|
Berita terkait selengkapnya
Aktivitas Belajar di Kampar Kembali Normal
>
Hakim Pertimbangkan Lakukan Sita Jamin Atas Aset TMII
>
Hakim Minta Kodam Jaya Tidak Mematok Tanah di Pinang Ranti
>
Dalam Sehari, Penderita Demam Berdarah Bertambah 95 Orang
>
DKI Sebar 3 Juta Brosur Demam Berdarah
>
Mendagri Diminta Tidak Gegabah Setujui Pemecatan Bupati Kampar
>
Warga Mengungsi di Pinggir Rel
>
Ketinggian Air di Beberapa Wilayah Jakarta Utara Meningkat
>
Beberapa Daerah di Jakarta Timur Kebanjiran
>
Penderita Demam Berdarah di Jakarta Utara Meningkat 300 Persen
>
Kasus Demam Berdarah di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat
>
Tangerang Segera Bangun Fly Over Ciputat dan Balaraja
>
Kabinet Bahas Otonomi Daerah
>
KLH Akan Naik Banding Atas Putusan PTUN
>
Siswa SLTPN 56 Melawai Mengadu ke DPR
>
Warga Kedoya Utara Duduki Lahan Pantai Indah Kapuk
>
FAKTA: Terpidana 3 in 1 Bisa Menggugat Keputusan Hakim
>
Warga Tolak Ambil Uang Kerohiman
>
PN Jakarta Barat Terima 50 Kasus Three in One
>
3 In 1 Kurang Sosialisasi
>
Ratusan Demonstran Datangi Kantor Gubernur NTB
>
Pelaksanaan Busway Belum Maksimal
>
300 Pohon Tumbang
>
Pemda DKI: Korban Pohon Tumbang dapat Klaim ke Pemerintah
>
Warga Diminta Waspadai Pohon Rawan Tumbang
>
Batas Kegelapan Kaca 30 Persen Diterapkan Februari
>
Pemda Dilarang Terbitkan Obligasi Luar Negeri
>
Pemda DKI Jakarta Gugat Irma Hutabarat
>
DKI Bantah Tawarkan Bekasi Bergabung
>
Pegawai Negeri dan Warga Setuju Bekasi Bergabung ke DKI
>
Bab Keuangan Daerah akan Masuk UU No. 22
>
Senin Depan Trantib Duduki Tempat Joki 3 in 1
>
MRT Tunggu Dana CGI
>
Sutiyoso Jamin Hak Warga Tionghoa
>
Sutiyoso: Investor Monorail Asal Malaysia Bermasalah
>
Proyek Monorel Dicanangkan Awal Februari
>
Pelanggar Three in One Mulai Ditindak 24 Januari
>
Enam Bulan Pertama Busway Defisit
>
Polda Metro Jaya Akan Amankan Bantargebang
>
Revisi UU Otonomi Daerah Tunggu UU Perimbangan Keuangan
>
Sutiyoso: Jakarta International Expo Pemilik Sah PRJ
>
DKI Tunggu Keputusan Bekasi Soal TPA Bantargebang
>
Nominasi Kabupaten atau Kota Terbaik Diumumkan
>
Penggusuran di Cipinang Melayu Tinggal Tunggu Waktu
>
DKI Tetap Akan Operasikan TPST Bojong
>
Pemprov DKI: Pembuangan Sampah Cilincing Sangat Sementara
>
DKI Laporkan Pemerintah Kota Bekasi ke Polisi
>
Kebijakan Transportasi DKI Jakarta Dinilai Melanggar
>
Arena Pekan Raya Jakarta Akan Disita
>
Sutiyoso Ultimatum Pemkot Bekasi
>
Sutiyoso: Penyelesaian Halte Busway Terhambat Dana
>
Seratusan Bus Siap Jadi Feeder
>
Dua Ribu Satgas Siap Amankan Bus Way
>
Sutiyoso Janjikan Feeder Busway Ber-AC
>
Sutiyoso Peringatkan Pemkot Bekasi
>
BPPT Dukung Proyek Busway
>
Pemerintah Resmikan 24 Kabupaten Baru
>
Badan Pengelola Trans Jakarta Dibentuk
>
Pemulung Bantargebang Pindah ke Cilincing
>
Penerimaan Pajak Reklame Diprediksi Naik Rp 10 Miliar
>
Pemda DKI Masih Cari Investor Pengelolaan Sampah
>
Sutiyoso Beri Waktu Bekasi Empat Bulan
>
Jam Operasi Busway Kemungkinan Ditambah
>
Sopir Busway Dilatih, Besok
>
Lokasi Pembuangan Sampah Cilincing Masih Proses Pengalihan
>
Wali Kota Jakarta Barat Belum Sikapi Putusan PTUN
>
Mendagri: Revisi UU 22/1999 Jangan Dikaitkan dengan Pemilu
>
Curah Hujan di Jakarta Semakin Tinggi
>
Sutiyoso: Penutupan Bantargebang Sampai Ada Kesepakatan Baru
>
7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru
>
40 Ribu Aparat Dipersiapkan Tangani Banjir
>
Sutiyoso: Pemblokiran Bantar Gebang Ulah Provokator
>
Pemprov DKI Belum Pastikan Kontraktor Monorel
>
Warga Jaga Pintu Masuk TPA Bantargebang
>
Pemda Jakarta Membiarkan Korban Banjir Pengarengan
>
Bekasi Resmi Kelola TPA Bantargebang
>
TPA Bantar Gebang Ditutup Tengah Malam Nanti
>
Ratusan Warga Bantar Gebang Kepung Pemda Bekasi
>
Lonsum Bantah Minta Bekingan Polisi
>
YLKI dan DPRD Kecam Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta
>
Banyak Joki Belum Tahu Waktu Perberlakuan 3 in 1
>
Pengusaha Banten Tolak Keppres 80/2003
>
SK Three In One Keluar Pekan Ini
>
Pemprov Banten Bantah Korupsi Pembebasan Lahan
>
Ditemukan Pelanggaran pada RAPBD Jakarta 2004
>
Mendagri Didemo Warga Cilegon
>
Polda: Pembatasan Kendaraan Enam Bulan Lagi
>
Gubernur DKI dan Banten Tandatangani Kesepakatan
>
Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri
>
Lembaga Khusus Perbatasan Indonesia akan Dibentuk
>
Tarif Busway Lebih Murah Dibanding Bus Biasa
>
Three in One Blok M-Kota Pukul 06.30-20.00 WIB
>
Pemprov DKI Bantu Institusi Kesehatan Rp 29 Miliar
>
2004, Arus Masuk Penanaman Modal Asing akan Turun
>
Menakertrans: Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan Perlu Dihuni Transmigran
>
Sutiyoso: Ada Provokator dalam Masalah Pengelolaan Sampah
>
Sutiyoso Minta Menko Kesra Koordinir Penggusuran
>
Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat
>
Visi Industri Sulawesi 2010 Disepakati
>
Pemprov: Penertiban Terus Berlangsung
>
Gugatan Kasus Ruislag SLTP 56 Ditolak
>
Pemprov: Pertambahan Penduduk Jakarta Menurun
>
Putusan Tukar Guling SLTP 56, Hari Ini
>
Unjuk Rasa Sambut Presiden di Banten
>
Unjuk Rasa Warnai Peresmian Pelabuhan Bojonegara
>
Presiden Resmikan Pemancangan Tiang Pelabuhan Bojonegara Banten
>
Puluhan Siswa SLTP 56 Unjuk Rasa
>
APBD 2004 Jakarta Naik Rp. 550 Miliar
>
DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar
>
Pembahasan Revisi Draf UU Pemerintahan Daerah Tunggu Presiden
>
Mal Palembang Square Bermasalah
>
Sekretariat Kepulauan Riau Dibentuk sebelum Pemilu
>
DPR Setujui Revisi UU Otonomi Daerah
>
DPR Setujui Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah
>
Rencana Kenaikan Air Minum Dipertanyakan
>
Paguyuban Warga Antipenggusuran Unjuk Rasa
>
Bantuan Kemanusiaan Tidak Salah Sasaran
>
BP Parkir DKI Jakarta Putus Kontrak PT Adiwira Sembada
>
KNPI Tangerang Demo Gubernur
>
Buruh Bongkar Muat Sunter Beroperasi Liar
>
Pembangunan Pondok Indah Square Dihentikan
>
Beberapa Daerah Tak Setor Dana Kompensasi
>
LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau
>
Selama Bulan Puasa, Pemerintah Jakarta Barat Akan Tutup Pusat Hiburan
>
Banten Menolak Hasil Revisi Peraturan Batas Wilayah
>
DPRD Sumatera Selatan Datangi Mendagri
>
Wali Kota Panggil Staf Kelurahan Cengkareng Timur
>
Hakim Tolak Gugatan Dewi Sukarno
>
Juru Kamera Metro TV Dipukul
>
Gubernur Se-Indonesia Inginkan Review UU No.22/1999
>
Megawati Diminta Datang Ke Papua
>
Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua
>
Desentralisasi Tidak Pengaruhi Program KB
>
Daerah Dilarang Beli Kapal Perang
>
Sutiyoso Tuntut Kewenangan Lebih Mengatur Jakarta
>
Pemindahan Bendera Pusaka Butuh Rp 3,5 Miliar
>
Penggusuran di Tambora Terus Berlangsung
>
Tiga Ribu Rumah Di Tambora Digusur
>
Hujan Batu dalam Aksi Menolak Penggusuran di Tambora
>
Warga Jembatan Besi Blokir Jalan
>
Warga Menolak Pembangunan Ramayana Cibubur
>
Gubernur Sutiyoso Aktifkan Aparat Intelijen
>
Jakarta Bukan Untuk Orang Miskin
>
Sutiyoso Resmikan Pusat Primata Schmutzer untuk Orangutan
>
Sutiyoso Akan Minta Bantuan Kodam Amankan Jakarta
>
Duabelas Pengusaha Penunggak Pajak Penuhi Panggilan Kejaksaan Tinggi
>
Pengemudi Bajaj Protes Ijin Operasi Kendaraan Kancil
>
Sutiyoso Minta Tambahan Dana Rp 579 Miliar
>
Pemda DKI Usulkan Hujan Buatan
>
Mendagri: Implementasi Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah
>
Pemda DKI Akan Gelar Gladi Resik Mengantisipasi Banjir
>
UU Otonomi Daerah Akan Tetap Dilaksanakan
>
UU Otonomi Khusus Papua Tetap Diberlakukan Awal 2002
>
Menkeu Tunda Pelaksanaan Pinjaman Daerah Hingga Akhir 2002
>
Revisi UU Otonomi Daerah Tidak Libatkan Dewan Penasehat Presiden
>
State Officials May Possess Firearms
>
Mendagri: 68 Perda Bermasalah Dikembalikan ke Daerah
>
Gubernur Solossa: Rakyat Papua Dukung Otonomi Khusus
>
Hamzah Haz Minta Kebocoran DAU 40 Persen Diklarifikasi
>
Pemerintah Kembalikan 68 Peraturan Daerah Bermasalah
>
Rakyat Papua Diminta Optimis dengan Otonomi Khusus
>
Minister of Home Affairs Delays Assistance for PKB Party
>
Pemda Aceh Utara Siapkan Kapal Kargo untuk Pengusaha Lokal
>
Presiden Minta Daerah Kendalikan Isu Otonomi
>
President Megawati Calls Upon Local Governments to Handle Autonomy Issue
>
Kisruh Pengelolaan Otorita Batam: Mendagri Akan Gelar Dialog Segitiga
>
UU Otonomi Daerah Tetap Akan Direvisi
>
Pusat Masih Gamang Mengimplementasi Otonomi Daerah
>
Pemerintah Berupaya Mendapat Pinjaman dari Daerah Pada 2002
>
Banten Disokong Asosiasi Perusahaan Internasional
>
Pemda Harus Turut Persiapkan Proyek di Daerahnya
>
Dana untuk Orang Miskin di Daerah Masih Dikelola Sentralistik
>
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Masih Diperdebatkan
>
Andi Mallarangeng: “Wajar FUD Dibentuk”
>
Kritik Terhadap Penanganan Otonomi Khusus Aceh Warnai Rapat Paripurna MPR
>
Pemda DKI Akan Memfasilitasi Alih Profesi Tukang Becak
>
Menko Polkam Sosialisasikan Program Presiden Mega
>
Pemerintah Tetap Konsisten Pada Kebijakan Otonomi Daerah
>
Government's Policy Consistent on Regional Autonomy
>
Proses Pendidikan Perlu Dipercepat
>
Pemda DKI Teruskan Penertiban Becak
>
Pemerintahan Megawati Diharapkan Tetap Jalankan Kebijakan Otonomi Daerah
>
Pemda DKI Likuidasi Sedikitnya 55 Sekolah Dasar
>
KPP-Otda Minta UU Otonomi Daerah Direvisi
>
“Peraturan Daerah Harus Tetap Mengacu UU Nasional”
>
Pembagian Keuangan Pusat-Daerah Tak Adil Bisa Timbulkan Masalah
>
Pemda DKI Siap Hadapi Class Action SPI
>
Anggota Dewan Minta Pemda Tunda Kenaikan PKB
>
Ada Indikasi Pembangkangan Bupati Terhadap Gubernur
>
Investor Asing Tunggu Kepastian Hukum Otonomi Daerah
>
“Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhambat Budaya”
>
Sebaiknya Tidak Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah
>
Polri Putuskan Sistem Kepolisian Nasional
>
"Kalau Kebablasan Bisa Jatuhkan Diri Sendiri"
>
Dekonsentrasi Polisi Ciri Khas Otonomi Daerah
>
Bisa Picu Reaksi Berlebihan Pemerintah Daerah
>
Diragukan, Komitmen Pusat terhadap Otonomi Daerah
>
Setuju Kewenangan Keamanan Diserahkan ke Daerah
>
Tim Perancangnya Dibentuk Mei Mendatang
>
Mental Bupati Harus Segera Diubah
>
Depdagri dan Kadin Bentuk Tim Pemantau Bersama
>
Puluhan Rumah Penduduk Dibongkar Paksa
>
DPRD Lampung Hanya Ciptakan Alasan Pembenar
>
“Gus Dur Tak Bisa Diharapkan Gairahkan Otonomi Daerah”
>
Dewan Bantah Lakukan Pembakangan Sipil
>
Pemda Tidak Bisa Sembarangan Terapkan Pungutan Pertambangan
>
Bali Minta 40 Persen Keuntungan BUMN
>
DPRD Lampung Pelopori Pembangkangan Sipil
>
Perlu Dibentuk Badan Pengawas Legislatif di Daerah
>
467 Jabatan Struktural Dihapus
>
LSM Tuntut Gubernur Cabut Perda Upah Pungut
>
Pengusaha dan Penguasa Daerah Masih Sering Konflik
>
Tahun 2001 Adalah Tahun Inisiasi
>
Otonomi Suatu Daerah Tidak Akan Dicabut
>
DPRD Sul-Sel Sepakat Tunda Penetapan RAPBD
>
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Batal Disahkan
>
Kadin Khawatirkan Pungutan-pungutan di Daerah
>
Tata Ruang Sulawesi akan Ditinjau Ulang
>
Kawasan Timur Indonesia Tertinggal 40 Tahun
>
Penafsiran Berbeda Warnai Pelaksanaan Otonomi Daerah
>
Pemerintah Harus Hati-hati Kembangkan Wilayah Otonom Baru
>
Perhatian Pemerintah dan DPR Rendah
>
Menhut akan Keluarkan 36 SK Sinkronisasi
>
DPD Muncul Akibat Terabaikannya Kepentingan Daerah
>
JMPTOD dan FTA Yakin Desakan Mereka Berhasil
>
Kantor Men-PAN akan Dorong Mulusnya Pelaksanaan Otda
>
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Terganjal Bupati
>
Rakyat Lampung Dukung Pembangkangan Sipil
>
Gubernur Se-Indonesia Usul Pemberlakukan UU tentang Otonomi Daerah
>
Gubernur Oemarsono Tolak Temui JMPTOD dan FTA
>
Otonomi Daerah Sebabkan Gaji Guru Terlambat
>
Irian Jaya Inginkan DAU-nya Naik Lima Kali Lipat
>
“Pembangunan KTI Tergantung Kreatifitas Kepala Daerah”
>
“Pembangunan Kawasan Timur Berat dan Penuh Tantangan”
>
Australia Pertanyakan Pelaksanaan Otonomi Daerah
>
Australia Questions Regional Autonomy
>
Seluruh Gubernur Minta DAU Ditambah
>
Asosiasi DPRD Provinsi Lakukan Rapat Kerja
>
JMPTOD dan FTA Akan Ajukan Judicial Review
>
Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Otonomi Daerah
>
Gubernur Seluruh Indonesia Bahas Perimbangan Keuangan
>
31 Governors Discuss Autonomy, Fiscal Balance Laws
>
JMPTOD Kampanyekan Pembangkangan Sipil di Lampung
>
Pemerintah Pusat Jamin Gaji PNS Sulawesi Utara
>
Izin Pemda Keluarkan HPH Ditinjau Ulang
>
Masyarakat Adat Khawatirkan UU tentang Pemerintah Daerah
>
Pembangkangan Sipil Ancam Lampung
>
|