Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Berita terkait selengkapnya
Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal >
Hasil Lelang T-bonds Raup Dana Rp 5,3 Triliun >
Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar >
Luksemburg Belum Keluarkan Pendaftaran Obligasi Valas Indonesia >
Pemerintah Tolak Permintaan Pengampunan Pajak >
Aturan Pejabat Berkampanye Segera Ditandatangani >
Kabinet Bahas Otonomi Daerah >
Dana Penanganan Flu Burung Belum Dicairkan >
Pemerintah akan Konsultasi dengan Bappenas Soal RAPBN 2005 >
Wapres Tolak Rencana Pajaki Haji >
Depdagri Minta Daerah Membuat Kotak Suara Sendiri >
RAPBN 2005 Mulai Dibahas Mei >
Aparat Pajak Dinilai Belum Pahami Industri Pembiayaan >
Dampak Flu Burung Tidak Sehebat SARS >
Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri >
DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung >
Anggaran Pendidikan Akan Dialirkan Bertahap >
Kwik: MoU Fungsi Penjamin Terakhir BI Mubazir >
Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI >
Ditjen Pajak-Polri Tandatangani Kesepakatan >
Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22 >
Pemilu Tidak Ganggu Penerbitan Obligasi Dalam Negeri >
Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan >
Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan >
15 Investor Ajukan Proposal Penerbitan Obligasi Internasional >
Realisasi APBN 2003 Hampir Tercapai >
Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru >
2006, Pemerintah Menghapus Dana Non-Bujeter >
Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu >
7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru >
Ahmad Rochjadi Gantikan Anshari Ritonga >
Direktorat Anggaran Akan Dibagi Dua >
Pemerintah Luncurkan Sistem Pelayanan Pajak Modern >
RAPBN 2005 Diajukan Maret 2004 >
Kontrak Pembelian Korvet Batal Ditandatangani Hari Ini >
Daerah Minta Penerapan Revisi UU Pemda Setelah Pemilu >
Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003 >
Mendagri Didemo Warga Cilegon >
Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri >
2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun >
Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat >
Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati >
DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar >
Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden >
Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu >
DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah >
DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah >
Dalam Dua Bulan Wajib Pajak Bertambah 44 Ribu >
KNPI Tangerang Demo Gubernur >
Pemerintah akan Mengusulkan Gaji ke-13 >
Banten dan Jakarta Diminta Bawa Sengketa Pulau ke Pemerintah Pusat >
Depkeu Tolak Permintaan Keringanan Pajak PLN >
Draft Revisi UU No. 22 Siap Diajukan >
Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi >
Depkeu Cari Pembeli Potensial Obligasi Pemerintah >
Depdagri Yakinkan 22 Pulau di Kepulauan Seribu Milik Jakarta >
LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau >
Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah >
Penerbitan Obligasi Tidak Terpengaruh Pemilu >
Asumsi Harga Minyak RAPBN 2004 US$ 21 Per Barel >
DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri >
Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999 >
Sutiyoso Minta Kewenangan Kelola Pinjaman Luar Negeri >
Keppres Pelantikan Gubernur Sumsel Belum Keluar >
Rancangan Revisi UU Pemda, Beri Peluang Nonpartisan >
Megawati Diminta Datang Ke Papua >
Mendagri: Daerah Harus Siapkan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah >
Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua >
Kepala Daerah Dipilih Langsung setelah Pemilihan Presiden >
Defisit 2003 Membengkak Jadi 2 Persen >
Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB >
Standardisasi Surety Bond Untuk Jasa Konstruksi Disosialisasikan >
Daerah Dilarang Beli Kapal Perang >
Penerimaan Pajak Masih Diandalkan Untuk 2004 >
Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 5 Triliun >
Sutiyoso Tuntut Kewenangan Lebih Mengatur Jakarta >
Pemerintah Siapkan Rp 8,5 Triliun Untuk Buy Back Obligasi >
Pemerintah Belum Gunakan Anggaran 2003 untuk Sukhoi >
Mendagri: Pemerintah akan Merevisi UU Otonomi Daerah >
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menghindari Politik Uang >
Mendagri Tetap Lantik Gubernur Bali >
Gubernur DKI Sutiyoso Bantah Lakukan Pemborosan >
Total Pendataan Pemilih Sebanyak 213 Juta Penduduk >
Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Kampanye Pemilu Ditunda >
Pertumbuhan Tujuh Persen Baru Tercapai 2006-2007 >
Masyarakat Lumajang Minta Verifikasi Suksesi Bupati >
Menkeu: Tahun 2004 Perlu Diwaspadai >
Syarat Bagi Wajib Pajak Akan Dikurangi >
Pemerintah Akan Pertahankan Posisi Cadangan Devisa >
Pemerintah Kota Solo Ubah Nama Stadion Sriwedari >
Sutiyoso Minta Tambahan Dana Rp 579 Miliar >
Gubernur Jawa Barat Minta Sebagian Kewenangan Kabupaten dan Kota >
Pemerintah Segera Terbitkan Surat Utang Pengganti BLBI >
Investasi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Infrastruktur >
Komisi IX DPR Hasilkan Enam Draft Keputusan Politik BLBI >
OJK Tak Menghambat Hubungan Depkeu-BI >
Pemerintah Tak Mau Didesak IMF Soal OJK >
Pemerintah Tidak Membantu Dana Kampanye Calon Presiden >
Pengembalian RDI Sebagian Besar untuk Bayar Utang >
Wajib Pajak yang Bandel Akan Disandera >
Kwik: Pembentukan OJK Harus Jalan Terus >
Pengawasan Bank Oleh Lembaga Terpisah Mahal >
Mendagri: Implementasi Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah >
UU Otonomi Daerah Akan Tetap Dilaksanakan >
UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan Awal 2002 >
Menkeu Tunda Pelaksanaan Pinjaman Daerah Hingga Akhir 2002 >
Revisi UU Otonomi Daerah Tidak Libatkan Dewan Penasehat Presiden >
State Officials May Possess Firearms >
Mendagri: 68 Perda Bermasalah Dikembalikan ke Daerah >
Gubernur Solossa: Rakyat Papua Dukung Otonomi Khusus >
Hamzah Haz Minta Kebocoran DAU 40 Persen Diklarifikasi >
Pemerintah Kembalikan 68 Peraturan Daerah Bermasalah >
Rakyat Papua Diminta Optimis dengan Otonomi Khusus >
Pemda Aceh Utara Siapkan Kapal Kargo untuk Pengusaha Lokal >
Presiden Minta Daerah Kendalikan Isu Otonomi >
President Megawati Calls Upon Local Governments to Handle Autonomy Issue >
Kisruh Pengelolaan Otorita Batam: Mendagri Akan Gelar Dialog Segitiga >
UU Otonomi Daerah Tetap Akan Direvisi >
Pusat Masih Gamang Mengimplementasi Otonomi Daerah >
Pemerintah Berupaya Mendapat Pinjaman dari Daerah Pada 2002 >
Banten Disokong Asosiasi Perusahaan Internasional >
Pemda Harus Turut Persiapkan Proyek di Daerahnya >
Dana untuk Orang Miskin di Daerah Masih Dikelola Sentralistik >
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Masih Diperdebatkan >
Andi Mallarangeng: “Wajar FUD Dibentuk” >
Kritik Terhadap Penanganan Otonomi Khusus Aceh Warnai Rapat Paripurna MPR >
Menko Polkam Sosialisasikan Program Presiden Mega >
Pemerintah Tetap Konsisten Pada Kebijakan Otonomi Daerah >
Government's Policy Consistent on Regional Autonomy >
Proses Pendidikan Perlu Dipercepat >
Pemerintahan Megawati Diharapkan Tetap Jalankan Kebijakan Otonomi Daerah >
KPP-Otda Minta UU Otonomi Daerah Direvisi >
“Peraturan Daerah Harus Tetap Mengacu UU Nasional” >
Pembagian Keuangan Pusat-Daerah Tak Adil Bisa Timbulkan Masalah >
Ada Indikasi Pembangkangan Bupati Terhadap Gubernur >
Investor Asing Tunggu Kepastian Hukum Otonomi Daerah >
“Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhambat Budaya” >
Sebaiknya Tidak Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah >
Polri Putuskan Sistem Kepolisian Nasional >
"Kalau Kebablasan Bisa Jatuhkan Diri Sendiri" >
Dekonsentrasi Polisi Ciri Khas Otonomi Daerah >
Bisa Picu Reaksi Berlebihan Pemerintah Daerah >
Diragukan, Komitmen Pusat terhadap Otonomi Daerah >
Setuju Kewenangan Keamanan Diserahkan ke Daerah >
Tim Perancangnya Dibentuk Mei Mendatang >
Mental Bupati Harus Segera Diubah >
Depdagri dan Kadin Bentuk Tim Pemantau Bersama >
DPRD Lampung Hanya Ciptakan Alasan Pembenar >
“Gus Dur Tak Bisa Diharapkan Gairahkan Otonomi Daerah” >
Dewan Bantah Lakukan Pembakangan Sipil >
Pemda Tidak Bisa Sembarangan Terapkan Pungutan Pertambangan >
Bali Minta 40 Persen Keuntungan BUMN >
DPRD Lampung Pelopori Pembangkangan Sipil >
Perlu Dibentuk Badan Pengawas Legislatif di Daerah >
467 Jabatan Struktural Dihapus >
LSM Tuntut Gubernur Cabut Perda Upah Pungut >
Pengusaha dan Penguasa Daerah Masih Sering Konflik >
Tahun 2001 Adalah Tahun Inisiasi >
Otonomi Suatu Daerah Tidak Akan Dicabut >
DPRD Sul-Sel Sepakat Tunda Penetapan RAPBD >
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Batal Disahkan >
Kadin Khawatirkan Pungutan-pungutan di Daerah >
Tata Ruang Sulawesi akan Ditinjau Ulang >
Kawasan Timur Indonesia Tertinggal 40 Tahun >
Penafsiran Berbeda Warnai Pelaksanaan Otonomi Daerah >
Pemerintah Harus Hati-hati Kembangkan Wilayah Otonom Baru >
Perhatian Pemerintah dan DPR Rendah >
Menhut akan Keluarkan 36 SK Sinkronisasi >
DPD Muncul Akibat Terabaikannya Kepentingan Daerah >
JMPTOD dan FTA Yakin Desakan Mereka Berhasil >
Kantor Men-PAN akan Dorong Mulusnya Pelaksanaan Otda >
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Terganjal Bupati >
Rakyat Lampung Dukung Pembangkangan Sipil >
Gubernur Se-Indonesia Usul Pemberlakukan UU tentang Otonomi Daerah >
Gubernur Oemarsono Tolak Temui JMPTOD dan FTA >
Otonomi Daerah Sebabkan Gaji Guru Terlambat >
Irian Jaya Inginkan DAU-nya Naik Lima Kali Lipat >
“Pembangunan KTI Tergantung Kreatifitas Kepala Daerah” >
“Pembangunan Kawasan Timur Berat dan Penuh Tantangan” >
Australia Pertanyakan Pelaksanaan Otonomi Daerah >
Australia Questions Regional Autonomy >
Seluruh Gubernur Minta DAU Ditambah >
Asosiasi DPRD Provinsi Lakukan Rapat Kerja >
JMPTOD dan FTA Akan Ajukan Judicial Review >
Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Otonomi Daerah >
Gubernur Seluruh Indonesia Bahas Perimbangan Keuangan >
31 Governors Discuss Autonomy, Fiscal Balance Laws >
JMPTOD Kampanyekan Pembangkangan Sipil di Lampung >
Pemerintah Pusat Jamin Gaji PNS Sulawesi Utara >
Izin Pemda Keluarkan HPH Ditinjau Ulang >
Masyarakat Adat Khawatirkan UU tentang Pemerintah Daerah >
Pembangkangan Sipil Ancam Lampung >
Pemda Riau Tetap Terima 2/3 dari Bagian Pertamina >
Anggota DPRD Sulut Ancam Demo >
Pembahasan RAPBD Lampung Tunggu Renstra Rampung >
DPRD DKI Siapkan Perda tentang Dewan Kota/Kabupaten >
Masalah Utama Otonomi Daerah Adalah Pengembalian Aset >
DKI Jakarta Tak Siap Laksanakan Otonomi Daerah >
”Aceh Siap Laksanakan Otonomi Khusus” >
"Kapal Asing Mulai Singgahi Sabang 20 Februari" >
Keterlibatan Masyarakat Setempat Kunci Keberhasilan >
Daerah Tak Bisa Kuasai 80 Persen Pendapatan Minyak >
DPRD Sulawesi Utara Tak Puas dengan DAU >
Isu Otonomi Daerah Terlalu Dipolitisir >

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data