Banten

Hakim PN Serang Bebaskan Terdakwa Korupsi
Rabu, 23 Maret 2005 | 16:34 WIB

TEMPO Interaktif, Serang: Mantan Sekretaris DPRD Banten, Tardian yang juga terdakwa kasus penyalagunaan dana APBD Banten Rp 14 miliar dibebaskan dari dakwaan jaksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang. Karena dinyatakan bebas, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengeluarkan terdakwa dari tahanan Rutan Serang.

"Dengan berbagai pertimbangan majelis hakim memutuskan terdakwa Tardian dibebaskan dari dakwaan jaksa," ujar Ismiyono, Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan dalam persidangan kasus korupsi Rp 14 miliar di PN Serang, Rabu (23/3).

Ketika didesak, Ismiyono tak mau menjelaskan alasan hakim membebaskan terdawka. "No comment, no comment. Sudah sangat jelas di persidangan tadi," katanya kepada wartawan sambil berlalu.

Setelah putusan, Kejati Banten, Rabu siang ini, mengeluarkan terdakwa dari tahanan negera. "Ya, mau apa lagi, ini sudah keputusan hakim," kata seorang petugas di Kejati.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjerat Tardian dengan dakwaan primer dan sekunder. Pasal yang dijeratkan, Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 65 KUHP. Jika terbukti bersalah, Tardian diancam hukuman seumur hidup dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Tardian dinyatakan terlibat dalam kasus penyalagunaan ABPB Banten sebesar Rp 14 miliar, Jumat 26 November 2004 lalu. Kejati Banten yang melakukan penyidikaan juga menahan terdakwa pada 1 Desember 2004.

Berdasarkan hasil penyidikan, Kejati telah menemukan bukti-bukti keterlibatan Tardian dalam penyaluran dana Rp 14 miliar kepada anggota DPRD Banten periode 2001-2004. Kejati juga telah menyita 139 barang bukti diantaranya 2 buah buku tabungan Simpeda BRI dan buku Tabungan Bank Jabar OK milik Tardian.

Dari kedua buku tabungan itu, terungkap uang dana perumahan Rp 10,5 miliar awalnya ditransfer ke rekening buku Tabungan Simpeda milik Tardian. Uang tersebut ditransfer dua kali, yaitu Rp 7,5 miliar diterima tanggal 16 April 2003 dan Rp 3 miliar ditransfer pada 28 April.

Sedangkan uang bantuan penunjang dewan Rp 3,5 miliar ditransfer melalui tabungan OK milik Tardian di Bank Jabar pada 11 Februari 2003. Dari Rp 3,5 miliar itu, Tardian bersama Tuti Sutiah Indra terdakwa lain yang masih ditahan kemudian membagi-bagikan kepada 28 anggota DPRD Banten yang tergabung dalam panitia anggaran DPRD Banten. Masing-masing Rp 100 juta per orang. Sedangkan sisanya Rp 700 juta masih tersimpan di rekening Tardian.

"Dari barang bukti yang kami sita terungkap juga dana senilai Rp 3,5 miliar untuk penunjang kegiatan dewan dikeluarkan sebelum Perda APBD 2003 ditetapkan. "Ini satu bukti pelanggaran yang dilakukan para Tardian," ujar kepala Kejati Banten, Kemas Yahyan Rahman.

Seharusnya, kata Kemas, dana itu disalurkan melalui rekening Sekwan bukan rekening pribadi Tardian. Kemas yang dihubungi melalui telepon menyesalkan putusan mejelis hakim yang membebaskan terdakwa tanpa alasan-alasan kuat.

Padahal,kata dia, sejak dimulainya penyidikan kasus ini, banyak ditemui keganjilan soal penyaluran dana perumahan dari ABPD yang kemudian ditransfer ke rekening pribadi Tardian.

Keganjilan diantaranya, dana Rp 700 juta sisa pembagian kepada para anggota dewan yang masih tersimpan di rekening Tardian telah dipotong lagi untuk membayar pajak penghasilan Rp 525 juta 23 November 2004. "Yang aneh, kenapa pajak penghasilan itu baru disetor tanggal 23 November. Sedangkan uang itu telah dibagi-bagikan pada Februari 2003. Ini sangat ganjil dan bukti keterliobatan Tardian dalam kasus ini," kata Kemas Yahya.

Faidil Akbar

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Tabrani Ismail di PN Jakpus Protes Anti Korupsi >>selengkapnya ::