Sumatera Utara

Jutaan Pemilih di Medan Terancam Tak Bisa Memilih
04 April 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Medan - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Utara Choking Susilo Sakeh memperkirakan 1- 1,5 juta warga Sumatera Utara terancam tak memilih karena belum mendapat kartu pemilih. Ini terjadi karena mereka tidak terdata dalam sensus kependudukan tahun 2003 lalu.

"Jumlah calon pemilih yang bakal tidak bisa ikut memilih dalm pemilu nanti tampaknya cukup banyak di Sumut. Berdasarkan berbagai laporan yang disampaikan beberapa LSM dan pemantau independen kepada Panwaslu Sumut, sebanyak 1-1,5 juta orang bakal tidak mempunyai kartu pemilih," kata Choking kepada TEMPO, Mingggu,4/4.

Mereka yang terancam bakal tidak ikut pemilu itu tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Sumut termasuk diantaranya mahasiswa dan pekerja di Sumut yang berasal dari provinsi lain. Panwaslu Sumut sudah membuat surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mencari solusi agar mereka yang terancam tidak ikut pemilu itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Panwaslu Sumut dalam suratnya Nomor 209/PANWASLUSU/2004 juga mendesak KPU Sumut agar meminta instansi pemerintah berwenang dan Polri mengusut tuntas penyebab banyaknya warga masyarakat calon pemilih di daerah itu yang terancam tidak ikut pemilu karena tidak mendapat kartu pemilih, termasuk adanya sejumlah kartu pemilih fiktif dan kartu pemilih ganda.

Choking menambahkan, jika masalah banyaknya warga masyarakat yang tidak mendapat kartu pemilih akibat ada unsur kesengajaan pada saat proses pendataan penduduk sebelumnya, KPU Sumut harus melaporkan temuan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, untuk selanjutnya dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 137 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. “Banyaknya warga tak mendapat kartu pemilih kami melihat ada unsur kesengajaan saat proses pendaftaran dan ada indikasi tidak sekedar kelalaian saja,”kata Choking tanpa menjelaskanlebih lanjut. Disebutkannya, jumlah calon pemilih yang bakal menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang sebanyak 7,8 juta orang lebih.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution, meminta dan mengimbau warga pemilih yang sudah terdata tapi belum mendapat kartu agar mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan atau (KPU kabupaten/kota.

"Warga yang belum menerima kartu pemilih itu bisa mendatangi PPS, PPK, atau KPU kabupaten/kota sebelum pelaksanaan Pemilu.Kalaupun kartu dimaksud tidak ada, petugas akan memberikan kartu pemilihan sementara atau formulir C-6 yang merupakan surat pemberitahuan pemilih. Formulir itu bisa dipakai ke TPS untuk memilih," kata Irham kepada TEMPO, Minggu,4/4.

Begitu pun, Irham menegaskan kalau warga yang mendapatkan kartu pemilih adalah yang sudah didata. Tetapi bagi yang belum didata tidak akan mendapatkan kartu tersebut.

"Bagi yang belum didata tidak dapat menggunakan suaranya dalam Pemilu 5 April. Tetapi diharapkan sudah akan terdata pada Pemilu Presiden nanti," kata Irham.

Bambang Soed - Tempo News Room