Maluku

Pangdam Pattimura Ancam Tembak Pengacau Pemilu
19 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Ambon: Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syarifudin Summah mengancam akan melakukan tembak di tempat bagi siapa saja yang ingin mengacaukan pelaksanaan pemilu di Provinsi Maluku. Tindakan tegas tersebut akan dilakukan apabila situasi Maluku kacau dan terjadi alih komando pengendalian (kodal) dari Polri ke TNI.

Demikian ditegaskan Pangdam Mayjen TNI Syarifudin Summah kepada wartawan usai pertemuan antara jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah Maluku dengan Muspida Kabupaten Buru, serta pimpinan partai politik peserta pemilu di Namlea, Ibukota Kabupaten Buru, Kamis (19/2). "Bila terjadi kekacauan saat Pemilu, maka alih Kodal akan dilakukan dari Polri kepada TNI. Dan dalam kondisi seperti itu, TNI akan melakukan tembak di tempat," kata mantan Kepala Staf Kodam Pattimura itu.

Pertemuan itu merupakan bagian dari serangkaian kunjungan kerja Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Pangdam, Kapolda, KPU dan Panwalu Maluku, ke kabupaten yang ada di daerah ini. Kunjungan ini untuk melihat langsung kesiapan pelaksanaan pemilu di kabupaten-kabupaten dalam wilayah Provinsi Maluku.

Menurut Syarifudn, pengamanan pemilu merupakan tanggung jawab Polri. Sedangkan TNI hanya membantu. Pengamanan pemilu nantinya akan dilakukan Hansip dan Polri. Bila terjadi kekacauan, Polri akan menurunkan Brimob dan Pasukan anti Huru Hara Polri. Namun, bila terjadi bentrokan massa, pengrusakan dan pembakaran serta situasi tidak dapat dikendalikan, Polri akan melakukan alih Kodal kepada TNI.

Pangdam menjelaskan, dalam situasi sepeti itu, TNI tidak lagi menggunakan PHH dan peluru hampa. TNI akan menggunakan peluru tajam dan menembak di tempat para pengacau. Untuk mem-back-up hal tersebut, tiga batalion pasukan TNI yang ada di Kodam Pattimura akan dikerahkan untuk pengamanan alih Kodal.

Wakil Kepala Polda Maluku Kombes Pol. Bambang Suedi mengatakan, Polri akan meningkatkan pengamanan di TPS-TPS yang diangap rawan. Untuk pengamanan ini, Polda Maluku akan mengerahkan sekitar 3.000 personel, ditambah unsur Hansip.

Bambang juga mengatakan, dalam distribusi logistik pemilu, Polda Maluku mendapat bantuan speedboat dari Mabes Polri. "Polri juga diminta untuk menarik semua hasil-hasil pemilu dari daerah-daerah yang sulit transportasinya," kata Bambang.

Mochtar Touwe - Tempo News Room