Sulawesi Selatan

Penyelesaian Konflik di Mamasa Disepakati
Selasa, 03 Agustus 2004 | 20:59 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar: Pertemuan di Gubernuran Sulawesi Selatan untuk membahas penyelesaian komprehensif konflik di Kabupaten Polmas dan Mamasa, Selasa (3/8), akhirnya mencapai kesepakatan. Pertemuan yang dihadiri seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Polmas dan Mamasa serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kedua kabupaten itu, menghasilkan empat hal upaya penyelesaian konflik.

Pertama, kedua belah pihak bertikai harus membuka semua poros jalan pada jalur-jalur ekonomi di ketiga kecamatan (Aralle, Tabulahan, dan Mambie), mulai hari ini juga. Kedua, pemerintah dan DPRD Kabupaten Polmas dan Mamasa senantiasa terlibat secara proaktif dalam menjaga dan mengendalikan semua elemen yang ada pada kabupaten masing-masing. Ketiga, pemerintah Kabupaten Polmas dan Mamasa mempercayakan sepenuhnya kepada Tim Mediasi Center untuk bersama-sama dengan Tim Penetapan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) dan Tim Depdagri serta Tim Bersama Fasilitasi Penyelesaiaan Tapal Batas di wilayah Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi. Keempat, mempercayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian dan pihak keamanan lainnya untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindakan yang meresahkan dan merugikan masyarakat di ketiga kecamatan itu.

Menurut SM. Nongkang, anggota DPRD Polmas, sejak 27 Juli, terjadi penutupan jalan di wilayah itu, seperti di perbatasan Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dan di Kampung Pokko, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali. "Warga Aralle, Tabulahan dan Mambi sebenarnya juga terpecah belah. Dari 38 desa, 26 desa diantaranya tidak setuju bergabung dengan Mamasa, sementara 12 desa lainnya setuju bergabung dengan Mamasa," kata Nongkang.

Bupati Polmas, Ali Baal Masdar mengusulkan agar ketiga kecamatan yang menolak bergabung dengan Mamasa, diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Sebaiknya, Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi diserahkan ke Pemerintah Provinsi, agar pemerintahan di sana tetap bisa berjalan," kata Ali.

Saat ini, menurut Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspekstur Jenderal Saleh Saaf, pihaknya sudah menambah seratus personel Brimob lagi ke wilayah Mamasa. Sebelumnya, personel Brimob yang dikirimkan mencapai 250 orang.

Irmawati - Tempo News Room