Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Massa Menggeruduk KPUD Minta Pilkada Mataram Diulang
Sabtu, 02 Juli 2005 | 13:47 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram:Sedikitnya 500 orang yang menamakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Demokrasi mengepung kantor KPUD Mataram dikepung massa, Sabtu (2/7) siang. Mereka meminta dilakukan pilkada ulang, karena terjadi banyak kecurangan.

Massa sebanyak itu jauh dari perkiraan polisi yang
awalnya menerima informasi akan datang sebanyak 1500
orang dari pelbagai tempat di Mataram. Mereka sebagian
mengatasnamakan massa pendukung Ridwan-Willgo,
pasangan Bakri-Ari dan pasangan Joko-Prajendra, tiga
pasangan yang kalah.

Massa datang secara bergelombang. Polisi telah
mengansipasi dengan memblokir Jl. Panca Warga tempat
berkantornya KPUD Kota Mataram. Sebanyak 13 truk yang
mengangkut para pendemo dicegat polisi dan tidak
diperbolehkan melintas di jalan. Akhirnya massa
pendemo jalan kaki sepanjang 300 meter untuk menuju
kantor KPUD Mataram.

Tampak polisi memperketat penjagaan. Water cannon parkir di depan kantor KPUD Mataram. Satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob dan Dalmas Polres Mataram dan Polda NTB memblokir kantor KPUD. Bahkan polisi yang menggelar pagar betis melengkapi dengan gas air mata.

Penjagaan ketat ini mengantisipasi aksi massa kontra
pendukung Ruslan-Ahyar yang menang dalam pilkada pada
Senin (27/6) lalu. "Kami tidak ambil resiko,"kata
Kepala Polres Mataram Ajun Komisaris Besar Ismail Bafadal, yang langsung terjun mengamankan
lokasi.

Menurut Taufik, salah satu koordinator aksi massa,
banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada.
Misalnya, banyak kartu pemilih siluman. Seperti, anak
SMP diberi hak mencoblos, orang meninggal juga diberi
kartu pemilih. Itu belum termasuk 16 ribu kartu pemilih
yang ternyata tidak jelas. "Kami menuntut hak agar
pilkada diulang,"katanya.

Para pendemo itu juga menyebut, surat edaran dari KPU
tentang diperbolehkannya orang yang hanya punya KTP
bisa mencoblos. "Bagi saya itu jelas melanggar aturan.
Kami tuntut KPUD untuk menjelaskan ini,"ujatnya.
Setelah melakukan negosisasi selama kurang lebih 20
menit, perwakilan pendemo dengan anggota KPUD keluar
dari ruang kantor. Yudi salah seorang pendemo,
menyebut hasil pertemuan itu di antaranya bahwa KPUD
Mataram telah mengakui kesalahan.

Tak berapa lama, pihak Ketua KPUD Mataram, Mustiadi
Abhar datang menginformasikan hasil pertemuan. Dalam
penjelasannya, KPUD Mataram mengakui kesalahan.
"Memang ada penyimpangan pelaksanaan pilkada Kota
Mataram,"ujarnya, kontan mendapat sorakan massa.

Massa akhirnya bubar setelah ada penjelasan dari
pihak KPUD. Tapi, mereka akan melanjutkan aksi demo.
Tapi, tiga tim calon yang kalah dijadwalkan akan
melaporkan ke polisi. Menyusul adanya pengakuan dari
pihak KPUD bahwa pelaksanaan pilkada ada penyimpangan.
"Sudah kami konsep. Tinggal ada pertemuan antar-tiga
calon yang kalah,"ujar Rudi.

Sujatmiko

Dari Arsip Majalah TEMPO
Surat Pembaca | 11 April 2005
Putusan ini Harus Jadi Solusi | 28 Maret 2005
Tumpang Tindih Meja Pemilihan Kepala Daerah | 28 Maret 2005
Remang Lilin Pemilu Daerah | 28 Maret 2005
Rakyat Memilih, Pusat Mengatur? | 28 Maret 2005
Habis Manis, Jangan Dibuang | 14 Maret 2005
Mengirim Hasil Pemilu Lewat Pesan Pendek | 14 Maret 2005
Kartu Pemilu Baru, Korupsi Baru? | 14 Maret 2005
Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tidak Gampang | 28 Pebruari 2005
Bom Waktu Pilkada | 28 Pebruari 2005
>>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Yogie SM memperlihatkan cincinnya pada acara pelantikan Gubernur Jawa Barat, R Nuriana di Gedung Merdeka, Bandung, 1993. [TEMPO/ Ida Farida; 16D/319/1993; 20020731]. Gubernur baru NTB Drs H. L. Serinata dan Wakil Gubernur Drs. H.B. Thamrin Rayes mengucapkan sumpah janji saat dilantik  Mendagri Hari Sabarno di DPRD NTB, Senin 1/9/2003. Mereka terpilih untuk periode 2003-2008 mengantikan Gubernur lama Drs. H. Harun Alrsayid dan wakilnya H. Syahdan SH, SP, MBA, MM
[TEMPO/Taufik Subarkah; Digital Image; 20030901]
Yogie SM
Gubernur NTB
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Nur Mahmudi : Semua Kontrak Kerja Pemda Depok Akan Diaudit
Panwas : Pilkada Depok Cacat Hukum
Tak Puas Hasil Pilkada Massa Blokir Jalan
MA Keluarkan Surat Edaran Memeriksa Pilkada
Pendukung Taufikurrahman Mengeruduk Studio JTV
Calon PAN Menang di Lamongan
Warga Poso Antusias Ikuti Pemilihan
Penghitungan Suara di Tiga Kecamatan Depok Dihentikan
Partai Golkar Kuasai Pilkada Sumatera Utara
Pasca Pilkada Dompu Panas
> selengkapnya...


Referensi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
> selengkapnya...

Website

Komisi Pemilihan Umum
Departemen Dalam Negeri
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Venus Juara Wimbledon Kelima Kalinya
Pole Position Pertama Kovalainen
Pengendara Motor Tewas Akibat Jatuh Saat Boncengan Berlima
Jusuf Kalla Siap Suntik Dana Kampanye Jagonya di Jawa Timur
Cagub Jatim Tolak Kontrak Politik Penghapusan Sunat Perempuan

<< July,2005>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data