Banten

Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sebesar Rp 3,3 Miliar Dikritik
Kamis, 03 Pebruari 2005 | 12:57 WIB

TEMPO Interaktif, Banten: Sejumlah kalangan masyarakat di Banten mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk merevisi ulang anggaran kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Banten sebesar Rp 3,3 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2005.

"Jumlah dana itu sangat besar, dan belum saatnya diberikan saat kondisi Banten seperti sekerang ini," ujar Suhada, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Masalah Publik, Kamis (3/2). "Anggaran itu harus dipangkas untuk mengurangi defisit anggaran APBD yang cukup besar," tambahnya.

Dalam Rancangan APBD yang dilaporkan Gubernur Banten Djoko Munandar dianggarkan dana sebesar Rp 3,3 miliar untuk keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur. Secara rinci dana sebesar itu terbagi dalam gaji dan tunjangan untuk Gubernur dan Wagub sebesar Rp 199 juta per tahun atau Rp 16 juta per bulan.

Kemudian untuk tunjangan biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp 325 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan.

Keduanya juga mendapat anggaran pakaian dinas sebesar Rp 150 juta, serta biaya operasional sebesar Rp 1,2 miliar.

Selain itu juga ada biaya perjalanan Gubernur dan Wagub sebesar Rp 540 juta, kemudian Rp 147 juta dianggarkan untuk biaya perawatan tempat tinggal dan urusan rumah tangga. Masih ada Rp 80 juta per tahun untuk perabot kantor dan rumah tangga.

Terakhir, kedua pejabat ini juga disediakan dana Rp 641 juta untuk memanjakan setiap tamu yang datang ke mereka.

Suhada menilai, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Gubernur dan Wagub ini mencerminkan sikap tidak efesiennya seorang pejabat. Apalagi, kata dia, saat ini RAPBD Banten 2005 yang sebesar Rp 1,452 triliun mengalami defisit Rp 146,7 miliar.

Sejumlah ketua fraksi di DPRD Banten yang ditemui Tempo mengaku belum bisa menanggapi masalah tersebut. "Kalau melihat nilainya, anggaran itu sangat besar," kata Edi Muchlas, Ketua Fraksi Madani.

Sudirman, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera, mengatakan bahwa masalah penetapan nilai anggaran untuk gubernur ini akan dibahas dalam tingkat fraksi. "Besar memang, tapi itu kan belum final. Kami harus membahasnya dulu," katanya. "Tidak menutup kemungkinan bahwa anggaran untuk gubernur dan wagub ini dipangkas, sesuai bobot kebutuhan," tambahnya.

Menurut Sudirman, masih banyak sektor lain yang seharusnya mendapat porsi besar dalam pembiayaan APBD 2005 ini. Dari total RAPBD sebesar Rp 1,452 triliun, sektor pertanian hanya mendapatkan jatah sekitar 4,9 persen. Jumlah ini masih sangat minim untuk menggerakan perekonomian Banten.

faidil akbar