Jawa Barat

Kabupaten Bandung Barat Disetujui DPRD
Rabu, 23 Maret 2005 | 12:21 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Sebentar lagi Bandung akan tambah luas. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk pemekaran Kabupaten Bandung. "(Persetujuan) ini merupakan rekomendasi dari dewan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri,"ujar Ketua DPRD Jawa Barat AM Ruslan.

Menurut Ruslan, paripurna ini sebagai bentuk respon
DPRD Jawa Barat terhadap keputusan DPRD Kabupaten
Bandung tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat
itu. "Paripurna ini juga sebagai bentuk dukungan dari
kami agar proses pembentukan Bandung Barat dapat terus
dilanjutkan,"katanya.

Dukungan itu, juga menyangkut bantuan pembiayaan untuk pelaksanaan masa pemerintahan transisi Kabupaten Bandung selama tiga tahun ke depan. "Selain itu dalam keputusan DPRD Kabupaten Bandung yang diberikan kepada kami, diputuskan Kecamatan Ngamprah sebagai calon ibukotanya,"ujar Ruslan.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat rencananya akan
mencakup tidak kurang dari 15 kecamatan yang
sebelumnya termasuk ke dalam pemerintahan Kabupaten
Bandung. Lima belas kecamatan itu adalah Kecamatan
Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Padalarang,
Batujajar, Cihampelas, Cililin, Sindangkerta,
Cipongkor, Gunung Halu, Rongga, Cipatat, Cipeundeuy,
dan Cikalong Wetan. Jika sudah direalisasikan, Bandung
Barat memiliki pemerintahan sendiri dengan Pendapatan
Asli Daerah diperkirakan mencapai Rp 50 miliar per
tahun.

Rencana pemekaran ini tidak sepenuhnya mendapat
dukungan. Ratusan warga yang mengaku berasal dari
Kecamatan Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua,
Ngamprah, dan Batujajar mendatangi gedung DPRD Jawa
Barat, Selasa (22/3) siang. Mereka mengaku keberatan
jika bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat.

Di depan anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, beberapa
perwakilan warga mengaku selama ini mereka lebih mudah
mengakses layanan publik dari Kota Cimahi. Selain itu,
kondisi geografis tempat mereka tinggal selama ini
lebih dekat dengan Kota Cimahi. Karena itu mereka
keberatan jika mereka harus bergabung dengan Kabupaten
Bandung Barat.

Sekretaris Komisi A Syaiful Huda mengatakan akan
melaporkan pengaduan warga ini kepada pimpinan dewan
untuk diteruskan ke Gubernur Jawa Barat. "Sebenarnya
kami sudah mengirimkan nota pada tanggal 27 Januari
lalu agar gubernur memfasilitasi pertemuan antara
Pemerintah Kota dan DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah
Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bandung,"ujar Huda.

Rana Akbari Fitriawan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Protes Menuntut Pemekaran Wilayah Nias Protes Menuntut Pemekaran Wilayah Nias >>selengkapnya ::