Jawa Madura

KPUD di Jawa Tengah Tak Sanggup Penuhi Ketentuan Pilkada
Minggu, 20 Pebruari 2005 | 14:59 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah menyatakan tidak sanggup melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Alasannya, ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 11 Februari itu tidak masuk akal karena sudah kadaluwarsa.

"Ketidaksanggupan kami justru karena kesalahan dari pembuat PP sendiri, bukan karena KPUD yang tidak mampu," ujar anggota KPU Kabupaten Boyolali Ribut Budi Waluyo,
Minggu (20/2).

Ribut menjelaskan, ketentuan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan adalah penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan Pilkada serta pembentukan panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam PP. Dia menyebutkan, dalam Pasal 3 ayat 3
disebutkan bahwa "penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD". Demikian juga dengan Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan "Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD".

Menurut dia, KPU telah menerima pemberitahuan dari DPRD setempat jauh-jauh hari sebelumnya. KPU Boyolali, misalnya, telah menerima pemberitahuan berakhirnya masa tugas bupati dari DPRD pada Januari lalu.

Hal seupa terjadi di Sukoharjo. DPRD setempat mengirimkan pemberitahuan kepada KPUD kalau Bupati Sukoharjo sudah tidak menjabat lagi pada 5 Februari lalu. "Kalau dihitung kan berarti tanggal 19 Februari lalu, tata cara dan jadwal waktu tahapan sudah harus ditetapkan. Ini kan jelas tidak mungkin wong kami baru terima PP-nya Sabtu (19/2) kemarin," ujar Ketua KPU Sukoharjo, Khomsun Nur Arief. (Imron Rosyid)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Pemerintah Siapkan Empat Program Penggunaan Dana Kompensasi45 Ulama Ultimatum Bandar Judi Tinggalkan CirebonDPRD Pecat Wakil Bupati BangkalanPola Sumbangan Pendidikan Jatim Jadi Model NasionalPersediaan Gula Jawa Tengah Tinggal untuk Dua BulanPemimpin Redaksi Jawa Pos Ikut Pilkada SurabayaBandung Raya Bentuk Korporat untuk Kelola SampahJeroan Sapi Impor Banjiri Jawa TimurPolri Petakan Daerah Rawan Konflik Saat PilkadalBarang Bekas Milik Texmaco Dilelang untuk PesangonDa'i Sudah Masukkan Nama-Nama Calon KapolriPolisi Siapkan Pengamanan PilkadaGubernur Jateng Usul Penyelesaian Hukum atas Kasus Bupati TemanggungDua Kelompok Massa Unjuk Kekuatan di Pengadilan Negeri SerangDisnaker Solo Kebanjiran Job Order dari MalaysiaTari Kethek Ogleng dan Jathilan Terancam Gulung PunahIstri Noordin M.Top Tetap Ditahan di Tahanan UmumPenderita DBD di Subang Terus BertambahPN Semarang Gelar Sidang Korupsi 11 Mantan Anggota DPRD26 Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor di PemalangSultan Minta Maaf pada NelayanBandara Ahmad Yani Kembali NormalKasus Bunuh Diri di Gunungkidul 95 Persen dengan Cara Gantung DiriPuluhan Pejabat Pemerintahan Purwakarta Kehilangan JabatanBarisan Pemuda PDIP Gelar Mukernas