Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nusa

DPRD Kalsel Kecam Naiknya Harga BBM
Selasa, 01 Maret 2005 | 19:56 WIB

TEMPO Interaktif, Banjarmasin: Kenaikan harga BBM sebesar 29 persen, dinilai anggota DPRD Kalsel berdampak
menyengsarakan rakyat kecil karena menyebabkan naiknya harga sembilan bahan pokok. "Kami
menolak kenaikan BBM, dan pemerintah harus membatalkan atau paling tidak menunda kenaikan
harga BBM, karena menyengsarakan rakyat kecil," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional
(PAN) DPRD Kalsel Jumadri Masrun, kepada Tempo, Selasa (1/3).

Wakil Ketua DPRD Kalsel Ma?wah Maskur menilai, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM
disaat-saat sekarang tidak tepat, apalagi dengan angka yang tinggi yakni 29 persen. "Rakyat-kan
kondisinya lagi memprihatinkan dalam masalah ekonomi. Kalau ditambah harga sembako naik,
kehidupan rakyat kecil makin berat," tutur tokoh PPP Kalsel. Ma?wah menandaskan, bahwa
tidak bisa dipungkiri kenaikan harga BBM membawa dampak terhadap harga jual kebutuhan
pokok dan sembako bagi masyarakat.

Hasbullah Nasar, seorang pengusaha yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan
real estate menjelaskan pemerintah terlalu gampang mengambil kebijakan menaikan harga BBM.
"Kalau SYB dan Yusuf Kala bisanya menaikan BBM. Saya pun bisa jadi presiden. Kalau hanya
mencari dana untuk APBN dengan menaikan harga BBM," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harusnya berpikir mencari dana dari non migas, untuk pendanaan APBN,
salah satu misalnya, menangkap para koruptor dan memburu pengusaha tidak kena pajak,
karena dugaan saya banyak pengusaha yang tidak terkena pajak. "Bukan malah menaikan harga
BBM yang memiliki dampak kepada masyarakat luas," katanya.

Khaidir R-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Nelayan tradisional Muara Angke membeli solar di pompa bensin/ SPBU 34-0134, Jakarta, 22 Mei 2001. [TEMPO/ Awaluddin R.; 32D/346/2001; 20010621]. Protes Forkot (forum kota) menolak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), telepon dan listrik dengan spanduk
Pompa Bensin
Protes Menolak Kenaikan BBM
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

DPRD Sulawesi Tenggara Tolak Kenaikan Harga BBM
Tarif Angkot dan Harga Sembako Naik
Ongkos Angkutan Umum Naik 50 Persen
Sopir Mogok dan Turunkan Penumpang
Minyak Tanah di Pandeglang Jadi Rp 1.500/Liter
Organda Buat Selebaran Kenaikan Tarif Angkutan
Pemerintah Tak Lagi Subsidi Minyak Bakar
Sopir Unjuk Rasa ke DPRD Palu
Angkot Mogok, Karyawan Terlantar di Jalan
Pengusaha Angkutan Di Tangerang akan Naikan Tarif 10-25 Persen
> selengkapnya...


Referensi

PP RI No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD
UU RI No.22 Thn.2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Website

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data