Kalimantan Tengah Pinjam 2 Heli Atasi Kebakaran Hutan
Minggu, 01 Juni 2008 | 11:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada 2008 ini kembali akan meminjam dua unit helikopeter multifungsi jenis Kamov dari Departemen Kehutanan. Dua heli itu akan digunakan untuk memadamkan api di dalam hutan.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kalimantan Tengah Moses Necodimus mengungkapkan, permintaan ini mendesak karena di wilayah Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Selain itu, pada 23 Mei lalu ditemukan 30 titik panas yang menyebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Meski titik panas itu telah padam akibat hujan. “Dua helikopter itu sangat membantu saat musim kemarau terutama memantau dan memadamkan kawasan gambut,” ujarnya di Palangkaraya, Minggu(1/6).

Berdasarkan informasi Badan Meterologi Geofisika Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, kata Moses, di wilayah Kalimantan Tengah akan mengalami kemarau panjang. Untuk itu perlu kesiapan dalam mengatisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Moses, wilayah Kalimantan Tengah pada 2007 sangat terbantu dengan dipinjaminya dua helikopter untuk membantu memantau dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan. ”Terbukti mampu menekan hingga 91 persen titik panas (hot spot), dengan perbandingan pada tahun 2006 terdapat 42.100 titik panas dan pada 2007 hanya sekitar 3.700 titik panas,” kata dia.

Moses menjelaskan, biaya operasional kedua helikopeter itu akan ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata dia, hanya menanggung biaya operasional posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang ada.

Diharapkan, dua helikopter itu adalah heli yang bisa mengangkut air dengan kapasitas 5 ribu liter dan bisa mengangkut 15 personel seperti pada 2007. Dana yang dianggarkan untuk mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan pada 2008 ini mencapai Rp 36,7 miliar. Dana itu berasal dari dana APBN sebesar Rp 15,2 miliar dan APBD Rp 21,5 miliar, yang terbagi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dinas dan badan.

“Sedangkan di kabupaten-kabupaten telah menganggarkan dana sekitar Rp 8,2 miliar. Yang sebagian besar dana untuk membantu para petani agar tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan,” kata Moses.

Karana W.W.