Papua

Unjuk Rasa Anti Militerisme di Papua
Sabtu, 30 Oktober 2004 | 01:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jayapura: Ribuan massa Front Rakyat Papua Anti Militerisme pimpinan Jefrison A. Pagawak Jumat (29/10) kembali melakukan demo. Kali ini, demo masyarakat dan gabungan mahasiswa dari daerah pegunungan tengah di Provinsi Papua diadakan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok II Jayapura, setelah sehari sebelumnya (Kamis, 28/10) di halaman Kantor DPRD Provinsi Papua, Jayapura.

Pada pendemo, ingin bertemu dengan Gubernur
Provinsi Papua J. P. Solossa agar segera menurunkan
Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Elieser Renmaur dari
jabatannya. Sebab menurut Pangdam XVII/Trikora pada
pertemuan kemarin (Kamis, 28/10) di Gedung DPRD
Provinsi Papua dengan kami, Bupatilah yang meminta
pihak TNI mendatangkan pasukannya di Kabupaten Puncak
Jaya. Sehingga adanya pasukan yang cukup banyak di
daerah tersebut menyebabkan timbul korban dari warga
sipil.

Permintaan ini dikatakan Pangdam XVII/Trikora
berdasarkan surat yang dia terima dari Bupati
Kabupaten Puncak Jaya yang telah disetujui DPRD
setempat. "Juga kami ingin agar kasus Mulia secepatnya
dituntaskan dengan membentuk tim independen
menyelidiki kasus tersebut,"kata Ketua Front Rakyat
Papua Anti Militerisme, Jefrison A. Pagawak.

Akibat lambatnya para Muspida Provinsi
Papua menemui para pendemo tersebut, membuat emosi
massa pendemo terlihat mulai memanas dan sedikit tak
terkendali. Akibatnya, terlihat puluhan aparat
keamanan dari kepolisian setempat yang membuat pagar
betis dipintu masuk kantor gubernur tersebut
berjaga-jaga dengan siaga penuh. Namun akhirnya, salah
satu dari mereka mencoba menenangkan rekan-rekannya.
Massa tenang kembali setelah Wakil Gubernur Provinsi Papua Constant Karma dan Ketua DPRD Provinsi Papua John Ibo menemui pendemo.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Muspida Papua ini sepakat
dengan para pendemo untuk membentuk tim independen,
guna menyelidiki kasus di Mulia yang menewaskan
beberapa warga sipil, yang salah satunya adalah
Pendeta Elisa Tabuni. Juga sepakat untuk
menindaklanjuti aspirasi pendemo soal tuntutan mereka
terhadap Bupati Kabupaten Puncak Jaya Elieser Renmaur
agar turun dari jabatannya.

Tapi dengan catatan, menurut kedua Muspida ini, mereka akan mempelajari dan melihat kembali surat permintaan pasukan yang dimaksudkan dari para pendemo tersebut.
"Untuk itu, kami rencanakan pada Selasa (2/11)
mendatang seluruh Muspida akan mengadakan pertemuan
guna membahas persoalan yang terjadi di Mulia,
Kabupaten Puncak Jaya,"kata Constant Karma dihadapan
para pendemo yang terlihat basah akibat diguyur hujan.

Setelah mendengar pernyataan kedua muspida tersebut,
terlihat pendemo kemudian berdoa dan akhirnya sepakat
dengan tenang kembali ke tempat mereka masing-masing.

Sehari sebelumnya (Kamis (28/10) pihak demonstran bertemu Pangdam XVII/Trikora,Mayjen Nurdin Zainal, di ruang rapat Kantor DPRD Provinsi Papua. Dari pertemuan yang berlangsung beberapa jam tersebut, telah disepakati dibentuk tim investigasi yang independen untuk mencari kebenaran dalam Kasus Mulia yang menewaskan beberapa warga sipil tersebut.

Pada Kamis (28/10) itu, massa pendemo yang datang
jumlahnya lebih besar dari sehari sebelumnya, Rabu
(27/10) lalu. Mereka tiba di Kantor DPRD Papua tepat
pukul 11:00 WIT dengan koordinator, Jefrison A.
Pagawak selaku Ketua Front Rakyat Papua Anti
Militerisme, dengan tertib. Di antara massa tersebut
juga ada salah seorang tokoh intelektual masyarakat
Pegunungan Tengah, Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Cunding Levi dan Lita Oetomo (Jayapura)