Banda Aceh

Swasta akan Dilibatkan Mengelola Seulawah Air
29 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam merencanakan akan melibatkan untuk perusahaan penerbangan swata untuk menghidupkan kembali perusahaan penerbangan milik daerah Seulawah NAD Air. Diharapkan, cara itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004.

Gubernur Aceh Abdullah Puteh mengatakan, sejak Seulawah NAD berhenti mengudara pada Maret tahun lalu,
pihaknya terus menjajaki kemungkinan untuk menghidupkan kembali perusahaan penerbangan itu. Saat ini, kata dia, ada tiga perusahaan swasta nasional dan asing yang sudah menyatakan minatnya untuk bekerjasama. "Jika ini disetujui DPRD, maka mudah-mudahan dalam waktu dekat Seulawah sudah dapat terbang kembali," kata Puteh usai rapat akhir pembahasan RAPBD Aceh tahun 2004, Kamis (29/1) di Banda Aceh .

Dari ketiga calon investor, kata Puteh, ada calon mitra yang meminta saham 50-70 persen. Puteh mengatakan, jika kerja sama dengan pihak asing dan swasta nasional terealiasi, pihak ketiga akan memodali sekaligus membayar utang-utang Seulawah NAD Air. Saat ini, kata dia, proses negosiasi dengan investor masih berlangsung. "Jika terealisasi Pemda Aceh akan tetap memiliki saham 35 hingga 45 persen di situ," kata dia.

Ditanya tentang besaran setoran modal untuk operasionalisasi kembali Seulawah NAD, Puteh mengaku belum punya angka pasti. "Kebutuhan dana sedang dihitung konsultan. Yang pasti jumlahnya milyaran rupiah," kata Puteh.

Seulawah Air diresmikan Presiden Megawati pada September 2002. Namun, Maret 2003 Seulawah berhenti terbang. Menurut Puteh, hal itu terjadi karena kekurangan modal. Pasalnya, awalnya, pemerintah mentargetkan modal dasar Rp 60 miliar hasil patungan Pemerintah Provinsi Aceh dengan perusahaan penerbangan Malaysia Transmile, PT Wawasan Sakti Informindo Nusa, dan PT Benzi Prima.

Belakangan, dua pemegang saham tidak menyetor dana secara penuh yakni PT Wawasansakti Informindo yang
menguasai 35 persen saham dan PT Benzi Prima sebesar 15 persen. Pemerintah Aceh sendiri sudah menghabiskan dana 10 milyar yang berasal dari APBD. "Semula, dalam pengoperasian Seulawah NAD Air kita ingin bermitra dengan perusahaan swasta dalam sharing yang berimbang. Namun, ternyata perusahaan tersebut tidak memenuhi janjinya sesuai perjanjian semula," kata Puteh.

Usulan pemerintah daerah disambut positif sejumlah pimpinan fraksi. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan
DPRD Aceh Zaini Djalil mengatakan, pihaknya menyambut positif rencana itu. Pasalnya, Seulawah NAD sudah
menghabiskan 10 miliar kas daerah yang belum dipertanggungjawabkan. Hal senada juga disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat setempat. Umumnya, mereka meminta dilakukan audit publik terhadap dana APBD 10 miliar yang sudah dihabiskan Seulawah NAD Air sebelum disuntik modal baru.

Yuswardi A. Suud - Tempo News Room