Papua

Roda Pemerintahan di Nabire Lumpuh
10 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Nabire:Aktivitas roda pemerintahan di kantor, badan, dan dinas pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Papua, kini lumpuh total, setelah serangkaian gempa yang menggucang Kota Nabire sejak Jumat (6/2) pekan lalu.

Bupati Nabire Drs Anselmus Petrus Youw yang dihubungi Tempo News Room dari Timika, Selasa (10/2), mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah itu karena beberapa gedung kantor pada dinas dan badan kini rusak parah akibat musibah gempa tersebut.

“Untuk sementara aktivitas pelayanan pemerintah masih terhenti dan lumpuh total karena listrik di Nabire sejak gempa sudah tidak menyala lagi, bahkan laporan dan pihak PLN setempat bahwa mesin listrik mengalami rusak parah, di mana sebagian besar travo terbakar,” kata Youw. Kondisi ini, lanjutnya, membuat semua jaringan komunikasi dari dan ke kota Nabire pun putus.

Bupati Youw mengakui, pihaknya kini telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya PLN Jayapura, untuk segera memperbaiki jaringan listrik yang sudah padam dan rusak akibat gempa.

“Kantor-kantor terpaksa tidak bisa bekerja karena semua jaringan dan data komputer tidak dapat difungsikan akibat padamnya listrik,” katanya.

Bupati juga minta kepada Pemerintah Pusat maupun Propinsi Papua untuk memperhatikan pemasangan lampu listrik di daerahnya, karena banyak korban gempa yang ada di RS Nabire terpaksa mengalami kondisi yang kritis karena alat-alat medis yang digunakan untuk melayani korban banyak yang tidak dapat dipergunakan karena harus menggunakan tenaga listrik.

"Saya berharap pihak PLN dapat berupaya maksimal untuk memperbaiki listrik yang ada agar bisa menyala, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama pelayanan dan roda pemerintah bisa berjalan normal kembali," ujarnya.

Youw juga mengatakan, saat ini pihaknya tidak punya uang lagi untuk membenahi bangunan kantor dan rumah-rumh penduduk yang rusak, sehingga ia meminta uluran tangan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua.

"Kami benar-benar membutuhkan dukungan dana yang cukup besar untuk memperbaiki semua fasilitas umum pemerintah, baik kantor-kantor maupun rumah masyarakat yang kini sudah tidak layak untuk dihuni," katanya.

"Kami tidak sanggup untuk memperoleh dana tersebut, sehingga melalui para menteri yang telah mengunjungi masyarakat di Nabire benar-benar dapat memperjuangkannya di pusat," tambah AP Youw.

Sementara itu, proses belajar mengajar di 14 sekolah, baik SD, SLTP, maupun SLTA di Kota Nabire terpaksa harus diberhentikan setelah bangunan sekolah yang digunakan roboh.

Salah satu orang tua murid di Nabire, Agustina Douw mengatakan, dirinya merasa rugi karena anaknya terpaksa harus diliburkan, karena gedung sekolah mereka retak dan runtuh akibat gempa.

Dia berharap pemerintah daerah setempat harus mengambil langkah guna mengantisipasi kondisi pendidikan yang dialami murid-murid di daerah itu.

“Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, sehingga Pemda harus mencari solusi dengan mencari tempat lain untuk digunakan para murid dalam mengikuti pelajaran,” katanya.

Marselus Dou – Tempo News Room