Makassar

Koalisi Kebangsaan Sulawesi Selatan Akan Tetap Dipelihara
Sabtu, 25 September 2004 | 20:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekretaris Koalisi Kebangsaan Sulawesi Selatan (Sulsel), Arfandy Idris, mengatakan, tetap akan memelihara keberadaan Koalisi Kebangsaan, termasuk di antara anggota DPRD Sulsel. Partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Kebangsaan di daerah ini adalah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera.

Hal itu dikatakan Arfandy ketika dihubungi, Sabtu (25/9). Di DPRD Sulsel sendiri, katanya, kekuatan Koalisi Kebangsaan sebanyak 47 orang. Anggota koalisi terdiri Partai Golkar 33 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan 7 orang, dan Partai Damai Sejahtera satu orang.

Menurut Arfandy yang kembali terpilih sebagai angota DPRD Sulsel periode 2004-2009, Koalisi Kebangsaan menjadi penting sebagai sarana pemberdayaan demokratisasi. Salah satu tujuan koalisi, lanjutnya, sebagai chek and balance untuk mencermati semua tingkat pemerintahan. "Masyarakat menginginkan chek and balance. Koalisi kebangsaan akan menjadi penyeimbang. Oleh karena itu, kita akan terapkan di DPRD Sulsel," kata Arfandy.

Menurut Arfandy, tidak tepat mengkambinghitamkan Koalisi Kebangsaan hanya karena perolehan suara pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dalam pemilihan presiden kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sebab, terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi perolehan suara itu, bukan hanya faktor Koalisi.

"Walaupun ada beberapa yang tidak efektif, namun terlalu dini kalau Koalisi Kebangsaan tiba-tiba harus dibubarkan. Kalau menilai satu sisi saja (kekalahan Mega), itu tidak fair. Koalisi akan berjalan terus dan mengambil posisi sebagai chek and balance," jelas Arfandy. Apalagi, tambahnya, koalisi adalah keputusan partai, bukan keputusan pribadi Akbar Tandjung. Oleh karena itu, yang harus mempertanggungjawabkannya adalah partai, bukan Akbar sendiri.

Anggota DPRD Sulsel dari Partai Persatuan Pembangunan, Mariattang, berpendapat, Koalisi Kebangsaan tidak harus permanen untuk semua urusan. Artinya, kata dia, boleh jadi PPP bergabung dengan koalisi untuk urusan tertentu, tapi untuk urusan lain tidak. "Saya melihatnya ini (Koalisi Kebangsaan) sebagai koalisi taktis. Tidak semua kebijakan secara otomatis bergabung. Mungkin ada isu lain, kita tidak bergabung," katanya.

Mariattang mengakui, memang ada harapan koalisi diteruskan di tingkat parlemen. Namun, katanya, hingga Sabtu (25/9), belum ada pembahasan lebih lanjut. Ia sendiri menyatakan, masih akan melihat perkembangan dalam beberapa hari mendatang.

Irmawati - Tempo