Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Sumatera

PKS Calonkan Irwan Prayitno Jadi Gubernur Sumatera Barat
Jum'at, 25 Pebruari 2005 | 19:22 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Setelah mengumumkan bekas Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail sebagai calon wali kota Depok, Partai Keadilan Sejahtera akan mendeklarasikan pencalonan dua kadernya di DPR dalam pemilihan kepala daerah langsung. Keduanya adalah Irwan Prayitno dan Habib Abu Bakar Al Habsy, yang masing dijagokan sebagai calon gubernur Sumatera Barat dan calon wakil wakil gubernur Kalimantan Selatan.

"Keduanya menjadi pemenang dalam pemilu raya PKS di daerahnya masing-masing dan DPP sudah menyetujuinya dan tinggal menunggu deklarasinya," kata Pejabat Presiden
PKS Tifatul Sembiring kepada wartawan di Solo, Jumat (25/2).

Menurut Titatul, di dua tempat itu PKS akan melakukan koalisi karena jumlah kursi DPRD yang dimiliki kurang dari 15 persen. Tifatul tidak menyebutkan dengan siapa Irwan akan dipasangkan, namun yang pasti Al Habsy akan menjadi orang kedua dari calon PAN, Ismet, bekas sekretaris daerah setempat. "Yang masih dalam proses di antaranya adalah di Surabaya, menunggu kesediaan Bambang DH untuk menandatangai kontrak politik dengan PKS," ujarnya.

Khusus untuk pemilihan kepala daerah langsung, PKS telah mengeluarkan pedoman internal serta membentuk tim dari tingkat pusat, wilayah, hingga daerah. Dia mengatakan, di daerah yang memiliki kursi DPRD lebih dari 15 persen, PKS akan mengajukan sendiri calon kepala daerah, sedangkan di daerah yang jumlah kursinya kurang dari 15 persen harus melakukan koalisi.

Tifatul mengaku tidak ingat daerah yang memiliki peluang bagi PKS memenangkan pemilihan kepala daerah langsung. Namun, ia mengatakan PKS menjadi partai pemenang pemilu legislatif di beberapa daerah di Sumatera, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

"Koalisi yang dilakukan bukan kepada partai tetapi dengan melihat figur yang dicalonkan,” kata dia. Ada tiga kriteria utama bagi PKS terhadap figur yang bisa diterima dalam koalisi, yakni visi calon dalam membangun daerahnya, kompetensi dan skill calon, serta komunikasi dengan masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut, mulai Jumat (25/2), pengurus dewan pimpinan daerah dan wilayah PKS di 12 provinsi yang termasuk dalam Wilayah Dakwah III melakukan konsolidasi di Hotel Quality Solo. Mereka membicarakan strategi untuk memenangi pemilihan yang mulai Juni mendatang. (Imron Rosyid)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Yogie SM memperlihatkan cincinnya pada acara pelantikan Gubernur Jawa Barat, R Nuriana di Gedung Merdeka, Bandung, 1993. [TEMPO/ Ida Farida; 16D/319/1993; 20020731]. Gubernur baru NTB Drs H. L. Serinata dan Wakil Gubernur Drs. H.B. Thamrin Rayes mengucapkan sumpah janji saat dilantik  Mendagri Hari Sabarno di DPRD NTB, Senin 1/9/2003. Mereka terpilih untuk periode 2003-2008 mengantikan Gubernur lama Drs. H. Harun Alrsayid dan wakilnya H. Syahdan SH, SP, MBA, MM
[TEMPO/Taufik Subarkah; Digital Image; 20030901]
Yogie SM
Gubernur NTB
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Pilkada Depok, PKS Jajaki Koalisi dengan Partai Lain
PKS NTB Calonkan Birokrat di Jakarta Ikut Pilkada
Pilkada di Aceh Ditunda
PDIP Umumkan Tiga Bakal Calon Bupati Ogan Komering Ulu
Biaya Pilkada di Bandung Rp 10 Ribu Setiap Pemilih
Pendaftaran Calon Wali Kota Depok Dibuka Akhir April
PKS Umumkan Tiga Bakal Calon Wakil Wali Kota Depok
Depdagri Berharap Dana Pilkada Cair Medio Maret
Solo Rampingkan Jumlah TPS
Golkar Incar Tujuh Kursi Kepala Daerah di Jawa Tengah
> selengkapnya...


Referensi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
> selengkapnya...

Website

Komisi Pemilihan Umum
Departemen Dalam Negeri
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< February,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data