Berita terkait selengkapnya Banten Tidak Persulit Pembentukan Kota Cipasera > Poling: Publik Bogor, Bekasi, Karawang dan Depok Setuju Provinsi Baru > UU Pemda Batasi Kesempatan Warga Menjabat Kepala Daerah > DPRD Kabupaten Tangerang Berjanji akan Sikapi Soal Cipasera > Pendekar Banten Tolak Pemekaran Wilayah > Jelang Pilkada, Depdagri Perioritaskan Penanganan Konflik Daerah Pemekaran > Tunjangan Badan Kehormatan Ditetapkan Rp 130-240 ribu > Sparator Jalan Raya Serpong Berbahaya Bagi Pengguna Jalan > Penyidikan Pencemaran Mengarah ke PT CNOOC > Pencemaran Teluk Jakarta Ancam Habibat Penyu > Rencana Pemekaran Sukabumi Menuai Perdebatan > Presiden Diduga Mengintervensi PPP > Ratusan Buruh Merusak Rumah Wali Kota Cirebon > Wakil Bupati Tangerang Minta Fatwa Soal Jabatan Kepala Desa > DPRD Minta Provinsi Banten Ambil Alih Situ Cipondoh > Konsep Megapolitan Percepat Pembangunan Bodetabek > Penderita Sakit Jiwa di Yogyakarta Makin Banyak > Kampung Betawi Srengseng Sawah Diusulkan Jadi Kelurahan Khusus > SKP Rekomendasikan Perdamaian di Papua > Terkait Larangan Merokok di Bandara, Banten Tuding DKI Caplok Wilayahnya > Tari Kethek Ogleng dan Jathilan Terancam Gulung Punah > Bupati Belum Setujui Pembentukan Kota Cipasera > Tokoh Masyarakat Betawi Tolak Pembentukan Kota Baru > Aparat dan Relawan Panik Mengubur Mayat > Relawan Bogor ke Aceh Carter Pesawat > Thames Bantu Alat Pengolahan Air di Aceh > Kabupaten Tangerang Minta Pembagian Hasil Pajak Diperbesar > Pagi ini Rumah Liar Bongkaran Akan Dibongkar > Empat Brimob Polda Metro Korban Tsunami > 77 Desa di Tangerang Akan Berubah Jadi Kelurahan > Mahasiswa Usulkan Calon Independen untuk Pilkada Langsung > Pungutan Daerah dan Birokrasi Hambatan Utama Industri Otomotif > Hamid Awaluddin Pesan Anggota DPRD Pahami Anggaran > Menteri Dalam Negeri Bahas Soal Otonomi di DPR > Warga Kolonodale Minta DPR Realisasikan Pemekaran > Pembentuk Kota Otonom Cipasera Perlu Kajian Mendalam > Margiono, Jadi Ketua Bakor Kota Cipasera > Keberadaan Irian Jaya Barat disahkan Mahkamah Konstitusi > Dua Menteri Tidak Hadir dalam Sidang Pemekaran Papua > Depdagri Bentuk 8 Regional Untuk Sosialisasi UU Pemda > Morowali Nyaris Rusuh > Unjuk Rasa Anti Militerisme di Papua > Persada, Menangkal Sekat Suku dan Etnis > Depdagri: Camat Ujung Tombak Bangsa > Depdagri Siapkan Piranti Hukum Pilkada Langsung > Gubernur dan Bupati Se-Sulbar Bahas Konflik Mamasa > Pemerintah Daerah Butuh Kebijakan Khusus > Obligasi Daerah Bisa Diterbitkan Tiga Tahun Lagi > Pemprov DIY Tak Tertarik Terbitkan Obligasi > Jatim Kecewa Dana Perimbangan Pusat-Daerah > Batas Wilayah Pemicu Konflik Antar Daerah > DPR Setuju RUU Provinsi Aceh Leuser Antara Dibahas > Riau dan Kaltim Sepakat Pertahankan Peningkatan DBH Migas > Bagir: MA Tak Berwenang Putuskan Pejabat Daerah Bersalah > Mendagri Tidak Melarang Ada Pesangon Anggota DPRD > DPRD Boyolali Mengabaikan Radiogram Mendagri > MK Tolak Permohonan Uji Materiil Bupati Kampar > Ratusan Masyarakat Pro Pemekaran Aceh Datangi MPR > DPRD Sumsel Setujui Pemekaran Kabupaten Baru > Apeksi Dukung Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung > DPRD Kaltim Setuju Pembentukan Kalimantan > Gubernur Papua Sesalkan Keluarnya Inpres Percepatan Pemekaran Papua > Ismeth Resmi Pejabat Gubernur Kepulauan Riau > Anggota DPD Minta Revisi UU Otda Ditunda > Mendagri Akan Resmikan Provinsi Kepri > Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sulsel Nyaris Bentrok > Kabupaten di Sungai Barito Ingin Bentuk Provinsi Barito Raya > PTUN Batalkan Keppres Pemekaran Papua > Kepulauan Riau Diresmikan Sebelum Pelantikan DPRD > DPR Setujui RUU Pembentukan Kabupaten dan Provinsi Baru > Tiga Penjabat Bupati di Maluku Dilantik > 7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru > DPRD Papua akan Bahas Masalah-Masalah Papua > Hak Uji UU Pemekaran Papua Diprioritaskan > Gus Dur tentang Pemekaran Papua: "Pemerintah Cari Penyakit" > MK Daftar Uji UU Pemekaran Papua > DPR Sahkan 24 Kabupaten Baru > Dana untuk Daerah Pemekaran masih Jadi Masalah > KPU Kesulitan Putuskan Jenis Pemilihan > DPRD Papua Akan Gelar Rapat Akbar > Pemekaran Tidak akan Pengaruhi Pemilu 2004 > Sebagian Besar Calon Kabupaten Baru Belum Siap > Revisi UU Pemekaran Wilayah Papua Tak Masuk Bahasan > Pemekaran Papua Bisa Batalkan Pemilu 2004 > Jenis Pengujian UU Pemekaran Dinilai Tidak Jelas > Komisi Pertahanan DPR Mendukung Pemekaran Irian Jaya Barat > Kunjungan DPR ke Manokwari Disambut Demonstrasi > Masyarakat Timika Akan Gugat Megawati > Perselisihan Antar Warga Pecah di Mamasa > Tim Administratif Provinsi Kepri Segera Dibentuk > Megawati Diminta Datang Ke Papua > Pemerintah Dan DPR Masih Beda Pendapat Soal Pemekaran Papua > Megawati Sayangkan Bentrok Soal Pemekaran Wilayah > Pemerintah Diminta Laksanakan UU Pembentukan Kepulauan Riau > Presiden Minta PP Majelis Rakyat Papua Disempurnakan > Anggota DPR: Papua Tidak Perlu Darurat Militer > DPRD Papua Minta Mahkamah Konstitusi Menguji UU Nomor 45 > Komnas HAM Batal Bahas Papua dengan Yudhoyono > Pelaku Pembantaian di Timika Belum Tertangkap > Mahasiswa Papua Long March Menolak Pemekaran >