Berita terkait selengkapnya Bupati Klaten Tunda Pencairan Gaji ke-13 > Meneg PAN Akui Suap Penerimaan PNS > Juni, Gaji ke-13 PNS Dibayar > 495 PNS Menjadi Anggota Partai Politik > Pemerintah Siapkan Rp. 7 Trilyun Untuk Gaji ke-13 > Staf DephanTerlibat Pengiriman TKI Illegal Dipecat > Polri Telah Kirim Bukti Fisik Hasan Tiro > Gaji Ke-13 Direncanakan Sebesar THP > Ratusan Pejabat Tangerang Akan Kena Mutasi > Perwakilan Indonesia di Davao Belum Tahu Identitas Nelayan > LSM: Pemerintah Dapat Intervensi Hukuman Mati TKI > Menlu: Singapura Belum Pastikan Status Agus Anwar > 16 Pos Duta Besar Masih Kosong > Tak Ada Pemilu Susulan di Luar Negeri > Menlu: Pemilu di Luar Negeri Serentak > Logistik Pemilu di Luar Negeri Kemungkinan Dikirm Lewat Kurir > Mariana Sutadi dan Syamsuhadi Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA > Bupati Wajibkan PNS Di Boyolali Beli Beras Dari Petani > Panwaslu Gresik Temukan Pelanggaran PNS Berkampanye > Wagub Aceh Dilaporkan ke KPU > Deplu: AS Tidak akan Lakukan Operasi Intelijen terhadap Ba'asyir > Jepang Beri Bantuan Hibah Rp. 72 Miliar > Mantan Ketua PN Semarang Menolak Mundur > Status Karyawan TVRI Belum Dibicarakan > Deplu: AS Harus Introspeksi soal Penegakan HAM > Amerika Didesak Segera Ajukan Permintaan ke PBB > PNS yang Ditahan Diserahkan ke Pemda Kampar > Departemen Agama Minta Tambahan PNS Guru Agama > Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar > PNS Diharapkan Terima Kembali Jatah Beras > Pemerintah Jepang Berikan Hibah US$ 1,1 Juta > 50 Persen Lurah di Palembang Terancam Diganti > Proyek Pembangunan Kantor Pemprov Banten Diminta Berhenti > Mutasi Ketua PN Jakarta Timur Baru Isu > Kader PDIP yang Jadi Pejabat Diberi Kebebasan > Taufiq Kiemas Akan Minta Pejabat Daerah Jadi Juru Kampanye > Hoozrin Hood Gugat Pemberhentian Sementaranya > Pejabat Pemkot Kediri Bolos Massal untuk Pelesir ke Bali > Pemerintah akan Rekrut 520 Ribu Pegawai Negeri > Hanya Akan Ada 21 Kementrian > 3.350 Kades di Jawa Tengah Tak Berpenghasilan > Tiga Penjabat Bupati di Maluku Dilantik > Hanya Dua PNS Medan yang Minta Izin Berhenti > Pegawai Negeri yang Berkampanye Akan Ditindak > Sekda Serang Desak Sembilan PNS Mundur > Menlu Lantik Sejumlah Konsul Jenderal > Ahmad Rochjadi Gantikan Anshari Ritonga > Perombakan Pejabat di Departemen Energi > Pemerintah Kota Bekasi Usulkan KTP dan Puskesmas Gratis > Menteri Sosial Resmikan 18 Bangunan Sosial > 13 Pejabat di Kendari Berijazah Palsu > Aburizal: Berantas Korupsi Harus Reformasi Birokrasi > Presiden Megawati Minta Korpri Netral > Pengunduran PNS Diselesaikan Januari 2004 > Menpan: PNS, TNI, dan Polri Harus Netral > 500 Ribu PNS Akan Pensiun > PNS Berkampanye Akan Dikenakan Sanksi > Suasana Rapat Kerja Komisi Hukum DPR Lengang > Ribuan Anggota Korpri Ancam Tanggalkan Keanggotaan > Menpan Tunda Pengumuman PNS Mangkir > Anggota DPRD Cirebon Jadi Calo Penerimaan PNS > Banyak Kantor Pemerintah di NTB Tak Laporkan Kehadiran Pegawai > Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Paling Banyak Bolos > 15 Persen Karyawan Departemen Kelautan dan Perikanan Absen > 665 PNS Terkena Sanksi Penurunan Gaji Berkala > Menpan Serius Memberi Sanksi kepada PNS yang Mangkir > Depnakertrans Kecolongan 1 Persen Pegawainya > Banyak Anggota DPRD Malang Bolos > Pemerintah Bekasi Beri Toleransi 2 Hari > Menpan akan Turunkan Gaji Pegawai yang Bolos > Gubernur Sidak Kantor Dinas dan Walikota > Senayan Sepi > Gubernur Ancam Umumkan PNS Mangkir di Koran > Menpan Sidak Balai Kota > Banyak PNS Bolos di Hari Pertama Kerja > Pemkot Jakarta Timur Sidak PNS > Presiden Melantik 12 Duta Besar > Pegawai Negeri yang Bolos akan Ditindak > Seleksi Komite Regulasi Dapatkan 12 Nama > Puluhan Calon Pegawai Pertanyakan Hasil Tes > Laksamana Sukardi: "Direktur BNI Tak Layak Fit and Proper Test" > Menkimpraswil Lantik 12 Pejabat Eselon I > Puluhan Bidan NTB Unjuk Rasa > Pemerintah akan Mengusulkan Gaji ke-13 > Pegawai Negeri Sipil Dapatkan Berbagai Fasilitas > Frans Magnis: Mulailah dengan Mencopot Pejabat Korup > Wali Kota Panggil Staf Kelurahan Cengkareng Timur > Terpidana Bom Bali Terancam Pemecatan PNS > Sekitar 160 Ribu Pegawai Negeri Miliki Nama Ganda > Humas Menpan: Tak Mungkin Gaji Ganda > Pemerintah Menggagas Paradigma Baru Pengawasan > Pendataan Ulang PNS sudah 97 Persen > Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan > 110 Ribu PNS Tidak Jelas Statusnya > Kalimantan Timur Akan Pangkas 5000 PNS > Sebagian Besar Pejabat Eselon di NTB Punya Rapot Jelek > Pemerintah Nusa Tenggara Timur Diminta Waspada Soal Pulau Batek > Pegawai Negeri Tak Mau Pindah ke Kabupaten Pemekaran > Pembayaran Pensiun Agustus Memakai Nilai Pokok Lama > Deplu Nilai Tawaran ICC dari Jerman Tidak Relevan >