Sulawesi Tenggara

KPUD Diduga Gelembungkan Suara Parpol Tertentu
27 April 2004

TEMPO Interaktif, Kendari:Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara diduga melakukan penggelembungan perolehan suara sejumlah parpol tertentu hasil pemilu tanggal 5 April 2004.

"Indikasi penggelembungan itu dapat terlihat dari beberapa sikap KPUD, terutama KPUD Kota Kendari, yang menolak melakukan perhitungan ulang, meski sudah didesak oleh 24 partai politik," kata Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara Suharman kepada Tempo News Room di Kendari, Selasa (27/4).

Menurut Suharman yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara, indikasi adanya kecurangan rekapitulasi perolehan suara parpol hasil Pemilu 2004 muncul kepermukaan setelah dalam rapat pleno KPUD Kota Kendari dan beberapa KPUD di daerah itu, tidak ada satupun parpol yang mau menandatangani berita acara perhitungan suara.

Suharman mengatakan kecurangan pemilu terbanyak diduga dilakukan oleh oknum PPS di tingkat kelurahan, PPK di kecamatan, dan KPUD kota/kabupaten, terutama saat melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Hasil investigasi tim khusus bentukan PK Sejahtera Sulawesi Tenggara, kata Suharman, menemukan beberapa bukti adanya kecurangan pelaksanaan Pemilu 2004 yang dilakukan KPUD dan jajarannya di tingkat bawah yang mengakibatkan beberapa parpol sangat dirugikan.

"Ada parpol yang seharusnya memperoleh kursi di DPRD II, tetapi setelah perhitungan akhir tidak. Penyebabnya diduga karena adanya kecurangan yang dilakukan oknum anggota KPUD dan jajarannya di tingkat bawah, terutama dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara, sebab
perolehan suara beberapa parpol rata-rata menurun sampai 500 suara," ujarnya.

Suharman mengatakan, indikasi kecurangan itu sepertinya dianggap biasa-biasa saja dan terkesan sudah menjadi budaya sebab sampai saat ini belum ada keinginan dari beberapa KPUD untuk meluruskan masalahnya.

KPUD terkesan hanya mengejar target harus selesai pada waktu yang sudah ditetapkan, sehingga apapun hasilnya dipaksakan untuk disetujui. Padahal dapat saja perhitungan suara diulang dengan cara menunda waktu pelaporan dari tingkat PPK, PPS, maupun KPUD.

"Kalau KPU pusat menginginkan data akurat perhitungan suara, seharusnya menginstruksikan kepada KPUD kota/kabupaten melakukan perhitungan ulang di depan caleg, pimpinan partai, saksi dan pemantau," tambahnya.

Suharman mengatakan, tanpa ada upaya melakukan perhitungan ulang, dan menindak atau memberi sanksi pidana kepada seluruh oknum yang terlibat melakukan penggembungan suara, maka sulit untuk melakukan pemilihan presiden yang jujur dan adil.

"Kalau perhitungan suara pada pemilu legislatif tidak diluruskan, sulit berharap pemilu presiden akan mencapai hasil murni sesuai harapan masyarakat," tambahnya.

Pihak KPUD sendiri menyatakan tak peduli dengan segala tudingan itu. Mereka malah meminta pihak yang melakukan tudingan itu untuk membuktikannya di pengadilan. "Kalau mau protes silakan. Tapi lebih baik melalui jalur hukum. Tapi ingat, kalau tidak bisa membuktikan, kami akan menggugat balik," kata Ketua KPUD Kota Kendari Tumbo Saranani yang dikonfirmasi.

Dedy Kurniawan - Tempo News Room