Sulawesi Tenggara

Penghentian Kegiatan Konsorsium AGG Diduga Lantaran Provokasi
Rabu, 01 Desember 2004 | 15:20 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari: Penghentian kegiatan bisnis sekitar 10 perusahaan mitra kerja Konsorsium Artha Graha Grup di Sulawesi Tenggara diduga kuat lantaran adanya pihak ketiga yang tak menyukai kehadiran mereka di daerah itu. Pihak ketiga itu lalu memprovokasi, memaksa kelompok bisnis tersebut meninggalkan Sulawesi Tenggara. "Saya memang sudah mendapat laporan soal dugaan adanya
provokator tersebut. Untuk sementara, kami masih
menyelidikinya," kata Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi kepada Tempo di Kendari, Rabu (1/12).

Menurut Ali Mazi, bila dugaan adanya provokator itu
memang benar, dirinya sangat menyesalkan karena hal
itu secara otomatis menjadi penghambat kemajuan
pembangunan di provinsi tersebut.

Gubernur mengatakan, bila nanti pihaknya berhasil
menemukan kelompok atau pihak yang melakukan provokasi
itu, selaku kepala daerah ia tak segan-segan mengambil
tindakan tegas. "Kalau pelaku provokasi itu merupakan orang dalam di pemerintahan, saya akan langsung memecatnya. Tapi kalau berasal dari luar jajaran birokrasi, saya akan melakukan upaya hukum," ujar gubernur.

Menyangkut polemik antara pihak Konsorsium AGG dan
Pemerintah Kota Kendari, kata gubernur, dalam waktu
dekat dirinya akan memanggil Walikota Kendari Masyhur
Masie Abunawas untuk mengklarifikasikan hal tersebut.
Khususnya mencari tahu akar penyebab Konsorsium AGG
menghentikan seluruh kegiatan bisnisnya di Sulawesi
Tenggara. Menurut Ali Mazi, klarifikasi ke walikota diperlukan, karena secara operasional, penanggungjawab wilayah tempat perusahaan tersebut beroperasi adalah walikota.

Bila hasil penyelidikan dan klarifikasi dengan pihak Pemerintah Kota Kendari membuktikan kesalahan ada pada pihak konsorsium AGG, pihaknya juga tidak segan menindak.
Hanya saja, ketika didesak, gubernur tak bersedia
merinci tindakan yang akan dijatuhkan kepada AGG.

Menurut gubernur, bila benar Konsorsium AGG
menghentikan dan menarik seluruh investasinya di
daerah itu, merupakan sebuah kerugian besar bagi
pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara. "Anda perlu tahu, saat saya pertama kali menjabat gubernur bulan Januari 2003 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tenggara hanya Rp 47 miliar. Akhir tahun 2003 naik menjadi Rp 100 miliar dan tahun ini meningkat menjadi Rp 130 miliar. Artinya, kehadiran investasi AGG telah memberikan sumbangan pemasukan ke kas daerah ini," kata gubernur.

Terkait dugaan adanya pihak ketiga yang memprovokasi
sehingga Konsorsium AGG untuk menarik seluruh investasinya, Koordinator Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran Simpul Jaringan (Fitra Sijar)
Sulawesi Tenggara, Laode Udin mengatakan, meski tak
secara langsung berpengaruh tetapi isu itu sebenarnya
sangat menguntungkan AGG.

Menurut Udin, pihak AGG bisa menuai simpatik atau
dukungan luas dari masyarakat Sulawesi Tenggara dengan
adanya isu provokator itu. "Apalagi sekarang seluruh
media memberitakan bahwa penghentian kegiatan bisnis
itu karena sikap Pemerintah Kota Kendari yang tak bisa
memberikan jaminan berinvestasi kepada AGG," kata
Udin.

Udin mengatakan, bila isu itu terus dikembangkan,
kehadiran Konsorsium AGG di Sulawesi Tenggara akan
mendapat legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat.

Meski demikian, Udin mengaku hingga saat ini pihaknya sangat tidak mempercayai Konsorsium AGG akan menghentikan seluruh kegiatan bisnisnya di Sulawesi Tenggara. "Secara logika saja sudah sulit dipercaya. Bagaimana mungkin sebuah kelompok usaha yang telah menanamkan modalnya sampai ratusan miliar secara tiba-tiba hendak menghentikan kegiatan bisnisnya. Ini tidak masuk akal," kata Udin.

Namun, Udin sendiri juga tak dapat menduga kira-kira
apa tujuan Konsorsium AGG menghentikan seluruh
kegiatan bisnisnya. "Kalau hanya karena sikap
Pemerintah Kota Kendari sebagaimana yang diberitakan
di media massa, saya tidak percaya," ujarnya.

Terkait penyelidikan yang dilakukan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Udin mengatakan,
pemerintah daerah sebenarnya tak perlu melakukan
langkah itu. Langkah terbaik yang harus diambil
pemerintah adalah membuka seluas-luasnya kontrol
publik atas seluruh kegiatan investasi termasuk bisnis
yang dikembangkan AGG di daerah itu.

Dedy Kurniawan - Tempo