Jawa Barat

Pemerintah Siapkan Empat Program Penggunaan Dana Kompensasi
Sabtu, 19 Pebruari 2005 | 18:42 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Pemerintah menjanjikan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 17 triliun akan dibagikan melalui empat program di sektor pendidikan dan kesehatan antara lain melalui beasiswa dan pemberian beras murah.

"Program itu berupa pemberian beasiswa bagi 9,6 juta
siswa kurang mampu dan putus sekolah sebesar Rp 5,6
triliun dan asuransi kesehatan bagi 36 juta rakyat
miskin sebesar Rp 2,2 triliun," ujar Menteri
Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dalam acara "Sosialisasi Kebijakan Dana Kompensasi Kenaikan Harga
BBM" di Bandung, Sabtu (19/2).

Program ketiga, kata Djalil, direalisasikan pemerintah
melalui pemberian bantuan beras untuk 8,6 juta kepala
keluarga yang dianggap miskin, sebesar Rp 5,4 triliun.
Dengan subsidi ini, setiap kepala keluarga yang dianggap miskin berhak membeli beras Rp 1.000 per kilogram dengan jatah 20 kilogram beras per bulan. "Untuk diketahui, dari 217 juta penduduk Indonesia, 36 juta di antaranya dianggap miskin," kata Djalil.

Sedangkan program keempat, menurut dia, berupa pemberian dana bagi 26.737 desa miskin sebesar Rp 3,3 triliun. "Setiap desa, mendapat bantuan Rp 125 juta," katanya.

Realisasi dana ini, menurut Djalil, masih mungkin
membuka peluang kebocoran 10 sampai 30 persen pada
pembagian beras untuk rakyat miskin. "Karena itu,
pemerintah menganggarkan Rp 140 miliar untuk distribusi dan pengawasannya," kata Djalil. Sisanya, Rp 360 miliar, digunakan membantu panti asuhan, panti jompo, serta subsidi bunga bagi kredit kecil.

Menurut Djalil, pemerintah mengalokasikan Rp 17 triliun dana kompensasi dari kenaikan harga BBM. Diperkirakan, subsidi 2005 untuk BBM sebesar Rp 35 triliun. Jumlah ini, kata dia, lebih kecil ketimbang subsidi tahun lalu sebesar Rp 74 triliun.

Djalil mengakui, kebijakan kenaikan harga BBM ini
memang tidak populer. "Tapi kalau ingin populer, pemerintah justru tidak bermoral," katanya. Dia
menjelaskan di satu pihak subsidi ini dinikmati orang-orang kaya, namun di pihak lain masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah ataupun masyarakat yang tidak punya dana berobat.

Saat ini, menurut Djalil, subsidi BBM terlalu besar
jumlahnya. Apalagi subsidi tersebut dianggap tidak
tepat sasaran. "Tahun ini, diperkirakan harga minyak
mencapai 35 US$ per barel. Jika subsidi tidak dikurangi, berarti pemerintah harus mengeluarkan Rp 70 triliun dana subsidi BBM," katanya.

Ditemui terpisah, Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid
menegaskan kenaikan BBM ini harus memberi solusi atas
problema di masyarakat, jangan malah menambah beban.
"Masyarakat perlu diajak berdialog secara jujur dan
terbuka agar mengetahui bagaimana sesungguhnya posisi
keuangan negara, dan harga minyak di dalam dan luar
negeri," katanya di Bandung, Sabtu (19/2) pagi.

Sesungguhnya, kata Nurwahid, kenaikan harga BBM ini
mestinya sudah dilakukan di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. "Pemunduran ini merupakan kebijakan
pemerintah. Tapi yang penting pemerintah harus
transparan dan jangan membebankan kenaikan ini kepada
masyarakat," katanya.

Rana Akbari Fitriawan/Sukma Kartini

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Pompa Bensin Protes Menolak Kenaikan BBM >>selengkapnya ::