Sulawesi Tenggara

DPRD Sulawesi Tenggara Temukan Beberapa Proyek Fiktif
06 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Kendari: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara menemukan sejumlah proyek yang ditengarai fiktif di beberapa kabupaten/kota yang di provinsi itu. Indikasi itu muncul karena pembiayaan proyek-proyek bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2003 dalam laporan realisasinya dinyatakan selesai 100 persen, tapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Temuan proyek yang diduga fiktif itu kami peroleh saat kunjungan kerja ke delapan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sejak awal Januari 2004,” kata anggota komisi C DPRD Sulawesi Tenggara Suharman kepada Tempo News Room di Kendari, Jumat (6/2).

Menurut Suharman, kunjungan kerja DPRD terkait dengan pembahasan RAPBD 2004 mendatang yang dijadualkan berlangsung pekan depan.

Anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, beberapa proyek fiktif yang ditemukan dewan, diantaranya proyek pembibitan okulasi durian dan rambutan di Kecamatan Mowewe Utara sebanyak 5.000 pohon dan dua paket proyek pengadaan kios sarana produksi (Saprodi) pertanian di Kecamatan Ladongi. Dua kecamatan itu masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

"Saat berkunjung ke lokasi proyek kami tak menemukan tanaman durian, rambutan dan kios Saprodi,” ujar Suharman yang kini juga terdaftar sebagai Caleg PKS untuk kursi DPR RI

Berdasarkan temuan tersebut, kata Suharman, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya instansi teknis yang menanganinya.

Selain ketiga proyek itu, dewan juga menemukan bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah-rumah ibadah seperti masjid dan gereja di kecamatan Ladongi, tidak sampai ke tangan masyarakat. Anehnya, dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Tenggara yang
disampaikan pada akhir 2003, semua dana yang diperuntukan bagi perbaikan sarana ibadah itu telah direalisasikan 100 persen. "Ini namanya manipulasi," katanya.

Namun yang paling parah kondisinya, kata Suharman adalah, proyek rehabilitasi jalan poros Raterate ­ Kabupaten Kolaka sepanjang 43 kilometer. Fakta di lapangan yang diperoleh dewan menyebutkan, kondisi fisik jalan di poros Raterate ­ Kolaka itu sangat parah dan membahayakan pengguna jalan. Padahal, poros tersebut masuk dalam jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Sesuai laporan yang diterima dewan, beban kerja pada proyek tersebut adalah pengaspalan jalan. Tapi, kenyataanya kontraktor hanya melakukan penggusuran (kating) gunung. Akibatnya, jika hujan datang jalur itu sangat sulit dilewati kendaraan karena sudah berubah menjadi kubangan lumpur.

Menurut Suharman, sepanjang poros Raterate ­ Kolaka itu, tidak semuanya harus direhabilitasi karena dari total 43 kilometer itu, kurang lebih setengahnya sudah beraspal hotmix. Jadi, kontraktor cukup mengerjakan sisanya sepanjang kurang lebih 20-an kilometer. “Itu artinya tiap satu kilometer jalan, dana rehabilitasinya mencapai sekitar Rp 2 miliar tapi
kenapa hasilnya sangat di luar dugaan,” kata Suharman.

Suharman memperkirakan, total anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai proyek-proyek tersebut mencapai kurang lebih Rp 43 miliar. Karena banyaknya ketidakberesan dalam pengerjaan proyek, DPRD menyesalkan pemerintah setempat tidak waspada dalam memilih kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Dedy Kurniawan - Tempo News Room