Nusa Tenggara Barat

Ketua KPU Akui Banyak KPUD Meminta Penundaan Pilkada
Senin, 21 Pebruari 2005 | 13:47 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Syamsuddin mengakui adanya permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Alasan utamanya adalah masalah waktu yang terlalu singkat dan masalah dana.

"Macam-macam kesulitan daerah. Ada yang menunggu APBN, ada juga daerah tidak memiliki kemampuan membiayai," ujar Nazaruddin, seusai acara pelantikan Sekretaris KPU Nusa Tenggara Barat, Muhammad Nur, Senin (21/2).

Sebenarnya, kata Nazaruddin, pihaknya pernah mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dilakukan pada bulan September 2005. Penundaan ini diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan memiliki cukup waktu untuk persiapan. Tetapi, tambah ketua KPU ini, pemerintah berskukug akan melangsungkan pilkada pada Juni mendatang.

Nazaruddin memahami kesulitan yang harus dihadapi KPUD dalam pelaksanaan pilkada mendatang. KPUD hanya punya waktu kurang dari 120 hari atau empat bulan untuk mempersiapkan pemilihan. Padahal waktu yang nyaman untuk persiapan dalam perhitungan KPU adalah 180 hari atau enam bulan.

Kesulitan-kesulitan lainnya, kata Nazaruddin, belum adanya peraturan, tidak ada bimbingan terhadap KPU di daerah, dan belum dilakukannya pengangkatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemilihan setempat (PPS) yang juga perlu bimbingan.

Masalah logistik juga menjadi masalah besar. Selain itu, pemerintah juga belum melakukan pemutakhiran data penduduk. "Kalau yang dibuat KPU akhir 2003 lalu sudah ketinggalan 1,5 tahun. Perlu pemutakhiran untuk membuat data pemilih," katanya.

Belum lagi masalah masalah pembiayaan. Umumnya, kata Nazaruddin, pemerintah di daerah hanya menyediakan anggaran sekitar 10 persen dari kebutuhan. Padahal sampai saat ini, pemerintah hanya menjanjikan bantuan. Ini berarti bukan dana utama. Sehingga, menurut Nazaruddin, daerah tetap harus menanggulangi pembiyaan dengan APBD.

"Kalau tidak ada biaya cukup, jangan harap pilkada itu sukses," ucapnya.

Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Mahaly Fikri
menyatakan, di antara enam kabupaten dan kota se-Nusa
Tenggara Barat yang menyelenggarakan pilkada, hanya
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menyediakan
anggaran yang memadai sebesar Rp 4,22 miliar. Jumlah
itu untuk kebutuhan pemilihan yang melibatkan 56.000 pemilih.

Sementara kota Mataram yang pemilihnya lebih
dari 300.000 orang, dana yang dialokasikan dari APBD mereka hanya Rp 2,5 miliar. Padahal total biaya mencapai sekitar Rp 8,2 miliar. Supriyantho Khafid

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::