Padang

DPRD Sumatra Barat Panggil Pimpinan PLN
Jum'at, 23 Juli 2004 | 18:07 WIB

TEMPO Interaktif, Padang: Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatra Barat akhirnya memanggil pimpinan PLN (Perusahaan Listrik Negara) Wilayah III Sumatra Barat untuk dengar pendapat berkaitan dengan krisis listrik di Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Dengar-pendapat itu juga dihadiri pejabat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat, Jumat (23/7).

Sejumlah anggota Komisi D mempertanyakan langkah-langkah yang diambil PLN untuk mengantisipasi krisis listrik di wilayah itu, serta antisipasinya untuk jangka panjang. Anggota Komisi D Syukriadi Syukur mempertanyakan komitmen PLN untuk melayani pelanggannya terutama sektor bisnis menengah kecil yang banyak terdapat di Sumatra Bara.

Menjawab pertanyaan Komisi D, Kepala PLN (Persero) Wilayah III Sumatra Barat Syofyan Amin menjelaskan,
saat ini beban puncak listrik di wilayah Sumatra Barat, Riau, dan Jambi adalah 520 Mega Watt (MW), sementara kemampuan daya juga sama yaitu 520 MW. Krisis listrik di Sumbar, Riau Jambi terjadi karena turunnya debit air danau dan waduk di tiga pembangkit, yaitu PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, dan PLTA Koto Panjang yang terjadi akibat musim kemarau. Selain itu, juga karena rusaknya mesin PLTU Ombilin. "Kami memperkirakan musim kemarau mulai Agustus hingga awal Oktober, tetapi ternyata kemarau di luar perkiraan kami yaitu sudah mulai bulan Juni," katanya.

Syofyan menambahkan, sejak seminggu lalu listrik di tiga provinsi itu sudah normal kembali. Selain mesin PLTU Ombilin, ini juga karena ada suplai daya 100 MW dari Sumatra Bagian Selatan melalui sistem interkoneksi pada siang hari, sehingga pada siang hari ketiga PLTA dapat diistirahatkan untuk menghemat debit air. Sedangkan untuk meningkatkan debit air, PLN menggunakan jasa Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan modifikasi cuaca dengan hujan buatan di lokasi danau dan waduk walau hasilnya belum maksimal.

Syofyan mengatakan, sekitar September depan akan ada penambahan pembangkit baru yaitu Pembangkit Listrik
Tenaga Gas Alam di Sumatra Selatan sebesar 150 MW. Selain itu, PLN juga sedang menjajaki kemungkinan
kerjasama dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra Barat untuk mendirikan pembangkit
tenaga uap, di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Payakumbuh.

Terkait dengan akibat pemadaman listrik bergiliran lebih satu bulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Daerah Sumatra Barat berencana akan mengajukan gugatan class action terhadap PLN.Wakil Ketua YLKI Daerah Sumatra Barat Dahnil Aswad menjelaskan, lembaganya sedang mengumpulkan data tertulis keluhan konsumen kemudian segera mengajukan gugatan. Menurutnya, pengusaha konveksi di Kota Padang dan Kota Pariaman bahkan mengeluh rugi hingga 30-40 persen saat pemadaman.

Febrianti - Tempo News Room