Nusa Tenggara Barat

Ribuan Anggota Pamswakarsa Datangi Kantor Gubernur NTB
Senin, 11 Oktober 2004 | 16:12 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram: Sedikitnya 2000 anggota Amphibi dan Elang Merah, yang merupakan organisasi pamswakarsa di Lombok, mendatangi Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Senin (11/10) siang.

Mereka menghujat kelompok masyarakat yang menentang pembangunan bandar udara internasional di Punujak, Kabupaten Lombok Tengah.

Para pendemo ini, datang dari pelbagai pelosok di
Pulau Lombok. Mereka datang dengan menggunakan
sedikitnya 60 truk, berikut baju pamswakarsa berwarna
jingga menyala.

Jumlah pendemo yang mendatangai kantor Gubernur NTB kali
lebih besar dari aksi demo sebelumnya. Kendaraan truk
dan puluhan mobil kecil itu datang beriringan hingga
kawasan di Jalan Selapangan, depan kantor Gubernur
NTB-jadi penuh sesak. Polisi akhirnya menutup total
ketika kendaaran mereka memenuhi badan jalan di jalan
utama Kota Mataram itu.

Begitu turun dari kendaraan, para anggota pamswakarsa
ini, langsung menyerbu depan ruang kantor Gubernur
NTB, Lalu Serinata. Sebanyak 10 orang perwakilan,
kemudian masuk menemui petugas protokol untuk bertemu
Lalu Serinata.

Tak berapa lama, Gubernur Lalu Serinata keluar dan menemui para anggota pamswakarsa tersebut.
Seorang anggota pamswakarsa kemudian menyodorkan
kertas berisi pernyataan sikap.

Di antaranya berisi, mendukung Gubernur NTB atas pembangunan bandar udara Penujak. Meminta Gubernur NTB mewaspadai provokator yang kerap menggoyang stabilitas daerah. "Siapa saja yang akan menggoyang kepemimpinan Lalu Serinata, akan berhadapan dengan Amphibi dan Elang Merah," tegas Sukismoyo, koordinator pamswakarsa ini.

Sementara itu, Lalu Serinata yang keluar menemui para
anggota pamswakarsa ini, meminta agar tidak anarkis.
Dia menyatakan ucapan terima kasih atas dukungan para
anggota Amphibi dan Elang Merah. "Saya terima kasih
itu," tegas gubernur yang berbicara tak lebih lima
menit ini.

Pro-kontra pembangunan bandar udara Penujak di Lombok
Tengah ini belakangan memang meruncing. Sejumlah
mahasiswa dan LSM juga organisasi petani yang berwadah
Serikat Tani (Serta) NTB, beberapa waktu lalu, juga
mendatangi kantor Gubernur NTB.

Mereka menyatakan penolakan terhadap pembangunan bandar udara Penujak. Alasannya, jika pembangunan bandara benar-benar diteruskan, akan berdampak pada petani. "Jelas berdampak terhadap petani penggarap di kawasan
bandara," tegas Wahidjan, Sekretaris Jenderal Serta
NTB.

Kawasan bandar udara Penujak berlokasi di Tana' Awu
Lombok Tengah. Kawasan itu tercatat seluas 800 hektare
lebih, yang kini sertifikatnya atas nama PT Angkasa
Pura, yang dibebaskan mulai tahumn 1995. Tanah seluas
itu dibebaskan ketika Gubernur NTB dijabat oleh
Warsito.

Namun, proses pembebasannya sempat berkepanjangan dan
mendatangkan masalah disana-sini. Akar masalahnya
karena nilai ganti ruginya senilai Rp 300 hingga Rp
500 ribu per hektarenya dan syarat dengan intimidasi.
"Masalah itulah yang menyebabkan para petani trauma
dan cenderung menolak," papar Wahidjan.

Namun, seteleh terbengkelai beberapa tahun, kini
pembangunan bandar udara Penujak mulai dilanjutkan
lagi. Bahkan kini, telah direstui oleh pemerintah
pusat, di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri
Keuangan, Menteri Kimpraswil, BUMN, dengan nilai
proyek sekitar Rp 7 triliun.

Sujatmiko - Tempo