TEMPO Interaktif, Medan:Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta pihak Polda Sumut segera melakukan pengusutan terhadap pengaduan Presidium Dewan Mahasiswa USU tentang ijazah palsu Wakil Gubernur Sumut terpilih, Rudolf M Pardede.
“Agar permasalahannya menjadi jelas” kata Sigit Pramono Asri, Penasihat F-PPP DPRD Sumut dan Datumira Simanjuntak, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut, Sabtu (31/5).
Seperti diketahui, sebagian masyarakat Sumut merasa resah karena Wagub terpilih Sumut, Rudolf Pardede yang dipilih satu paket dengan Gubernur Mayjen (purn) T. Rizal Nurdin, tersangkut ijazah palsu. Tetapi, indikasi ijasah palsu tersebut diabaikan oleh Ketua Pemilihan Gubernur Sumut, Ahmad Azhari, dengan menyatakan masalah ijazah adalah masalah administrasi yang tak ada hubungannya dengan uji publik.
Menurut Sigit, dengan adanya pengaduan masyarakat, masalah ijazah palsu yang dituduhkan kepada Rudolf adalah delik aduan. "Sekarang tugas polisi untuk menindak-lanjutinya, tugas dewan sudah selesai, meskipun persoalan ini sudah diingatkan jauh sebelumnya," kata Sigit. Dia mengingatkan, pimpinan DPRD Sumut juga mengetahui adanya surat Mendagri tanggal 20 Mei lalu yang menilai bahwa dokumen calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, masih bermasalah dan belum lengkap. "Kita tidak bisa abaikan masalah ijazah. Jika terbukti ijazahnya palsu, berarti sudah melakukan penipuan,” kata Sigit.
Datumira Simanjutak juga mengatakan, jika hasil pemeriksaan polisi ijazah palsu tersebut terbukti, pemilihan harus diulang. “Berdasarkan tatib pasal 28, jika pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti, hasil pemilihan pasangan calon dinyatakan gugur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dan mereka tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang” kata Datumira.
Seperti diberitakan, Senin lalu (26/5) DPRD Sumut memilih pasangan T. Rizal Nurdin-Rudolf Pardede sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumut. Tetapi, hingga penutupan uji publik sejak hari Kamis lalu (29/5), pasangan Rizal- Rudolf dinilai tidak bermasalah dengan anggapan Panitia Pemilihan tidak menerima pengaduan terjadinya politik uang. Uji publik yang dilakukan selama tiga hari sejak Selasa (27/5) tidak digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Hanya ada empat masyarakat masuk, yaitu dari Presidium Dewan Mahasiswa USU, Forum Aliansi Mahasiswa Karya Peduli Sumut, DPD Mahasiswa Pancasila Medan dan Nusantara Corruption Watch.
Laporan Mahasiswa Pancasila Medan dan Presiden Dewan Mahasiswa USU tersebut menyebutkan tentang adanya penyimpangan ijasah Rudolf Pardede. Pengaduan tersebut ditujukan Panitia Pemilihan, Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Rudolf M Pardede tidak tercatat sebagai siswa SMUK BPK Penabur Sukabumi tahun l957-l960.
Kabag Informasi dan Protokol DRPD Sumut, ML. Tobing, mengatakan bahwa laporan yang diterima panitia tidak ada yang mencantumkan persoalan politik uang. "Artinya, tidak ada masalah dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur karena tidak ada pengaduan politik uang sesuai dengan tata tertib pemilihan," kata Tobing. Namun begitu, kata dia, masukan dari masyarakat ke DPRD Sumut akan dilanjutkan ke Panitia Pemilihan. “Panitia itu yang akan membahasnya,” katanya.(Bambang Soed-TNR)
