Nusa Tenggara Timur

LSM: Ada Upaya Alihkan Kasus KKN Bupati Flores Timur
13 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Kupang:Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Provinsi Nusa Tenggara Timut, Ir. Sarah Leri Mbuik, menilai ada upaya terselubung dari aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, dengan kasus pembakaran gedung Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka dalam aksi massa tanggal 15 November 2003 lalu.

Padahal, menurutnya, aksi itu sebenarnya merupakan akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah persoalan hukum dan kebijakan bupati yang cenderung merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan Mbuik, saat ditemui di Kupang, Selasa (13/1) pagi. Menurutnya, pihak-pihak yang terkait sebenarnya harus menyelesaikan terlebih dahulu kasus dugaan KKN bupati, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga yang berlebihan terhadap aparat hukum di Flores Timur.

"Seluruh berkas kasus dugaan KKN bupati kan sudah ada. Tinggal saja proses hukumnya dilanjutkan. Kenyataannya, berbagi kasus yang diduga melibatkan bupati justru diabaikan dan lebih memfokuskan pada kasus pembakaran," katanya.

Oleh karena itu Mbuik mengusulkan supaya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT harus lebih proaktif dan menunjukkan independensinya untuk mengaudit kembali kasus-kasus KKN bupati. Hal ini karena fakta menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada titik terang kalau kasus pembelian kapal Andika Express senilai Rp 3,497 miliar tidak sesuai dengan akta pembelian dan harga jual saat itu.

"Karena faktanya lain sementara hasil audit jelas-jelas jauh dari objektivitas maka masyarakat merasa kecewa. Untuk itu, BPKP dan lembaga pengawasan keuangan lainnya mesti berbesar hari untuk melakukan terobosan-terobosan, paling tidak dengan mengaudit ulang, kemudian menunjukkan bukti-bukti bahwa ini loh kenyataan yang sebenarnya," katanya.

Sementara itu, tiga anggota Fraksi Golkar DPRD Flores Timur, termasuk Ketua Fraksi, Emanuel Sany De Ornay terpaksa menelan pil pahit karena dicoret dari daftar caleg karena dinilai berpihak pada bupati dan menjadi aktor utama dalam upaya menggagalkan rapat paripurna untuk melengserkan Felix Fernandez dari jabatan bupati tanggal 3 Januari lalu.

Namun, Ketua DPD II Partai Golkar Flores Timur, Viktor Rianghepat, dalam klarifikasinya mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mencoret tiga kader Golkar yang dinilai "bermain mata" dengan bupati itu.

"DPD Golkar tidak mencoret mereka. Kebetulan saja, nama mereka tidak diakomodir saat penjaringan di tingkat kecamatan, maka secara otomatis ketiganya tidak diakomodir," katanya. Menurutnya, tiga kader Golkar yang tidak diakomodir tersebut, yakni Emanuel Sany de Ornay
(Ketua FPG), Petrus Suban Krowin (Sekretaris FPG), dan Martinus de Rosari (Anggota FPG).

Kapolres Flores Timur AKBP Darto Juhardono, yang dihubungi terpisah, mengatakan bahwa saat ini kondisi di Larantuka cukup kondusif. Masyarakat melakukan aktivitas seperti biasanya dan para pegawai mulai ke kantor. Tidak ada tanda-tanda ada aksi massa, dan sendi-sendi ekonomi
mulai berfungsi.

Mengenai kehadiran 100 personel Brimob dari Polda NTT, Kapolres mengatakan bahwa dari 100 personel itu, 48 adalah bintara baru yang mendapat tugas di Flores Timur dan sisanya adalah siswa SPN yang melakukan tugas praktek.


Jem's de Fortuna - Tempo News Room