Nasional

TNI Jamin Keselamatan Personil PBB di Timor Barat
Kamis, 13 Mei 2004 | 15:40 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang: Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI. Supiadin AS menegaskan institusi TNI akan menjamin keselamatan dan keamanan para personil PBB jika lembaga lembaga kemanusiaan internasional PBB berkeinginan untuk kembali beroperasi di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur. Penegasan ini disampaikan Mayjen Supiadin, menjawab pertanyaan Annete Lei Jenaar, anggota Tim UN Security Coordination (UNSECOORD) saat bertatap muka di Bandar Udara El Tari Kupang, Kamis (13/5).

Menurut Supiadin, situasi keamanan di wilayah perbatasan RI-Timor Leste khususnya dan Timor Barat umumnya sudah sangat kondusif. Sehingga apabila PBB ingin membantu para pengungsi Timtim maka pihaknya akan menjamin penuh keselamatan para pekerja asing. "Silakan kalau lembaga-lembaga kemanusiaan PBB mau
beroperasi kembali di Timor Barat. TNI akan memberikan jaminan keamanan penuh karena masalah pengungsi Timtim tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Supiadin menegaskan bahwa Pasukan Pengaman Perbatasan (Paspamtas) TNI yang ditempatkan di wilayah perbatasan kedua negara tidak akan ditarik, karena kehadiran mereka untuk menjaga keamanan dalam negeri dan bukan untuk mengancam kedaulatan negara tetangga. Karena itu, desakan Menlu Timor Leste Ramos Horta, agar TNI menarik pasukannya dari wilayah perbatasan dan diganti dengan polisi sipil tidak akan dipenuhi. "Seandainya PBB menarik pasukan UN Peace Keeping Force dari wilayah perbatasan maka TNI akan tetap ditempatkan diperbatasan untuk menjalankan fungsi pertahanan keamanan dan menjaga kedaulatan negara," katanya.

Sementara itu, Gubernur NTT Piet A. Tallo, mempersilakan Tim UNSECOORD untuk berdialog dengan masyarakat lokal maupun pengungsi Timtim untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi riil di lapangan sehubungan dengan adanya rencana dari PBB untuk mengoperasikan kembali lembaga-lembaga kemanusiaanya di Timor Barat. Jurubicara Pemerintah NTT Umbu Saga Anakaka yang dihubungi usai
menghadiri pertemuan dengan Tim UNSECOORD mengatakan bahwa kehadiran tim ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan di Timor barat. Hasil peninjauan akan dievaluasi dan diserahkan ke PBB untuk mengambil sikap berkaitan dengan pemberlakuan status Siaga V di Timor barat. "Tim juga menyampaikan bahwa PBB berkeinginan untuk kembali mengaktifkan lembaga-lembaga kemanusiaannya di Timor Barat," kata Anakaka.

Tim UNSECOORD akan berada di Timor Barat selama lima hari, yakni 13-17 Mei 2004. Mereka akan melihat langsung kondisi keamanan di perbatasan kedua negara dan berdialog dengan para Dandim, Kapolres dan Muspida di empat kabupaten di Timor Barat.

Sebagaimana diketahui, Penetepan Status Siaga V diberlakukan di Timor barat, melalui Resolusi DK PBB Nomor 1319 tanggal 8 September 2000 atau selang dua hari setelah tiga staf Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) tewas dibunuh oleh pengungsi Timtim di Atambua, Kabupaten Belu, 6 September 2000 lalu. Delegasi UNSECOORD yang akan mengevaluasi keamanan di Timor barat yakni, David Mackney (UNHCR), Annete Lei Jenaar, Graham Memburty (UNSECOORD), Savita Handle (UN Deputy Field Security Office) dan Martyn Ronberg (UN Deputy Field Security Office). Sebelumnya, DK PBB pernah mengirimkan tim untuk mengevaluasi keamanan di Timor barat pada 14 November 2000 lalu. Tim tersebut dipimpin Duta Besar Namibia untuk DK PBB, Martin Anjaba.

Jem's de Fortuna - Tempo News Room