TEMPO Interaktif, Palangkaraya: Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), baik yang berada di Palangkaraya ataupun yang berada di kabupaten tidak mau dipindahkan ke delapan kabupaten pemekaran di Kalteng.
Akibatnya, hingga saat ini ada sekitar 100 jabatan struktural di kabupaten pemekaran di lingkungan di Dinas Perkebunan yang masih kosong akibat tidak adanya pegawai.
Kenyataan ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Halid Ardy saat dengar pendapat dengan Komisi B, DPRD kalteng, yang dipimpin oleh
Ketua Komisinya, Yusransyah, Senin (28/7).
Menurut Halid Ardy, hingga saat ini pihaknya sangat kesulitan untuk memindahkan sejumlah pegawainya pada Dinas Perkebunan di Kabupaten pemekaran. "Awalnya kita mengharapkan mereka mau secara sukarela pindah ke kabupaten pemekaran. Yang kami
prioritaskan adalah mereka yang berasal dari kabupaten setempat. Kenyataannya, hal itu sulit untuk dilakukan,” ujar Halid.
Alasan penolakan itu beragam. Menurut Halid, karena di tempat lama sudah memiliki rumah ataupun karena mereka berpendapat kurangnya fasilitas baik itu perumahan
atau transportasi di kabupaten baru nantinya. Hingga saat ini, lanjutnya, dari delapan kabupten pemekaran di Kalteng, ada empat kabupten yang bukan merupakan tempat
favorite untuk pindah, yakni, Seruyan, Lamandau, Sukamara dan Murung Raya.
Dari data yang dimiliki Dinas perkebunan lanjutnya, hingga saat ini untuk PNS yang mau dipindahkan pada Kabupaten pemekaran haya beberapa orang. "Kabupaten Seruyan, misalnya, hanya 2 orang,” ujarnya.
Ketua Komisi B Yusransyah menyatakan akan membawa persoalan ini pada rapat DPRD selanjutnya.
Karana WW-TNR
