Usul Pilraja Kasunanan Surakarta Sulit Diwujudkan
Minggu, 13 Maret 2005 | 18:32 WIB

TEMPO Interaktif, SOLO:Usul pemilihan raja secara langsung yang dikemukakan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif guna menyelesaikan kemelut di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendapatkan tanggapan yang beragam. Pada umumnya pemilihan raja yang dibarengkan dengan Pilkada tersebut diragukan bisa diwujudkan.

Beberapa kalangan juga meragukan pemilihan raja bisa diwujudkan. "Memangnya pemerintah tidak memiliki pekerjaan lain kok mengurus keraton begitu hebat. Biayanya darimana?" ujar Hasni Abdullah, pedagang di Pasar Klewer, Solo, Minggu (13/3).

Hasni mengakui keraton sebagai simbol kebudayaan masyarakat Jawa. Usul pemilihan raja secara langsung dikhawatirkan menghilangkan roh keraton yang sejak dulu dan di manapun bercorak aristrokrasi serta kepemilikannya bersifat turun temurun. "Lebih baik
pemerintah mengupayakan kedua kubu itu duduk satu meja, selama ini belum ada yang mampu mempertemukannya," kata dia.

Parwito, seorang pedagang kaki lima di Alun-Alun Utara Solo berpendapat senada.
Menurutnya, untuk menjadi raja seseorang harus memperoleh pulung (wahyu). "Wahyu itu kan tidak dipilih, justru wahyu yang memilih. Para calon raja zaman dulu selalu lelaku nepi (bertapa) mencari wahyu," ujarnya.

Namun, KRT. Wartodipuro, abdi dalem keraton yang memilih menyingkir selama konflik justru menerima usul itu. Hanya, pemilihan raja sangat tergantung pada 35 putra-putri PB XII yang kini menjadi dua kubu bertikai. "Legitimasi dan legalitas kultural bisa berubah sesuai perkembangan masyarakat. Kalau putra-putri PB XII setuju pemilihan raja, tidak ada bisa menolak. Wong mereka kan pewaris sahnya, hanya ketika menyangkut soal person yang kemudian menjadi masalah," kata dia. Ia mengusulkan, peserta pemilihan adalah kalangan istana, tidak perlu melibatkan masyakarat umum. imron rosyid