Sumatera Barat

Sekda Kabupaten Mentawai Dituntut Lima Tahun Penjara
Rabu, 26 Mei 2004 | 16:48 WIB

TEMPO Interaktif, Padang:Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ridwan Siritubui dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan dengan uang pengganti Rp 3,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp 8,4 miliar dari sisa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002-2003 oleh Kejaksaan Negeri Padang di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (26/5).

Tiga pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai lainnya dalam kasus yang sama dituntut masing-masing lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Ketiga pejabat itu adalah Bendaharawan Rutin Sekda Rika Hasnita, Kepala Bagian Keuangan D. Lubis, dan bekas Bendaharawan Rutin Sekda Ardi.

Rika Hasnita dan D. Lubis masing-masing dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar, sementara Ardi tidak dituntut membayar uang pengganti karena ia menjabat hanya sampai Juni 2002.

Jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti, akan dipidana penjara selama dua tahun. Jaksa penuntut umum Teguh, Yusfar, dan Damanik juga menuntut agar keempat terdakwa langsung dimasukkan ke penjara.

Menurut jaksa, dana APBD 2002 Pemkab Mentawai dari mata anggaran Sekretariat Daerah yang berjumlah Rp 47,5 miliar, bersisa Rp 8,4 miliar lebih. Namun sisa dana yang seharusnya menjadi UUDP (uang untuk dipertanggungjawabkan) dan harus disetor ke kas pemerintah daerah paling lambat 10 Januari 2003 ternyata tidak disetor. Bahkan dana sisa ini juga tidak tercantum dalam APBD 2003. Padahal mestinya dana ini dimasukkan dalam saldo awal 2003.

Sisa dana ini kemudian digunakan untuk kepentingan terdakwa Sekda Ridwan Siritubui sebagai atasan langsung tiga terdakwa lainnya, di antaranya untuk operasional bupati, wakil bupati, dan sejumlah badan serta dinas di lingkungan Pemkab Mentawai. Jumlah dana yang belum dipertanggungjawabkan ini sebesar Rp 7,67 miliar.

Selain itu, ternyata dalam APBD 2003 juga terdapat dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kerugian negara membengkak menjadi Rp 8,4 miliar.

Dana yang diduga dikorupsi itu antara lain melalui kuitansi fiktif sebesar Rp 411,9 juta, masuk ke rekening pribadi terdakwa Ridwan Rp 75 juta, diterima langsung oleh terdakwa Ridwan Rp 132,5 juta, dan untuk pelolosan laporan pertanggungjawaban Bupati Mentawai Edison Saleleubaja 2002 sebesar Rp 140 juta pada anggota DPRD Mentawai. Bupati pernah ditolak DPRD Mentawai. Namun kemudian LPj ini diterima.

Persidangan berlangsung selama hampir tujuh bulan sejak 6 November 2003. Sebanyak 29 saksi dan tiga saksi ahli dihadirkan, di antaranya sejumlah pejabat tinggi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk Bupati Mentawai Edison Saleleubaja, Wakil Bupati Aztarmizi, dan sejumlah pejabat Mentawai lainnya.

Febrianti - Tempo News Room