Ratusan PNS Wonogiri Demo Bupatinya
Jum'at, 24 Juni 2005 | 14:43 WIB

TEMPO Interaktif, Wonogiri:Dua ratusan perangkat desa dan pegawai negeri sipil di Kabupaten Wonogiri, Jumat (24/6) menggelar unjuk rasa di Pendapa Kabupaten setempat. Mereka menolak sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Begug Purnomosidi karena dianggap politis.

Sebaliknya, Bupati menuding aksi para perangkat desa dan PNS tersebut ditunggangi oleh kepentingan menjelang pelaksanaan Rakercabsus PDI Perjuangan untuk memilih bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) September mendatang. "Kalau memprotes kebijakan mengapa menjelang masa jabatan saya berakhir, tidak dari dulu?"kata Bupati Begug seusai menerima para pengunjuk rasa.

Koordinator Perangkat Desa se Kabupaten Wonogiri,
Ketut Suparyono mengaku perangkat desa yang datang
merupakan perwakilan dari 294 desa yang ada di
kabupaten tersebut. Mereka menyodorkan delapan poin
sikap atas kebijakan bupati selama ini. Diantaranya
adalah penolakan terhadap bantuan koperasi RT karena
telah dipolitisir untuk kepentingan pribadi.

Mereka juga menolak program tilik desa yang telah lima tahun dilakukan oleh bupati. Karena karena kegiatan bupati yang mendatangi RT, RW dan desa kenyataannya aspirasi yang terserap tidak pernah direalisasikan."Kegiatan itu kami diberi dana Rp 1 juta, tetapi tidak
cukup dan kami harus nombok, selain itu karena
janji-janji yang dikemukakan dalam tilik desa,
pemerintahan desa justru yang menanggung beban,"kata Begug.

Demikian juga dengan alokasi APBD, tidak berdasarkan
prosedur seperti melalui mekanisme musyawarah pembangunan pedesaan. "Tetapi hanya berdasarkan kedekatan pada penguasa,"ujar Kepala Desa Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo.Suparyono.

Menurut Ketut, pernyataan sikap mereka itu
ditandatangani oleh 3.000 perangkat desa se Kabupaten
Wonogiri. Namun, ketika bupati menanyai para perangkat
desa yang melakukan unjuk rasa, ternyata sebagian dari
mereka tidak tahu menahu maksud tujuan mereka
mendatangi kantor bupati. Salah seorang perangkat desa
dari Giriwoyo mengaku hanya memenuhi perintah kepala
desanya untuk berangkat bersama-sama dengan rekan
lainnya ke Wonogiri kota. "Saya hanya memenuhi
undangan dari pak Kades yang mengajak ke sini,"
ujarnya.

Sementara itu, Gunawan Danang, koordinator PNS
mengajukan enam tuntutan kepada bupati, diantaranya
adalah menolak intervensi politik bupati kepada PNS
yang menjadikan PNS menjadi kader politik bupati. Menolak penempatan jabatan PNS di perusahaan daerah.
Gunawan yang sehari-hari menjadi pegawai di Dinas
Pendidikan Kecamatan Giriwoyo juga menuntut agar
bupati segera membayarkan tunjangan fungsional terhadap
tenaga kesehatan. Serta mempersamakan hak PNS antara
pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dengan PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Menanggapi tuntutan bawahanya tersebut, bupati justru
mengaku tidak paham dengan maksud mereka. Begug justru
merasa kasihan, karena sebenarnya bawahannya itu tidak
tahu apa-apa karena hanya diperintah oleh seseorang.
Begug menolak untuk menyebutkan orang yang
menggerakkan bawahannya untuk mendemo dirinya. Namun
dia berjanji tidak akan memberikan sanksi apapun meski
dipastikan seharian mereka tidak bekerja melayani
kepentingan masyarakat. "Mereka ini justru harus
disadarkan, kasihan rakyatnya,"katanya.

Imron Rosyid

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::