Nusa

Ribuan Pekerja Industri Galangan Kapal dan Elektronik Tolak Upah Minimum
Selasa, 18 Januari 2005 | 18:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribuan pekerja yang tergabung dalam Forum Pekerja Galangan Kapal dan Industri Elektronik kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum Kota Batam. Ribuan pekerja itu mendatangi kantor Gubernur Kepulauan Riau di Sekupang, Batam kemarin.

Para pekerja menilai, keputusan penetapan upah di Batam sebesar Rp 635 ribu merupakan keputusan yang tidak memikirkan nasib pekerja, karena dengan upah sebesar itu, kehidupan di era reformasi ini makin sulit.

Berbeda dengan tuntutan sebelumnya, kali ini ada tiga poin yang menjadi sorotan. Pertama, soal upah minimum kota yang terlalu jauh bedanya dengan kebutuhan hidup minimum yang mencapai Rp 728 ribu.

Kedua, berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di Batam, karena naiknya harga di Batam ini sangat merugikan pekerja. “Harga kebutuhan pokok naik terus, sementara upah tetap kecil,” kata Hasmul Abdi Siagian, koordinator aksi demo di Batam hari ini.

Ketiga, berkaitan dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja Batam yang terkesan berpihak kepada pengusaha.

Hasmul menilai, kesepakatan upah minimum kota Batam yang disetujui tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja) itu tidak mengakomodir pekerja secara menyeluruh.

Para pekerja yang melakukan demo kemarin akhirnya diizinkan bertemu dengan pejabat pemerintah daerah Kepulauan Riau, karena Gubernur pengiriman barang bantuan kemanusian. Hasil dari pertemuan tersebut memutuskan bahwa masalah ini akan dibicarakan dengan Gubernur.

Massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, melakukan aksi serupa

Ketika dimintai konfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Firma Marpaung tidak bersedia memberikan penjelasan soal penetapan upah tersebut. Padahal, Dinas Tenaga Kerja Batam terlibat dalam keputusan penentuan upah Batam sebesar Rp 635 ribu itu.

Begitu pula Asosiasi Pengusaha Indonesia Batam tidak bisa dimintai konfirmasinya, karena hampir semua mematikan telepon selulernya. Abdullah Gose, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang biasanya memberikan sanggahan, kali ini juga tidak mengaktifkan teleponnya.

Rumbadi Dalle - Tempo