Jawa Barat

Kebocoran Dana Kompensasi BBM Bisa Mencapai 45 Persen
Jum'at, 01 April 2005 | 19:37 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Jika masih menggunakan mekanisme seperti Jaring Pengaman Sosial, penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpeluang besar menciptakan korupsi baru. "Besar korupsinya bisa mencapai 45 persen," ujar Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di Bandung Jumat (1/4).

Teten mengatakan, melihat pengalaman penyaluran dana
JPS tahun-tahun sebelumnya, sistem penyaluran lewat birokrasi sebaiknya diubah, tidak lagi dipakai untuk
penyaluran dana kompensasi. "Jika disalurkan lewat
birokrasi pendidikan, akan bocor di sekitar situ,"
katanya.

Kebocoran yang mungkin terjadi, katanya, bisa karena
salah alokasi, salah penyaluran, atau karena dialihkan
untuk kepentingan lain. Kecuali, tambahnya, jika pemerintah menunjuk dengan jelas sekolah mana yang
digratiskan dan dengan pengawasan yang dilakukan pada
tingkat kecamatan. Ini pun memudahkan masyarakat untuk
turut mengontrol penyimpangannya. "Sebab kita tidak
bisa mengandalkan pengawasan resmi dari pemerintah," > ujarnya.

Di tempat sama, Direktur Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), Dedi Hayadi mengatakan
tingkat kebocoran kompensasi BBM bisa mencapai 70 persen. "Yang sampai ke tangan siswa kurang dari 30 persen," katanya. Analisa ini, kata Dedi, berdasarkan pada penyaluran yang dilakukan pada 2001 dan 2002. "Apalagi walikota sekarang tidak punya komitmen serius untuk memberantas korupsi," tuturnya.

Selain itu, kata Dedi, pemerintah tidak memiliki skala
prioritas. "Misalnya, pemerintah bisa memberi bantuan
ke organisasi massa sekitar Rp 100 miliar. Kenapa ke
pendidikan tidak bisa," katanya.

Dedi juga menyoroti kinerja birokrat yang sering menyebabkan distorsi anggaran. Misalnya, kata Dedi, dari sekian proyek untuk pendidikan, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium birokratnya. "Rata-rata antara 40 sampai 50 persen," katanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kota
Bandung Edi Siswadi berjanji untuk menanggulanginya dengan cara melakukan reposisi birokrasi di kalangan Dinas Pendidikan Kota Bandung. "Walaupun saya memilih> dikecam berbagai pihak karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, masa bodoh, saya tidak peduli. Dipecat pun saya siap," ujarnya.

Rana Akbari Fitriawan/Fitri Yulianti

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Dimuat majalah TEMPO 20030119-012"> M Jusuf Kalla memberi keterangan pers Protes Kenaikan Harga BBM >>selengkapnya ::