Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Sulawesi Tenggara

Mantan Ketua DPRD Kota Kendari Jadi Terdakwa Kasus Korupsi
Selasa, 12 Oktober 2004 | 17:06 WIB

TEMPO Interaktif, Kendari: Mantan Ketua DPRD Kota Kendari yang kembali terpilih sebagai anggota dewan, Haeruddin Pondiu menjadi terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2003 sebesar Rp 1,9 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari yang
dipimpin Ketua Majelis Hakim Abbas Supamena, Selasa (13/10), Haeruddin Pondiu didampingi dua penasihat hukumnya, yaitu Baso Sumange dan Gazali. Sedangkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketuai Kasi Pidsus Kejari Kendari Ketut Winawa.

Dalam dakwaannya, JPU menyatakan terdakwa bersama 24 rekannya yang juga anggota DPRD Kota Kendari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah terlibat dalam perbuatan memperkaya diri sendiri dengan mengkorupsi dana APBD daerah itu senilai Rp. 1,9 miliar.

Modusnya adalah dengan menggelembungkan sejumlah pos
anggaran yang masuk dalam pos Sekretariat Dewan.
Selain itu, terdakwa bersama teman-temannya juga
dituduh telah melakukan perjalanan dinas fiktif ke
sejumlah daerah di luar Sulawesi Tenggara seperti ke
Jakarta dan Lombok.

Akibat perjalanan dinas fitkif, negara dirugikan
lebih dari Rp. 500 juta. Atas perbuatannya itu, tim
JPU mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Anti
Korupsi nomor 31 tahun 2000.

Dedy Kurniawan - Tempo


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Masa Penahanan Moch. Sahid Diperpanjang
Pengadilan Korupsi Siap Menerima Limpahan Kasus Korupsi
Bom Meledak di Depan Rumah Aktivis Anti Korupsi
Polisi Segera Limpahkan Kasus Mantan Ketua DPRD DKI ke Kejaksaan
Mantan Sekda Lampung Buron
Sekretaris DPRD Sulsel Tersangka Korupsi APBD
Ketua DPRD Jateng Diperiksa Kasus Anggaran Ganda
Mahasiswa Tuntut Kejati Banten Tahan Pelaku Korupsi Dana Perumanan
Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Mantan Sekretaris Daerah Lampung Buron
> selengkapnya...


Referensi

BADAN ANTIKORUPSI
Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh
UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
> selengkapnya...

Website

Komisi Ombudsman Nasional
Pendapat tentang Pemberantasan Korupsi
Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< October,2004>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data