papua Diminta Optimis dengan Otonomi Khusus >
•Pemda Aceh Utara Siapkan Kapal Kargo untuk Pengusaha Lokal >
•Presiden Minta Daerah Kendalikan Isu Otonomi >
•President Megawati Calls Upon Local Governments to Handle Autonomy Issue >
•Kisruh Pengelolaan Otorita Batam: Mendagri Akan Gelar Dialog Segitiga >
•UU Otonomi Daerah Tetap Akan Direvisi >
•Pusat Masih Gamang Mengimplementasi Otonomi Daerah >
•Pemerintah Berupaya Mendapat Pinjaman dari Daerah Pada 2002 >
•Banten Disokong Asosiasi Perusahaan Internasional >
•Pemda Harus Turut Persiapkan Proyek di Daerahnya >
•Dana untuk Orang Miskin di Daerah Masih Dikelola Sentralistik >
•Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Masih Diperdebatkan >
•Andi Mallarangeng: “Wajar FUD Dibentuk” >
•Kritik Terhadap Penanganan Otonomi Khusus Aceh Warnai Rapat Paripurna MPR >
•Menko Polkam Sosialisasikan Program Presiden Mega >
•Pemerintah Tetap Konsisten Pada Kebijakan Otonomi Daerah >
•Government's Policy Consistent on Regional Autonomy >
•Proses Pendidikan Perlu Dipercepat >
•Pemerintahan Megawati Diharapkan Tetap Jalankan Kebijakan Otonomi Daerah >
•KPP-Otda Minta UU Otonomi Daerah Direvisi >
•“Peraturan Daerah Harus Tetap Mengacu UU Nasional” >
•Pembagian Keuangan Pusat-Daerah Tak Adil Bisa Timbulkan Masalah >
•Ada Indikasi Pembangkangan Bupati Terhadap Gubernur >
•Investor Asing Tunggu Kepastian Hukum Otonomi Daerah >
•“Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhambat Budaya” >
•Sebaiknya Tidak Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah >
•Polri Putuskan Sistem Kepolisian Nasional >
•"Kalau Kebablasan Bisa Jatuhkan Diri Sendiri" >
•Dekonsentrasi Polisi Ciri Khas Otonomi Daerah >
•Bisa Picu Reaksi Berlebihan Pemerintah Daerah >
•Diragukan, Komitmen Pusat terhadap Otonomi Daerah >
•Setuju Kewenangan Keamanan Diserahkan ke Daerah >
•Tim Perancangnya Dibentuk Mei Mendatang >
•Mental Bupati Harus Segera Diubah >
•Depdagri dan Kadin Bentuk Tim Pemantau Bersama >
•DPRD Lampung Hanya Ciptakan Alasan Pembenar >
•“Gus Dur Tak Bisa Diharapkan Gairahkan Otonomi Daerah” >
•Dewan Bantah Lakukan Pembakangan Sipil >
•Pemda Tidak Bisa Sembarangan Terapkan Pungutan Pertambangan >
•Bali Minta 40 Persen Keuntungan BUMN >
•DPRD Lampung Pelopori Pembangkangan Sipil >
•Perlu Dibentuk Badan Pengawas Legislatif di Daerah >
•467 Jabatan Struktural Dihapus >
•LSM Tuntut Gubernur Cabut Perda Upah Pungut >
•Pengusaha dan Penguasa Daerah Masih Sering Konflik >
•Tahun 2001 Adalah Tahun Inisiasi >
•Otonomi Suatu Daerah Tidak Akan Dicabut >
•DPRD Sul-Sel Sepakat Tunda Penetapan RAPBD >
•Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Batal Disahkan >
•Kadin Khawatirkan Pungutan-pungutan di Daerah >
•Tata Ruang Sulawesi akan Ditinjau Ulang >
•Kawasan Timur Indonesia Tertinggal 40 Tahun >
•Penafsiran Berbeda Warnai Pelaksanaan Otonomi Daerah >
•Pemerintah Harus Hati-hati Kembangkan Wilayah Otonom Baru >
•Perhatian Pemerintah dan DPR Rendah >
•Menhut akan Keluarkan 36 SK Sinkronisasi >
•DPD Muncul Akibat Terabaikannya Kepentingan Daerah >
•JMPTOD dan FTA Yakin Desakan Mereka Berhasil >
•Menjelang LPJ Gubernur, Anggota Dewan Terima Mobil Hyundai >
•Kantor Men-PAN akan Dorong Mulusnya Pelaksanaan Otda >
•Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Terganjal Bupati >
•Rakyat Lampung Dukung Pembangkangan Sipil >
•Gubernur Se-Indonesia Usul Pemberlakukan UU tentang Otonomi Daerah >
•Gubernur Oemarsono Tolak Temui JMPTOD dan FTA >
•Otonomi Daerah Sebabkan Gaji Guru Terlambat >
•Irian Jaya Inginkan DAU-nya Naik Lima Kali Lipat >
•“Pembangunan KTI Tergantung Kreatifitas Kepala Daerah” >
•“Pembangunan Kawasan Timur Berat dan Penuh Tantangan” >
•Australia Pertanyakan Pelaksanaan Otonomi Daerah >
•Australia Questions Regional Autonomy >
•Seluruh Gubernur Minta DAU Ditambah >
•Asosiasi DPRD Provinsi Lakukan Rapat Kerja >
•JMPTOD dan FTA Akan Ajukan Judicial Review >
•Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Otonomi Daerah >
•Gubernur Seluruh Indonesia Bahas Perimbangan Keuangan >
•31 Governors Discuss Autonomy, Fiscal Balance Laws >
•JMPTOD Kampanyekan Pembangkangan Sipil di Lampung >
•Pemerintah Pusat Jamin Gaji PNS Sulawesi Utara >
•Izin Pemda Keluarkan HPH Ditinjau Ulang >
•Masyarakat Adat Khawatirkan UU tentang Pemerintah Daerah >
•APBD 2001 Tidak Mungkin Dibatalkan >
•Pembangkangan Sipil Ancam Lampung >
•Pemda Riau Tetap Terima 2/3 dari Bagian Pertamina >
•Anggota DPRD Sulut Ancam Demo >
•Pembahasan RAPBD Lampung Tunggu Renstra Rampung >
•DPRD DKI Siapkan Perda tentang Dewan Kota/Kabupaten >
•Masalah Utama Otonomi Daerah Adalah Pengembalian Aset >
•DKI Jakarta Tak Siap Laksanakan Otonomi Daerah >
•”Aceh Siap Laksanakan Otonomi Khusus” >
•"Kapal Asing Mulai Singgahi Sabang 20 Februari" >
•Keterlibatan Masyarakat Setempat Kunci Keberhasilan >
•Daerah Tak Bisa Kuasai 80 Persen Pendapatan Minyak >
•DPRD Sulawesi Utara Tak Puas dengan DAU >
•Isu Otonomi Daerah Terlalu Dipolitisir >