Sulawesi Selatan

Makassar Bentuk Front Ganyang Malaysia
Sabtu, 05 Maret 2005 | 18:59 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar: Berbagai elemen masyarakat Makassar membentuk Front Ganyang Malaysia Makassar (Front GAM), Sabtu (5/3). Front ini menghimbau pemerintah Indonesia untuk melakukan konfrontasi tahap kedua terhadap pemerintah Malaysia.

Pembentukan Front GAM merupakan reaksi keras masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) menyikapi langkah Malaysia yang juga mengklaim kepulauan Ambalat sebagai wilayah teritorialnya. Pulau di perairan Selat Makassar itu disebut-sebut mengandung minyak.

Koordinator Front GAM, Das?ad Latief, menegaskan, klaim Malaysia atas kepulauan Ambalat sama saja telah menginjak-injak harga diri rakyat Indonesia. Menurutnya, Pulau Ligitan dan Sipadan merupakan contoh sikap sewenang-wenang pemerintah Malaysia sekaligus juga kelemahan pemerintah Indonesia. "Pemerintah sebaiknya memutuskan saja hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kita tak mau kasus Ligitan dan Sipadan terulang kembali karena kelemahan pemerintah," ujarnya

Front GAM langsung menempuh langkah konfrontasi terhadap Malaysia dengan membentuk posko untuk menjaring relawan yang siap bergabung dengan Front GAM. Nantinya, para relawan diharapkan bisa melakukan perlawanan secara fisik untuk mengganyang Malaysia.

Menurut Das'ad, para relawan yang diharapkan ikut bergabung terutama diharapkan dari kalangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pernah bekerja di Malaysia. Alasannya, para eks TKI tersebut akan lebih paham kondisi dan situasi Malaysia.

Seorang pensiunan anggota Brimob Polri, Ahmad Sujono, mengatakan siap memimpin para relawan menggayang Malaysia. "Saya siap memimpin relawan untuk membela negara Indonesia tercinta," tegas Ahmad.

Anggota DPRD Makassar dari Partai Bulan Bintang, yang hadir dalam deklarasi Front ini, Zulkifli Azis, menyatakan dukungannya terhadap gerakan ini. Menurutnya, pemerintah menarik saja Duta Besar Indonesia di Malaysia dan menghentikan hubungan diplomatik dengan Malaysia. "Kalau langkah diplomasi sudah tidak bisa, maka wajib hukumnya warga untuk membela negara," ujar Zulkifli.

Irmawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Presiden Soeharto