120 Desa Lombok Barat Belum Terima Dana Pembangunan
Selasa, 08 Maret 2005 | 17:50 WIB

TEMPO Interaktif, MATARAM :Sebanyak 120 desa di Lombok Barat belum menerima Dana Pembangunan Desa (DPD) selama tiga bulan, sejak Januari hingga Maret 2005. Selama itu pula, para kepala desa wilayah itu juga belum menerima honor. Akibatnya, program bulanan di Lombok Barat terhambat kegiatannya.

Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Kabupaten Lombok Barat mengajukan protes, ke Bupati Lombok Barat. "Jelas kami protes. Bagaimana desa mau menggelar kegiatan jika anggaran dari pemerintah daerah tidak dikucurkan," kata Ketua AKAD Lombok Barat di Mataram, Kamardi, Selasa (8/3).

Kamardi yang juga salah seorang kepala desa di kawasan Lombok bagian utara ini menduga keterlambatan dana pembangunan desa dan honor perangkat desa akan terus berkepanjangan hingga bulan berikutnya. Alasannya, karena hingga sekarang ini APBD tahun 2005 Kabupaten Lombok Barat belum diketok oleh DPRD setempat. "Jangan karena keterlambatan APBD lantas menjadi alasan klasik," ujarnya.

Untuk dana pembangunan masing-masing desa mendapat sebesar Rp 15 juta. Tiap kepala desa menerima honor sebesar Rp 300 ribu, sekretaris desa mendapat Rp 260 ribu, disusul perangkat desa lainnya rata-rata Rp 220 ribu per orang. Selain honor itu, kepala desa juga mendapat hak untuk mengelola tanah pecatu maksimal seluas satu hektare. Para perangkat desa sebagian besar berstatus honorer dan lainnya pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Menurut Kamardi, pihaknya akan menyurati Bupati Lombok Barat, Iskandar dan Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Takdir Mahdi. Ia akan meminta pemerintah secepatnya mengatasi masalah keuangan para kepala desa itu. Jika tidak ditanggapi, program-program desa melalui DPD akan terhenti. "Makanya kami berfikir, apakah perlu berutang dahulu ke kabupaten. Kami takut program desa terbengkalai," ujarnya.

Terlambatnya honor untuk perangkat desa beserta DPD ini, sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya, menyusul munculnya keributan di DPRD Lombok Barat akibat perebutan kursi pimpinan dewan. Hingga kini, DPRD Lombok Barat, belum menyelesaikan pembahasan soal APBD.

Sebelumnya, Lalu Takdir Hamdi, mengaku terlambatnya pembahasan APBD akan berdampak pada anggaran. Dia menyebutkan, keterlambatan itu setidaknya menjadi catatan Bupati Lombok Barat. Solusinya, apakah dana yang dikeluarkan untuk sementara menggunakan APBD tahun 2004. "Atau dengan cara lain," ujarnya beberapa waktu lalu.
Keterlambatan biaya pembangunan desa dan honor kepala desa ini telah dua kali terjadi selama dua tahun terakhir ini. l sujatmiko