Berita terkait selengkapnya
•Pengumuman Hasil PROPER Diundur >
•Hamzah Haz Resmikan Pekan Lingkungan Indonesia >
•Tersangka Penebangan Bakau Akan Ditahan >
•Pemkab Kuningan Perketat Aturan Pendakian Gunung Ciremai >
•Pelaku Kayu Ilegal di Kalimantan Timur Ditangkap >
•BPLHD Lalai Awasi Limbah Industri >
•Kerusakan Hutan di Indonesia Tercepat di Dunia >
•Lagi, Tumpahan Minyak Ditemukan di Kepulauan Seribu >
•Penyidik ORES KLH Tetapkan Tersangka >
•PT Indah Kiat Dituding Manipulasi Dana Reboisasi >
•82 Persen Terumbu Karang Indonesia Terancam Rusak >
•Anggota Dewan Tolak Perpu Tambang di Hutan Lindung >
•Manuel Kaisiepo: Aktivitas Ilegal, Terbanyak Dilakukan Pemegang HPH >
•Koalisi LSM Somasi Newmont Minahasa Raya >
•Perpu Tambang Dibuat Tanpa Didahului Kajian Dampak >
•20 Persen Angkutan di Jakarta Tidak Layak Baku Mutu Emisi >
•Keppres Perpu Tambang Dibahas Tiga Departemen >
•Masyarakat Pesisir Indramayu Tuntut Pertamina Balongan >
•Korban Bahorok Nyaris Kehabisan Stok Pangan >
•Munas APHI, Juli 2004 >
•Proyek Bakau di Banten Gagal >
•Kerugian Akibat Perpu Tambang Rp 46,4 Triliun, >
•Wajah Baru Dominasi Pengurus Baru APHI >
•Meneg LH Minta Bestari Diproses di Luar Aceh Tenggara >
•Koalisi LSM Tuntut Pembebasan Aktivis Anti Ladia Galaska >
•INCO Akan ke Arbitrase Internasional Bila Tak Dapat Ijin >
•APHI Bentuk Pengurus Baru >
•Asosiasi Pengusaha Hutan Gelar Munas Luar Biasa >
•Pantai Utara Serang Rusak Akibat Penambangan Pasir >
•Awal April, Perpu Illegal Logging Siap Keluar >
•Puluhan LSM Menolak Perpu 1/2004 >
•Sebagian Besar Parpol Tidak Peduli Lingkungan Hidup >
•Koalisi Anti-Politisi Busuk Sebarkan Nama Caleg >
•APHI Akan Gelar Munas Luar Biasa >
•Meneg LH: Izin Tambang 13 Perusahaan, Kecelakaan >
•DPR Kecam Keluarnya Perpu Tambang >
•Proyek PLTGU Pemaron Diminta Berhenti >
•Pemboikotan Kayu Indonesia Bentuk Perang Dagang >
•DPRD Serang: Hentikan Penambangan Pasir Laut >
•Menteri Kehutanan Bantah Berkompromi >
•Pemerintah Terbitkan Perpu Izin Tambang di Hutan Lindung >
•Kabinet Kembali Bahas soal Izin Tambang >
•Perpu Soal Illegal Logging Segera Diterbitkan >
•Walhi: Rusuh Manggarai Akumulasi Kemarahan Masyarakat >
•Polri Kirim Tim Investigasi ke Manggarai >
•Mapolres Manggarai Diserang, Empat Tewas Tertembak >
•Proyek Ladia Galaska Tunggu Keputusan Presiden >
•Tiap Kilometer Ladia Galaska Rugikan Negara Rp. 74 Milyar >
•DPR Desak Pemerintah Terbitkan Perpu >
•Menteri Kehutanan: Illegal Logging Memusingkan >
•Petugas PT China National Diperiksa Polisi >
•Masyarakat Anti Nuklir akan Kunjungi Gus Dur >
•CNOOC Bersedia Penuhi Panggilan Polisi >
•Menteri LH Dinilai Tidak Berhak Ubah Amdal Ladia Galaska >
•Menteri Lingkungan Akui Sulit Berantas Penjarahan Kayu >
•DPR Akan Minta Keterangan KLH Soal TPA Cilincing >
•Bob Hasan Dibebaskan Bersyarat >
•Setiap Menit Hutan Hilang Seluas 13 Lapangan Bola >
•Greenpeace Tuntut Komitmen Perlindungan Alam >
•Komnas HAM Didesak Investigasi Kasus Kao-Malifut >
•Departemen Kehutanan Revisi Lima Kebijakan >
•Malaysia Alleged to be Involved in Illegal Trade of Rare Wood >
•LSM Telapak Tuding Malaysia Terlibat Perdagangan Gelap Kayu Langka >
•WALHI Tolak Rencana Proyek PLTN >
•Pejabat Perhutani Kraksaan Ditahan >
•Ketua DPRD Palangkaraya Jadi Tersangka Illegal Logging >
•Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Malang, Lemah >
•Walhi Minta Masyarakat di Sekitar TPA Jonggol Dilibatkan >
•Pemodal Illegal Logging Kendalikan Hutan >
•Kalimantan Barat Tertinggi dalam Kasus Illegal Logging >
•Walhi Tolak Kawasan Jonggol Jadi TPA >
•Pemerintah Tetap Minta DPR Loloskan 13 Perusahaan Tambang >
•Pemerintah Siapakan Sistem Hukum Satu Atap Lingkungan Hidup >
•Lingkungan Rusak, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah >
•Menteri Beri Penghargaan Penyuluh Kehutanan >
•Dephut Tidak Butuh Utang CGI >
•Aktivis Lingkungan Divonis Enam Bulan Penjara >
•Tujuh Hektare Lahan Gambut Sumsel Kritis >
•Konvensi Keanekaragaman Hayati Belum Dilaksanakan Optimal >
•Petani Karawang Tuntut Tanahnya Kembali >
•Ratusan Petani Demo Di Departemen Kehutanan >
•Massa Protes CGI, Besok >
•Pemerintah dan DPR Gagal Putuskan Kasus Tumpang Tindih Lahan Hutan Lindung >
•Walhi Aceh Tolak Berdamai soal Ladia Galaska >
•Pencemar Bendungan Divonis 10 Bulan Penjara >
•30 Ribu Hektare Hutan di Jonggol Rusak >
•Pakar: Presiden Harus Pimpin Penanggulangan Illegal Logging >
•Prakosa: Penebangan Liar Adalah Tanggung Jawab Pemerintah >
•Menhut: Tidak Ada Indikasi Penebangan Ilegal di Bahorok >
•Walhi Buka Crisis Centre Korban Banjir Bahorok >
•Izin Penebangan Hutan Diperketat >
•Amdal Banjir Kanal Timur Hanya Formalitas >
•Pemerintah akan Keluarkan Moratorium Selektif >
•Perusak Hutan Diusulkan Disebut Teroris >
•Walhi: Banjir Bahorok Akibat Degradasi Lingkungan >
•Besok, Menko Kesra Kunjungi Langkat >
•Pemerintah dan DPR Izinkan Penambangan di Hutan Lindung >
•Wakil Presiden: Tindak Perusak Hutan di Langkat >
•Departemen Tolak Izin Tambang di Hutan Lindung >
•Banten Menunggu Perubahan Status Gunung Akarsari >