Banten

Pemkab Serang Potong Dana Bantuan Desa untuk Biayai Pilkada
Rabu, 16 Maret 2005 | 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Kabupaten Serang terpaksa memotong Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DP2D) Rp 4 juta per desa. Dana itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan penyelenggaraan pelaksanaan Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Serang, Rp 26 miliar, Juni mendatang. Saat ini Pemkab Serang hanya mampu menyediakan dana Rp 10 miliar.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Serang Dedi Kusumayadi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Serang semata-mata merupakan implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005, yang menyebutkan pelaksanaan Pilkada dibiayai dana APBD.

Menurut Dedi, penggunaan dana DP2D yang selama ini dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Serang. "Kalau melihat amanat undang-undang itu jelas tidak ada yang salah atau keliru karena toh DP2D juga adalah dana dari APBD Kabupaten Serang," katanya.

Dia mengatakan dana DP2D yang disalurkan ke tiap-tiap desa di Kabupaten Serang, setiap tahunnya Rp 20 juta per tahun, yang dicairkan dalam dua termin.

Kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada, kata Dedi, berdasarkan pengajuan dari KPU Kabupaten Serang sebesar Rp 26 miliar, tapi Pemkab Serang hanya mampu menyediakan sebesar Rp 10 miliar. "Sah-sah saja kan bila melihat sumber DP2D itu yang dikaitkan dengan amanat UU yang ada dan itu tidak perlu dipersoalkan. Toh digunakan untuk masyarakat juga," tegasnya.

Menurut Dedi, selain dana DP2D, Pemkab juga akan memotong dana Bantuan Pembangunan Wilayah Kecamatan (BPWK) Rp 30 dari Rp 100 juta yang diterima setiap kecamatan di Kabupaten Serang.

Sementara itu, Ketua Forum Silaturahmi Badan Perwakilan Desa (FSBPD) Kecamatan Kasemen, Tubagus Ahmad Khotib mengatakan tidak setuju rencana kebijakan Pemkab tersebut. Sebab, kata dia, langkah tersebut tidak berpihak kepada masyarakat bawah. "Tidak masuk akal itu, masa kami yang ada di desa lagi yang jadi korban, apa tidak ada alokasi dana lain yang digunakan. Selama ini dana yang diberikan Pemkab masuh jauh dari cukup," katanya.

Faidil Akbar

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::