Referensi Selengkapnya
•PP RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia >
•PP RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Rajawali Nusantara Indonesia >
•PP RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak >
•UU RI No.8 Thn.1999 Tentang Perlindungan Konsumen >
•PP RI No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat >
•UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek >
•PP RI No. 145 Thn.2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah >
•PP RI No.6 Thn.2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 145 Thn.2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah >
•Keppres RI No. 89 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan >
•Keppres RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Dewan Pembina Industri Strategis >
•PP RI No.7 Thn 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.145 Thn.2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Atas Barang Mewah >
•UU RI nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak >
•Kepres RI nomor 127 Tahun 2001 Tentang UKM dan Kemitraan >
•UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat >