Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan Tolak Penunjukan Pengadaan Logistik Pilkada
Kamis, 21 April 2005 | 17:19 WIB

TEMPO Interaktif, Banjarmasin: Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menolak sistem penunjukan langsung untuk pengadaan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelum ada payung hukum dari presiden bagi daerah yang melaksanakan pemilihan pada Juni mendatang.

Ketua KPU Kalimantan Selatan, Syahrani Ambo Oga, kemarin, mengatakan bahwa kasus yang menimpa anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat Mulyana W. Kusumah membuat KPU daerah lebih berhati-hati. “Mendingan kita tunda untuk menunggu Kepres (Keputusan Presiden), ketimbang mengambil resiko besar,” ujarnya.

Buntutnya, persiapan pilkada terhambat, bahkan pelaksanaannya sendiri bisa ditunda. Menurut Ketua Kelompok Kerja KPU Kalsel, Muhammad Effendi, yang pasti, jadwal pemilihan pasangan calon gubernur dan tujuh bupati/walikota yang semula jatuh pada tanggal 8 Juni terpaksa ditunda. Namun sampai kapan penundaan ini dilakukan, belum ada kejelasan.

Muhammad Effendi juga mengatakan bahwa sebenarnya Departemen Dalam Negeri telah menjanjikan akan ada Keputusan Presiden yang mengatur tentang bolehnya KPUD yang melaksanakan pilkada bulan Juni 2005 untuk melakukan pengadaan logistik dalam bentuk penunjukan langsung.

Kalau Kepres itu turun dalam pekan ini, berarti KPUD Kalsel punya dasar hukum penunjukan langsung logistik. “Tapi kalau tidak turun di bulan April ini, kami jadi susah,” kata Effendi.

Khaidir R.

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::