Sulawesi Tenggara

KPUD se-Sulawesi Tenggara Diduga Korupsi
Jum'at, 15 April 2005 | 12:51 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari:Kasus ditangkapnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W.Kusumah berimbas ke daerah. KPUD Watch Sulawesi Tenggara menduga para anggota KPU se-Sulawesi Tenggara korupsi. "Dari investigasi yang kami lakukan, total anggaran Pemilu legislatif dan presiden yang diduga telah dikorupsi oleh KPU se-Sulawesi Tenggara Rp 516 juta,"kata Koordinator KPUD Watch Sulawesi Tenggara LM. Taslim Suri dalam konferensi pers di Kendari, Jumat (15/4).

Jumlah di atas, menurut Taslim, baru hasil sementara. "Kami menduga nilainya jauh lebih besar,"ujarnya. Item yang dikorupsi antara lain, pembelian logistik Pemilu : bantalan tusuk dan paku coblos.

Ada keanehan dalam pembelian dua jenis logistik Pemilu
itu. Seluruh KPU di Sulawesi Tenggara menganggarkan dan
membeli kembali bantalan dan paku coblos pada saat
Pemilu presiden. Padahal, saat Pemilu legislatife
April 2004 lalu, kedua jenis logistik itu sudah
dibeli. "Ini artinya, selain diduga melakukan korupsi, KPU di Sulawesi Tenggara juga telah melakukan pemborosan uang negara,"ujarnya.

Contohnya, pada Pemilu legislatif 2004, anggaran yang dihabiskan KPU Kota Kendari untuk pembelian 2.016 bantalan dan paku coblos sebanyak Rp. 20,160 juta untuk 504 tempat pemungutan suara (TPS). Namun, pada Pemilu presiden, KPU Kota Kendari kembali menganggarkan pembelian bantalan dan paku coblos yang nilainya mencapai Rp 40,320 juta atau dua kali lipat lebih besar dari Pemilu legislatif. ""Dari bukti ini saja sudah sangat jelas kalau ada indikasi korupsi yang dilakukan KPU Kota Kendari,"kata Koordinator Advokasi KPUD Watch Sulawesi Tenggara, Hidayatullah.

Hal serupa juga terjadi di KPU Kolaka, Konawe, Buton, Konawe Selatan dan Kota Baubau. Melonjaknya jumlah anggaran untuk pembelian bantalan
dan paku coblos, menurut Koordinator Program dan Data
KPUD Watch Sulawesi Tenggara, La Ode Udin, lantaran
nilainya sudah dimark up.

Contohnya, untuk pembelian bantalan coblos, rata-rata KPU se-Sulawesi Tenggara dalam laporannya menyatakan membelinya dengan harga Rp 35 ribu perlembar. Padahal, saat KPUD Watch melakukan pengecekan harga di tempat pembelian bantalan coblos itu, harga per lembarnya hanya Rp 17 ribu. "Itu baru harga satuan. Tapi kalau membeli dalam jumlah banyak, harganya bisa turun sampai Rp 15 ribu,"kata Udin.

Nilai korupsi masing KUP Daerah berdasarkan hitungan KPUD Watch Sulawesi Tenggara. KPU Kota
Kendari Rp 54,7 juta, Kota Baubau Rp 27 juta, Kabupaten Muna Rp 79,5 juta, Kabupaten Konawe Rp 79,5 juta, Konawe Selatan Rp 68 juta, Kabupaten Buton yang juga membawahi
Kabupaten Wakatobi dan Bombana, Rp 113,8 juta sedangkan Kabupaten Kolaka yang juga membawahi Kabupaten Kolaka Utara, nilai korupsinya sebanyak Rp. 93 juta.

Dedy Kurniawan