EMPAT kali pemadaman listrik di Jawa dan Bali dalam enam bulan terakhir jelas merupakan sinyal buruk bagi perekonomian. Bukan itu saja yang merisaukan. Frekuensi pemadaman diperkirakan terus meningkat karena penyebab kurangnya produksi belum diatasi. Pasokan batu bara tetap seret, pembangkit banyak yang rusak. Mulai akhir pekan ini, misalnya, Jakarta mengalami pemadaman bergilir selama dua pekan.
Listrik mati tidak hanya merugikan pengusaha, tapi juga membuat investor takut menanam modal di sini. Banyak pengusaha khawatir pasokan listrik yang terbatas atau terlalu sering padam akan mengganggu kerja mesin-mesin. Produktivitas pabrik merosot. Ekonomi secara keseluruhan akan terganggu.
Persoalan ini mesti cepat diatasi, walaupun tak terlalu mudah. Persoalan utama PLN, terutama di Jawa-Bali, adalah rendahnya cadangan listrik. Itu akibat pertumbuhan konsumsi listrik jauh melampaui peningkatan kapasitas produksi. Pembangkit pun banyak yang uzur, bahkan ada yang sudah 23 tahun umurnya. Persoalan bertambah pelik dengan kenaikan harga minyak yang luar biasa belakangan ini.
Naiknya harga minyak dunia menyeret harga batu bara sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik. Bahkan kenaikan harga arang hitam itu jauh lebih pesat ketimbang minyak mentah. Harga batu bara sekarang sudah empat kali lipat lebih tinggi dibanding awal tahun ini. Ongkos produksi listrik pun ikut melompat ke atas.
Akibat kenaikan harga minyak saja keuangan PLN sudah tekor Rp 65 triliun. Jika faktor harga batu bara dimasukkan, mengutip keterangan seorang direkturnya, defisit PLN diperkirakan mencapai Rp 93 triliun. Defisit ini akan ditambal dengan anggaran belanja negara dan masuk pos subsidi energi. Tahun ini pos tadi akan mencapai Rp 220 triliun, jauh di atas anggaran lain.
PLN tak akan mampu memecahkan masalah ini. Perusahaan itu tak bisa menentukan tarif sendiri. Besaran tarif ditentukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, harga energi untuk menggerakkan pembangkit diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam kondisi sekarang, sudah pasti keuangan pabrik setrum itu akan mengalami defisit dan jumlah tekor makin besar jika harga bahan bakarnya terus naik.
Pemerintah harus turun tangan. Sebagian subsidi listrik mesti ditanggung pemerintah. Ada pos yang bisa dimanfaatkan untuk menutup tambahan subsidi ini, yakni royalti batu bara. Dengan harga yang naik tajam, sudah tentu royalti batu bara yang diperoleh pemerintah juga meningkat.
PLN juga harus ikut menanggung sebagian subsidi. Tak ada cara selain meningkatkan efisiensi. Penghematan mesti lebih besar daripada target Rp 5 triliun yang ditetapkan tahun ini. Dengan begitu, PLN dapat menunjukkan perusahaan itu paling serius memikirkan program efisiensi.
Konsumen wajib ikut serta. Karena harga energi sudah terlalu mahal dan jumlahnya terbatas, pemakaian perlu diirit. Bila penghematan tak bisa dilakukan, jumlah pelanggan yang menikmati tarif bersubsidi perlu dikurangi. Jika dulu tarif subsidi dinikmati pelanggan kelas 6.600 kVA dan kelas lebih rendah, diusulkan kelak yang disubsidi hanya kelas 2.200 kVA dan di bawahnya.
Kenyamanan akan sedikit terganggu, tapi itu lebih baik daripada listrik mati sama sekali.
