Nusa

PLN Kendari Rugi Rp 90 Miliar
Senin, 03 Januari 2005 | 17:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT PLN (persero) cabang Kendari sampai akhir Desember 2004 mengalami kerugian total Rp 90 miliar.

Menurut Kepala PLN cabang Kendari Munief Budiman, kerugian itu akibat membengkaknya biaya produksi seperti biaya pemeliharaan mesin, pembelian suku cadang, serta bahan bakar minyak solar yang setiap tahun terus mengalami kenaikan.

“Tingginya biaya produksi itu belum termasuk dengan biaya pemeliharaan mesin yang rata-rata telah berumur 10 tahun ke atas,” kata Munief kepada Tempo di Kendari kemarin.

Selain meningkatnya biaya produksi, menurut dia, tingginya beban subsidi yang harus ditanggung juga menjadi penyebab besarnya kerugian yang harus dialami perusahaan.

Menurut Munief, dari 115 ribu pelanggan PLN cabang Kendari yang meliputi Kabupaten Kolaka, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, pelanggan rumah tangga mencapai 93 persen atau mendominasi jumlah pelanggan PLN di wilayah ini. Sisanya, pelanggan dari kalangan industri sebanyak 0,09 persen, kelas bisnis 4 persen, serta kelompok sosial seperti rumah sakit dan sekolah 2 persen, serta pemerintah 1 persen.

Tingginya pemakaian listrik untuk kelas rumah tangga ini membuat beban subsidi yang harus dibayar PLN mencapai lebih dari 90 persen dari total subsidi yang harus dibayar.

“Nilai subsidi yang harus kami tutupi itu mencapai Rp 1.200 per kWh. Kalau mau ditotal dengan jumlah pelanggan rumah tangga, ya tinggal Anda kalikan sendiri,” katanya.

Sedangkan pemakaian bahan baker, untuk memproduksi listrik sebesar 1 kilowatthour (kWh), membutuhkan 0,27 sampai dengan 0,35 liter solar.

Akibat besarnya kerugian yang dialami PLN itu, kata Munief, perusahaan tidak bisa menjamin akan mampu memenuhi permintaan pemasangan listrik baru tahun ini. Kini tercatat, sudah ada 8.000 calon pelanggan di kawasan ini yang masuk dalam daftar tunggu.

Lain halnya bila mesin diesel pembangkit listrik yang belum lama ini dibeli Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan memliki kekuatan sebesar 4,5 megawatt sudah bisa beroperasi.

”Kalau mesin milik pemerintah daerah sudah bisa beroperasi, sedikitnya 2.000 permintaan pemasangan baru dapat kami layani,” katanya.

Dedy Kurniawan - Tempo