Kepres RI nomor 128 Tahun 2001 Tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
Selasa, 16 Maret 2004 | 11:23 WIB

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik Negara dan upaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional, telah dibentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001;

b. ahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Gotong Royong dan belum selesainya pelaksanaan tugas Tim tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno tersebut;



Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indonesische Comptabilitetitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno;



MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.



PERTAMA :
Membentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut :


1. TIM PENGARAH


Ketua : Menteri Keuangan;

merangkap anggota

Wakil Ketua : Menteri Negara Badan Usaha Milik

merangkap anggota Negara;

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

3. Menteri Pendidikan Nasional;

4. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Sekretaris Negara;

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

7. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia;

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

2. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Anggota :

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan ;

Direktur Jenderal Olahraga, Departe-men Pendidikan Nasional;

Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Pra-sarana Wilayah;

Deputi Sekretaris Negara Bidang Pem-berdayaan Sumber Daya;

Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;

Direktur Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Sekretaris :

1. Ketua Direksi Pelaksana Gelanggang Olahraga Bung Karno;

2. Kepala Biro Umum, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

KEDUA :
Tim Pengkajian bertugas :


1. Melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik Negara.

2. Melakukan uji tuntas (due diligence) yang meliputi pemeriksaan keuangan (financial audit) dan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana yang ada di Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai aset nasional untuk meningkatkan dan mengembangkan keolahragaan nasional.

4. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan badan hukum yang berfungsi melaksanakan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai hasil pengkajian Tim.

KETIGA :
Tim Pengkajian melanjutkan pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001.

KEEMPAT :
Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

KELIMA :
Tim Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan dan atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM :
Tugas Tim Pengkajian berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH :
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

KEDELAPAN :
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI





Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands