Berita terkait selengkapnya Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal > Hasil Lelang T-bonds Raup Dana Rp 5,3 Triliun > Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar > Luksemburg Belum Keluarkan Pendaftaran Obligasi Valas Indonesia > Pemerintah Tolak Permintaan Pengampunan Pajak > Aturan Pejabat Berkampanye Segera Ditandatangani > Kabinet Bahas Otonomi Daerah > Dana Penanganan Flu Burung Belum Dicairkan > Pemerintah akan Konsultasi dengan Bappenas Soal RAPBN 2005 > Wapres Tolak Rencana Pajaki Haji > Depdagri Minta Daerah Membuat Kotak Suara Sendiri > RAPBN 2005 Mulai Dibahas Mei > Aparat Pajak Dinilai Belum Pahami Industri Pembiayaan > Dampak Flu Burung Tidak Sehebat SARS > Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri > DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung > Anggaran Pendidikan Akan Dialirkan Bertahap > Kwik: MoU Fungsi Penjamin Terakhir BI Mubazir > Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI > Ditjen Pajak-Polri Tandatangani Kesepakatan > Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22 > Pemilu Tidak Ganggu Penerbitan Obligasi Dalam Negeri > Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan > Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan > 15 Investor Ajukan Proposal Penerbitan Obligasi Internasional > Realisasi APBN 2003 Hampir Tercapai > Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru > 2006, Pemerintah Menghapus Dana Non-Bujeter > Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu > 7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru > Ahmad Rochjadi Gantikan Anshari Ritonga > Direktorat Anggaran Akan Dibagi Dua > Pemerintah Luncurkan Sistem Pelayanan Pajak Modern > RAPBN 2005 Diajukan Maret 2004 > Kontrak Pembelian Korvet Batal Ditandatangani Hari Ini > Daerah Minta Penerapan Revisi UU Pemda Setelah Pemilu > Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003 > Mendagri Didemo Warga Cilegon > Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri > 2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun > Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat > Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati > DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar > Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden > Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu > DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah > DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah > Dalam Dua Bulan Wajib Pajak Bertambah 44 Ribu > KNPI Tangerang Demo Gubernur > Pemerintah akan Mengusulkan Gaji ke-13 > Banten dan Jakarta Diminta Bawa Sengketa Pulau ke Pemerintah Pusat > Depkeu Tolak Permintaan Keringanan Pajak PLN > Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan > Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi > Depkeu Cari Pembeli Potensial Obligasi Pemerintah > Depdagri Yakinkan 22 Pulau di Kepulauan Seribu Milik Jakarta > LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau > Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah > Penerbitan Obligasi Tidak Terpengaruh Pemilu > Asumsi Harga Minyak RAPBN 2004 US$ 21 Per Barel > DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri > Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999 > Sutiyoso Minta Kewenangan Kelola Pinjaman Luar Negeri > Keppres Pelantikan Gubernur Sumsel Belum Keluar > Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan > Megawati Diminta Datang Ke Papua > Mendagri: Daerah Harus Siapkan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah > Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua > Kepala Daerah Dipilih Langsung setelah Pemilihan Presiden > Defisit 2003 Membengkak Jadi 2 Persen > Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB > Standardisasi Surety Bond Untuk Jasa Konstruksi Disosialisasikan > Daerah Dilarang Beli Kapal Perang > Penerimaan Pajak Masih Diandalkan Untuk 2004 > Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 5 Triliun > Sutiyoso Tuntut Kewenangan Lebih Mengatur Jakarta > Pemerintah Siapkan Rp 8,5 Triliun Untuk Buy Back Obligasi > Pemerintah Belum Gunakan Anggaran 2003 untuk Sukhoi > Mendagri: Pemerintah akan Merevisi UU Otonomi Daerah > Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menghindari Politik Uang > Mendagri Tetap Lantik Gubernur Bali > Gubernur DKI Sutiyoso Bantah Lakukan Pemborosan > Total Pendataan Pemilih Sebanyak 213 Juta Penduduk > Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Kampanye Pemilu Ditunda > Pertumbuhan Tujuh Persen Baru Tercapai 2006-2007 > Masyarakat Lumajang Minta Verifikasi Suksesi Bupati > Menkeu: Tahun 2004 Perlu Diwaspadai > Syarat Bagi Wajib Pajak Akan Dikurangi > Pemerintah Akan Pertahankan Posisi Cadangan Devisa > Pemerintah Kota Solo Ubah Nama Stadion Sriwedari > Sutiyoso Minta Tambahan Dana Rp 579 Miliar > Gubernur Jawa Barat Minta Sebagian Kewenangan Kabupaten dan Kota > Pemerintah Segera Terbitkan Surat Utang Pengganti BLBI > Investasi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Infrastruktur > Komisi IX DPR Hasilkan Enam Draft Keputusan Politik BLBI > OJK Tak Menghambat Hubungan Depkeu-BI > Pemerintah Tak Mau Didesak IMF Soal OJK > Pemerintah Tidak Membantu Dana Kampanye Calon Presiden > Pengembalian RDI Sebagian Besar untuk Bayar Utang > Wajib Pajak yang Bandel Akan Disandera > Kwik: Pembentukan OJK Harus Jalan Terus > Pengawasan Bank Oleh Lembaga Terpisah Mahal > Mendagri: Implementasi Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah > UU Otonomi Daerah Akan Tetap Dilaksanakan > UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan Awal 2002 > Menkeu Tunda Pelaksanaan Pinjaman Daerah Hingga Akhir 2002 > Revisi UU Otonomi Daerah Tidak Libatkan Dewan Penasehat Presiden > State Officials May Possess Firearms > Mendagri: 68 Perda Bermasalah Dikembalikan ke Daerah > Gubernur Solossa: Rakyat Papua Dukung Otonomi Khusus > Hamzah Haz Minta Kebocoran DAU 40 Persen Diklarifikasi > Pemerintah Kembalikan 68 Peraturan Daerah Bermasalah > Rakyat Papua Diminta Optimis dengan Otonomi Khusus > Pemda Aceh Utara Siapkan Kapal Kargo untuk Pengusaha Lokal > Presiden Minta Daerah Kendalikan Isu Otonomi > President Megawati Calls Upon Local Governments to Handle Autonomy Issue > Kisruh Pengelolaan Otorita Batam: Mendagri Akan Gelar Dialog Segitiga > UU Otonomi Daerah Tetap Akan Direvisi > Pusat Masih Gamang Mengimplementasi Otonomi Daerah > Pemerintah Berupaya Mendapat Pinjaman dari Daerah Pada 2002 > Banten Disokong Asosiasi Perusahaan Internasional > Pemda Harus Turut Persiapkan Proyek di Daerahnya > Dana untuk Orang Miskin di Daerah Masih Dikelola Sentralistik > Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Masih Diperdebatkan > Andi Mallarangeng: “Wajar FUD Dibentuk” > Kritik Terhadap Penanganan Otonomi Khusus Aceh Warnai Rapat Paripurna MPR > Menko Polkam Sosialisasikan Program Presiden Mega > Pemerintah Tetap Konsisten Pada Kebijakan Otonomi Daerah > Government's Policy Consistent on Regional Autonomy > Proses Pendidikan Perlu Dipercepat > Pemerintahan Megawati Diharapkan Tetap Jalankan Kebijakan Otonomi Daerah > KPP-Otda Minta UU Otonomi Daerah Direvisi > “Peraturan Daerah Harus Tetap Mengacu UU Nasional” > Pembagian Keuangan Pusat-Daerah Tak Adil Bisa Timbulkan Masalah > Ada Indikasi Pembangkangan Bupati Terhadap Gubernur > Investor Asing Tunggu Kepastian Hukum Otonomi Daerah > “Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhambat Budaya” > Sebaiknya Tidak Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah > Polri Putuskan Sistem Kepolisian Nasional > "Kalau Kebablasan Bisa Jatuhkan Diri Sendiri" > Dekonsentrasi Polisi Ciri Khas Otonomi Daerah > Bisa Picu Reaksi Berlebihan Pemerintah Daerah > Diragukan, Komitmen Pusat terhadap Otonomi Daerah > Setuju Kewenangan Keamanan Diserahkan ke Daerah > Tim Perancangnya Dibentuk Mei Mendatang > Mental Bupati Harus Segera Diubah > Depdagri dan Kadin Bentuk Tim Pemantau Bersama > DPRD Lampung Hanya Ciptakan Alasan Pembenar > “Gus Dur Tak Bisa Diharapkan Gairahkan Otonomi Daerah” > Dewan Bantah Lakukan Pembakangan Sipil > Pemda Tidak Bisa Sembarangan Terapkan Pungutan Pertambangan > Bali Minta 40 Persen Keuntungan BUMN > DPRD Lampung Pelopori Pembangkangan Sipil > Perlu Dibentuk Badan Pengawas Legislatif di Daerah > 467 Jabatan Struktural Dihapus > LSM Tuntut Gubernur Cabut Perda Upah Pungut > Pengusaha dan Penguasa Daerah Masih Sering Konflik > Tahun 2001 Adalah Tahun Inisiasi > Otonomi Suatu Daerah Tidak Akan Dicabut > DPRD Sul-Sel Sepakat Tunda Penetapan RAPBD > Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Batal Disahkan > Kadin Khawatirkan Pungutan-pungutan di Daerah > Tata Ruang Sulawesi akan Ditinjau Ulang > Kawasan Timur Indonesia Tertinggal 40 Tahun > Penafsiran Berbeda Warnai Pelaksanaan Otonomi Daerah > Pemerintah Harus Hati-hati Kembangkan Wilayah Otonom Baru > Perhatian Pemerintah dan DPR Rendah > Menhut akan Keluarkan 36 SK Sinkronisasi > DPD Muncul Akibat Terabaikannya Kepentingan Daerah > JMPTOD dan FTA Yakin Desakan Mereka Berhasil > Kantor Men-PAN akan Dorong Mulusnya Pelaksanaan Otda > Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Terganjal Bupati > Rakyat Lampung Dukung Pembangkangan Sipil > Gubernur Se-Indonesia Usul Pemberlakukan UU tentang Otonomi Daerah > Gubernur Oemarsono Tolak Temui JMPTOD dan FTA > Otonomi Daerah Sebabkan Gaji Guru Terlambat > Irian Jaya Inginkan DAU-nya Naik Lima Kali Lipat > “Pembangunan KTI Tergantung Kreatifitas Kepala Daerah” > “Pembangunan Kawasan Timur Berat dan Penuh Tantangan” > Australia Pertanyakan Pelaksanaan Otonomi Daerah > Australia Questions Regional Autonomy > Seluruh Gubernur Minta DAU Ditambah > Asosiasi DPRD Provinsi Lakukan Rapat Kerja > JMPTOD dan FTA Akan Ajukan Judicial Review > Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Otonomi Daerah > Gubernur Seluruh Indonesia Bahas Perimbangan Keuangan > 31 Governors Discuss Autonomy, Fiscal Balance Laws > JMPTOD Kampanyekan Pembangkangan Sipil di Lampung > Pemerintah Pusat Jamin Gaji PNS Sulawesi Utara > Izin Pemda Keluarkan HPH Ditinjau Ulang > Masyarakat Adat Khawatirkan UU tentang Pemerintah Daerah > Pembangkangan Sipil Ancam Lampung > Pemda Riau Tetap Terima 2/3 dari Bagian Pertamina > Anggota DPRD Sulut Ancam Demo > Pembahasan RAPBD Lampung Tunggu Renstra Rampung > DPRD DKI Siapkan Perda tentang Dewan Kota/Kabupaten > Masalah Utama Otonomi Daerah Adalah Pengembalian Aset > DKI Jakarta Tak Siap Laksanakan Otonomi Daerah > ”Aceh Siap Laksanakan Otonomi Khusus” > "Kapal Asing Mulai Singgahi Sabang 20 Februari" > Keterlibatan Masyarakat Setempat Kunci Keberhasilan > Daerah Tak Bisa Kuasai 80 Persen Pendapatan Minyak > DPRD Sulawesi Utara Tak Puas dengan DAU > Isu Otonomi Daerah Terlalu Dipolitisir >